Pemilihan Umum Wali Kota Depok 2024 (Nama lain: Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok 2024, Akronim: Pilkada Depok 2024) adalah proses politik melalui pemungutan suara secara demokratis oleh rakyat untuk memilih wali kota dan wakil wali kota masa bakti 2025 sampai 2030.[2] Wali kota petahana, Mohammad Idris, dan mantan wali kota Nur Mahmudi Ismail tidak dapat maju kembali pada jabatan yang sama karena tidak diperkenankan konstitusi yang melarang kepala daerah menjabat lebih dari dua periode masa jabatan.[3] Kontestasi yang seharusnya digelar pada 2025 ini dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif. Pemilihan wali kota diresmikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok pada 8 Juni 2024 sekaligus maskot dan mars penyerta pemilihan umum.[4] Pelaksanaan pemilihan wali kota di Depok sekaligus memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di pemilihan gubernur.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara berturut-turut mengusung salah satu kadernya sebagai calon Wali Kota maupun calon Wakil Wali Kota sejak Pemilukada 2005. Nur Mahmudi Ismail sebagai pemenang pertama dari PKS yang dilantik sebagai Wali Kota pada 2006 menjadi titik awal kemenangan PKS dalam setiap pemilihan wali kota di Kota Depok.[5] Hingga 2020, PKS mengekalkan kemenangan sebagai partai dengan kursi mayoritas di parlemen dan partai pengusung yang berhasil memenangkan kandidatnya, Mohammad Idris yang berafiliasi dengan PKS dan Imam Budi Hartono, seorang kader PKS.[6] Idris yang sebelumnya telah menjabat jabatan yang sama kembali mempertahankan kekuasaannya untuk masa jabatan kedua, 2021–2024.[7]
Pilkada Depok 2020 menyaksikan kedua pasangan calon yang merupakan pimpinan petahana di Kota Depok. Idris dan Pradi Supriatna yang masing-masing Wali Kota dan Wakil Wali Kota berkontestasi sebagai calon Wali Kota Depok pada pemilihan tersebut.[8] Pradi didominasi oleh partai politik pengusung di Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pemerintahan Joko Widodo di tingkat pusat, sedangkan Idris diusung oleh dua partai politik oposisi di DPR RI dan satu partai politik peserta Koalisi Indonesia Maju. Pradi sebagai calon Wali Kota menjadikan Afifah Alia, seorang wirausahawan sebagai wakilnya. Dengan demikian, Afifah menjadi kandidat perempuan pertama di Kota Depok sejak pemilihan umum pertama berlangsung.[9]
Penyelenggaraan pemilihan umum
Komisi Pemilihan Umum menetapkan pemilihan umum legislatif nasional pada tanggal 14 Februari 2024, termasuk pula pelaksanaan pemilihan presiden dilakukan secara serentak.[10] Tahapan pemilihan umum dimulai sejak 14 Juni 2022. Dengan demikian, penetapan ini mengurangi masa jabatan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah bersama pada 2020 dari lima tahun menjadi empat tahun, meskipun bersifat sementara dalam upaya digelarnya pemilihan umum bersama.[11] Sedangkan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada 27 November 2022, termasuk Kota Depok.[2] Oleh karenanya, KPUD Kota Depok menyusun anggaran sebesar 99 miliar rupiah. Bertambahnya jumlah tempat pemungutan suara dan pemberian honor bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menjadi sebab kenaikan anggaran dari pilkada sebelumnya sebesar 20 miliar rupiah.[12] Pada akhirnya, tempat pemungutan suara selama pemilihan kepala daerah disederhanakan dari 5.570 tempat menjadi sekitar tiga ribu lokasi yang tersebar di sebelas kecamatan.[13] Penyederhanaan dilakukan didasari oleh data penduduk potensial pemilih pemilihan umum.
Gelombang biru langit
Pelaksanaan pemilihan presiden di Indonesia dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif sehingga pemilih diberi kesempatan memilih presiden dan wakil presiden, legislator DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga DPRD Kota Depok. Pada 2023, terdaftar tiga pasangan calon yang berkontestasi pada pemilihan presiden, di antaranya Anies Baswedan dengan didampingi oleh Muhaimin Iskandar dari PKB yang diusung oleh Koalisi Perubahan, kemudian kandidat presiden di dua pemilihan sebelumnya, Prabowo Subianto yang disandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka dari klan Joko Widodo yang didukung pencalonannya oleh Koalisi Indonesia Maju, dan terakhir Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD yang diusung PDI-P dan PPP, serta disokong oleh dua partai politik nonparlemen. Di Depok, empat pemilihan presiden terakhir yang didukung PKS secara berturut-turut memenangi pemilihan presiden. Pada 2019, pasangan calon Prabowo Subianto beserta wakilnya Sandiaga Uno menang mudah di Depok dengan memperoleh 618.527 suara yang dipresentasekan menjadi 57%, sedangkan rivalnya Joko Widodo bersama dengan Ma'ruf Amin mendapatkan 464.472 suara yang sama dengan 43%.[14]
Dinamika politik berubah setelah tiga partai peserta Koalisi Indonesia Adil Makmur secara berturut-turut, yaitu Partai Gerindra pada 23 Oktober 2019 setelah dilantiknya Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo, Partai Amanat Nasional pada 15 Juni 2022 setelah Zulkifli Hasan masuk ke kabinet, dan disusul oleh Partai Demokrat ketika pemimpinnya, Agus Harimurti Yudhoyono bergabung di kabinet, tepat delapan bulan sebelum berakhirnya pemerintahan kedua Joko Widodo. Tersisa PKS yang beroposisi di tingkat nasional. PKS menjadi oposisi dan mengusung rival Prabowo, Anies Baswedan pada 2024.[15] Pascapemilihan presiden, Prabowo Subianto kembali menang mudah untuk ketiga kalinya di Depok dengan meraih 531.114 suara, begitupun PKS yang tidak mendukung pencalonan Prabowo.[16] Di Depok, PKS menang dengan meyakinkan dengan mendapat 13 kursi, perolehan kursi tertinggi sejak pemilihan umum pertama pada 1999.[17] Anomali ini tidak hanya terjadi di Depok, melainkan sejumlah daerah yang dimenangi partai pada pemilihan legislatif, namun kandidat yang diusung kalah di daerah tersebut, seperti Bekasi, Bantaeng, hingga Sidoarjo. Fenomena "gelombang biru langit" merata di beberapa daerah di Indonesia dengan didominasi oleh pemilih Prabowo-Gibran.[18]
Di Depok, mayoritas anggota partai Koalisi Indonesia Maju Plus membentuk gabungan partai yang disebut Koalisi Sama-Sama.[19] Dari partai keseluruhan hanya Golkar dan NasDem yang tidak melanjutkan koalisi di Depok.[20] Mereka berseberangan dengan KIM Plus dan memilih bekerja sama dengan PKS untuk mendukung pencalonan Imam Budi dengan wakilnya Ririn Farabi dari Golkar. KIM Plus di Depok memosisikan diri sebagai poros perubahan meski menggaungkan visi keberlanjutan dari era Joko Widodo di tingkat nasional. Koalisi Sama-Sama telah dikonfirmasi oleh pemimpin KIM, Prabowo Subianto untuk mencalonkan Supian Suri.[21] Disambut pula oleh rekan koalisi, PAN yang dikomandoi oleh Zulkifli Hasan yang turut mendukung pencalonan Supian.[22] Tidak hanya itu, Supian yang didukung Prabowo menyandang gelar "Wali Kota Pilihan Prabowo".[21]
Jadwal
Berikut merupakan daftar jadwal pelaksanaan pemilihan umum Wali Kota Depok 2024.[23]
5 Mei–19 Agustus: Pemenuhan persyaratan dukungan bagi calon independen
18–27 Agustus: Pengumuman daftar pemilih sementara
27–29 Agustus: Pendaftaran pasangan calon
29 Agustus: Pendaftaran Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq
29 Agustus: Pendaftaran Supian Suri dan Chandra Rahmansyah
27 Agustus–21 September: Seleksi berkas bakal pasangan calon
27 Agustus–2 September: Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon
31 Agustus: Pemeriksaan kesehatan Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq
31 Agustus: Pemeriksaan kesehatan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah
5–6 September: Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon
6–8 September: Perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dan pengajuan calon pengganti oleh partai politik atau koalisi peserta pemilihan umum
23 September: Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon
25 September–23 November: Masa kampanye dan sosialisasi pasangan calon
23–26 November: Masa tenang
27 November: Pemungutan suara
27 November–16 Desember: Perhitungan suara
Calon
Dua nama yang muncul sebagai bakal kandidat wali kota, yaitu Imam Budi dan Supian Suri.[24] Mereka memulai kampanye awal sejak Mei 2024. Alat peraga kampanye yang dipasang berasal dari simpatisan mereka. Kandidat tersebut diusul partai politik pascapemilihan umum presiden dan legislatif yang digelar serentak di Indonesia pada Februari 2024. Imam mendapat mandat PKS untuk naik jabatan dan memperebutkan kursi wali kota, sedangkan Supian dinominasikan oleh Koalisi Sama-Sama.[25] Imam Budi yang direpresentasikan sebagai petahana mengusung ideologi konservatisme agama yang diusung oleh PKS dengan memerhatikan unsur kehijauan dalam kebijakannya. Maka dari itu, organisasi religius seperti Front Persatuan Islam, Persaudaraan Alumni 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama turut mendukung pencalonan Imam yang erat dengan kereligiusannya.[26] Rivalnya, Supian Suri diposisikan sebagai pembawa ide transformasi sekaligus antitesa terhadap petahana.
Partai-partai anggota Koalisi Perubahan di tingkat nasional memiliki kesamaan visi dengan arah politik Supian, seperti PKB, NasDem, dan Ummat, sehingga partai-partai tersebut memilih untuk mengusung Supian. Pada kiprahnya, politik lokal di Depok cenderung memiliki kesamaan untuk berupaya menggeser PKS dari kekuasaan. Upaya menjadi rival dalam pemilihan dimulai sejak pemilihan 2015 dengan menghadirkan kandidat Dimas Oky dan Babai Suhaimi yang diusung oleh Koalisi Damai, yaitu PKB, NasDem, PDI Perjuangan, dan PAN, kemudian terulang kembali pada 2020 dengan membentuk Koalisi Depok Bangkit. Partai anggota Koalisi Depok Bangkit mengasas gabungan baru dengan tambahan beberapa partai. Golkar yang sebelumnya idealis menjadi oposisi bagi pemerintah akhirnya bergabung dengan PKS sebagai partai propemerintah sejak 2005.
Kandidat dari PKS dan Golkar
Imam Budi dan Ririn saat pengundian dan penetapan nomor urut.
Wali Kota periode 2021–2025, Mohammad Idris menurut undang-undang yang berlaku tidak dapat diusulkan kembali menjadi kandidat di pemilihan wali kota maupun bupati. Oleh karenanya, PKS memajukan kembali kadernya pada pemilihan wali kota.[27] PKS mengajukan lima nama bakal kandidat wali kota, yaitu Wakil Wali Kota petahana Depok, Imam Budi Hartono; legislator Depok, Farida Rahmayanti, Hafid Nasir, dan Khairulloh; serta birokrat Supian Suri.[28] Seiring berjalannya waktu, muncul nama lain masuk dalam bursa pencalonan, di antaranya Gamal Albinsaid, Muhammad Kholid, dan Imam Budi Hartono.[29] Ketiga bakal kandidat tersebut merupakan kader PKS. Di tengah prosesnya, Gamal dan Kholid tidak melanjutkan pencalonannya sebagai kandidat wali kota, mengingat mereka juga mengikuti pemilihan umum sebagai calon legislatif DPR RI.[30] Tetapi keduanya tidak dimundurkan karena proses pemilihan internal sedang berlangsung.
Pascamundurnya kedua pesaing, Imam menjadi calon tunggal PKS dan diputuskan maju sebagai kandidat wali kota.[31] Ia meraih sekitar 81% di atas dua pesaingnya yang masing-masing memperoleh 9% suara.[32] Imam merupakan mantan legislator di Depok sejak awal berdirinya hingga tahun 2009, kemudian statusnya naik di tingkat provinsi. Pada 2015, namanya masuk dalam calon potensial sebagai calon wali kota dan bersedia diusung.[33] Bahkan, pencalonannya pun turut didukung wali kota saat itu, Nur Mahmudi dan Gubernur Jawa Barat pada masanya, Ahmad Heryawan.[34][35] PKS justru menominasikan wakil Nur Mahmudi di pemerintahan, Mohammad Idris sebagai calon wali kota. Imam kembali masuk dalam calon potensial dari PKS sebagai kandidat wali kota dan akhirnya ia dicalonkan menjadi wakil bagi Idris pada 2020.
Selain Imam, nama lain yang potensial adalah Farabi El Fouz dari Golkar.[36] Farabi diberi mandat oleh partai untuk maju sebagai calon wali kota pada 26 November 2021 dan memperoleh surat keputusan partai tiga tahun setelahnya.[36][37] Setelahnya, Farabi mundur dari bursa pencalonan wali kota pada 1 Mei 2024. Ia mengajukan istrinya yang juga kader Golkar, Ririn Farabi untuk dinominasikan di pilkada.[38] Golkar pun berkerja sama dengan PKS dengan mencalonkan Imam sebagai calon wali kota dan Ririn sebagai wakilnya.[39] Golkar awalnya merencanakan pencalonan Supian Suri. Hingga akhirnya, pencalonan tersebut dialihkan kepada Imam.[40] Partai lainnya, NasDem yang mulanya menyokong Kaesang pun turut menominasikan nama Imam dan Ririn dalam pemilihan wali kota.[41][42] Ririn juga masuk dalam bursa pencalonan bagi PSI sebagai kandidat wali kota.[43] PKS yang berkoalisi dengan Golkar tidak lagi bekerja sama politik dengan PPP dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Tertata Adil Sejahtera.[44] Walaupun begitu, PKS sebenarnya bisa mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain.[45] Adapun Politikus PKS, Engkur, yang mengusulkan nama Ahmad Syihan Ismail dari trah Nur Mahmudi Ismail sebagai wakil dari Imam.[46]
Pasangan calon ini merupakan kandidat pertama yang mendapat surat rekomendasi dari partai pengusul sehingga dipandang oleh Yusfitriadi, seorang analis politik dari Lembaga Studi Visi Nusantara, bahwa Imam akan berlaga tanpa rival.[47] PKS menjadi partai pertama yang mengusulkan Imam dan disusul Golkar pada 1 Agustus 2024. Setelah keputusan diterima, Imam Budi dan Ririn Farabi mendeklarasikan "peluncuran lunak" di Cimanggis, Depok, sebagai awal kerja sama politik menjelang pemilihan wali kota sekaligus menegaskan koalisi antara PKS dan Golkar.[48] Dalam kesempatan itu, mereka menggaungkan politik hijau dalam orasinya meyakinkan pemilih dengan menjanjikan ekologi yang disinergikan dengan pembangunan di Depok.[49] Pencalonannya ini sekaligus menegaskan visi pembangunan berkelanjutan yang telah dipelopori sejak kepemimpinan Nur Mahmudi, manakala ia menyatakan kebijakan publik di bawah pemerintahannya akan sesuai dengan kebijakan pemimpin sebelumnya.[50] Salah satu program yang ditiru adalah diluncurkannya Kartu Yatim Sejahtera yang pelaksanaannya sama dengan Kartu Depok Sejahtera yang telah diluncurkan sebelumnya di masa Idris berkuasa.[51]
Pasangan calon ini meresmikan pencalonannya pada 24 Agustus 2024 pascapeluncuran lunak sebelumnya.[52] Deklarasi ini menghadirkan Wali Kota petahana Depok sekaligus pemimpin di Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok, Mohammad Idris, Anggota DPRD Jawa Barat yang juga suami dari Ririn, Farabi El Fouz, dan tokoh-tokoh politik lainnya. Mereka mengusung slogan "Depok Berkarya Sejahtera untuk Semua" sebagai tema kampanye. Lima hari kemudian, kandidat yang diusulkan oleh PKS dan Golkar ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok bersama para pendukungnya. Imam Budi dan Ririn Farabi, serta pasangan istri dan suaminya berangkat mengendarai vespa.[53] Pascapendaftaran, PBB dan Masyumi menyerahkan mandat dukungan kepada kandidat ini.
Partai pengusul dan pemberi rekomendasi untuk Imam dan Ririn
Mantan Wakil Wali Kota Depok masa bakti 2016–2021 yang juga ketua Gerindra di Depok, Pradi Supriatna maju sebagai calon legislatif pada pemilu legislatif 2024 dan berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat representasi dari Kota Depok dan Kota Bekasi. Pascapileg, Pradi memutuskan untuk tidak mengajukan pencalonan sebagai calon Wali Kota Depok setelah sebelumnya menjadi calon untuk posisi yang sama bersama dengan Afifah Alia pada 2020.[74] Selain Pradi, dua nama lainnya dari Gerindra, yakni Yeti Wulandari dan Hamzah juga potensial dicalonkan.[75] Nama Hamzah diusulkan oleh Ahmad Muzani setelah Prabowo dan Gibran mengungguli suara pemilihan presiden di Depok.[76] Calon-calon potensial yang masuk dalam bursa pencalonan direspons positif oleh Gerindra.[77] Pada akhirnya, Pradi menyerahkan posisi pencalonannya kepada seorang pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Depok, Supian Suri. Diusulkannya nama Supian terjadi ketika ia masih menduduki jabatan sekretaris daerah.[78] Atas usulan itu, Partai Buruh menanggapi positif terhadap pencalonan Supian.[79]
Nama Supian sebelum ini diusul oleh PDI Perjuangan untuk mendampingi putra Presiden ke-7 IndonesiaJoko Widodo, Kaesang Pangarep.[80] Saat itu, ia belum memutuskan untuk berkontestasi di gelanggang politik. Untuk memulai pencalonan, Supian mengajukan dokumen pendukung sebagai bakal kandidat wali kota pertama kali ke Partai Amanat Nasional (PAN) pada 26 April 2024.[81] Lalu, disusul oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat.[82] PPP sendiri telah memberi mandat untuk ditugaskan dalam pencalonan kepada Supian pada 13 Juni 2024,[83] sedangkan PKB melakukan penjajakan politik dengan partai lain, seperti Golkar,[84] yang kemudiannya menginisiasi koalisi besar.[85] Namun, Golkar bermanuver untuk bekerja sama dengan PKS.[39] Pada akhirnya, PKB bersama Gerindra melanjutkan misi pendirian koalisi besar.[86] Gerindra juga menjadi kendaraan politik bagi Supian yang mengajukan pencalonan wali kota.[87] Keempat partai tersebut menyetujui pencalonannya di pemilihan wali kota, termasuk PDI Perjuangan dan PSI.[88] Partai-partai ini mengelompokkan diri dan menyebut diri mereka sebagai Koalisi Sama-Sama dengan akronim "SS", sebutan yang sama dengan akronim Supian Suri.[19] Nama koalisi ini juga seirama dengan slogannya, yakni "Bangun Depok Sama-Sama".[89]
Setelah dibentuknya koalisi dan pencalonannya meyakinkan, Supian mengajukan permohonan kepada pemerintah kota untuk mundur sementara dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil sekaligus meletakkan jabatan sekretaris daerah dan komisaris di Perusahaan Daerah Air Minum di bawah naungan Pemerintah Kota Depok.[90] Idris mengesahkan pengunduran dirinya pada 1 Juni 2024 dan ia baru menerima cuti setelah dua hari penandatanganan.[91] Ketika surat keputusan telah diserahkan kepadanya, Supian pun membereskan berkas-bekas miliknya di kantor.[92] Sebelum diterima, fasilitas negara yang dipakai olehnya selama dinas ditarik oleh pemerintah.[93] Bahkan, ia yang hendak bermohon diri kepada para pegawai negeri sipil jajarannya tidak diperkenankan oleh pemerintah.[94] Sebagai penggantinya di sekretariat daerah, pemerintah melantik Nina Suzana, putri dari Naming Djamhari Bothin yang bekerja di pemerintahan.[95] Majunya ia sebagai kandidat wali kota menjadi salah satu sekretaris daerah yang berkontestasi di pemilihan kepala daerah di Indonesia sekaligus menjadi sekretaris daerah satu-satunya yang mundur sementara dari pekerjaannya.[96]
Selama masa pencalonan, Supian menempuh pendidikan tinggi untuk jenjang strata tiga di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta. Ia dianugerahi gelar doktor setelah selesai menjalani sekolah pascasarjana pada Juni 2024.[97] Supian mengusung permasalahan stunting yang terjadi pada anak dan penerapan kebijakan pada disertasinya. Alhasil, ia mendahului rekor sebelumnya dengan mendapatkan nilai akademik 94.[98] Dengan demikian, Supian menjadi kandidat wali kota yang menyandang gelar doktor di pemilihan kepala daerah ini.[99]
Perihal kandidat wakil wali kota, PDI Perjuangan memberi hak prerogatif kepada Supian untuk diusulkan namanya.[100] Anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih, Alfiansyah Komeng termasuk salah satu bursa bakal pendamping bagi Supian.[101] Nama lainnya yang masuk dalam bursa pencalonan adalah Ririn Farabi dari Golkar, Yeti Wulandari dari Gerindra, dan Intan Fauzi dari PAN.[102] PAN awalnya ajukan nama Hasbullah Rahmad sebagai kandidat wali kota.[103] Namun, atas rekomendasi pemimpin PAN Zulkifli Hasan, maka akhirnya PAN mengusulkan nama Intan Fitriana Fauzi, legislator DPR RI, pada 31 Mei 2024.[104] Koalisi merespons dengan meyakinkan terhadap wacana Supian disandingkan dengan Intan.[105] Wacana tersebut juga diajukan Gerindra ke tingkat pusat untuk diresmikan.[106] Pada 31 Juli 2024, koalisi menyepakati diusungnya Chandra Rahmansyah dari PKB sebagai kandidat wakil wali kota.[107] Tidak dipilihnya nama Intan diisukan bahwa dia ditunjuk Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto untuk menduduki posisi eksekutif di kabinet sebagai wakil menteri.[108] Akan tetapi, isu tersebut disangkal olehnya dan mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon baru, Supian yang bersanding dengan Chandra.[109] Sebelumnya, Chandra tidak dihitung dalam jajak pendapat yang diadakan oleh beberapa lembaga survei. Sebagai calon, Chandra mengusung politik muda dan populisme dengan mengangkat isu pengangguran dalam meyakinkan pemilih.[110] Hal ini terkait dengan latar belakangnya sebagai wirausahawan.
Pada awal Agustus 2024, Babai dari PKB selaku juru bicara koalisi menyatakan bahwa Koalisi Sama-Sama telah bertransformasi menjadi Koalisi Perubahan Depok Maju.[111] Hal ini senada dengan visi yang dibawa oleh pasangan ini tentang progresivisme dan transformasi, serta berkemajuan. Pihaknya mengklaim bahwa perubahan nama diusulkan oleh elemen masyarakat. Diubahnya nama koalisi terjadi sebelum dilakukannya rangkaian deklarasi bersama untuk mengusung Supian Suri beserta wakil. Koalisi awalnya menyepakati deklarasi pada 9 Agustus 2024.[111]
NasDem yang sebelumnya membersamai koalisi PKS dan Golkar akhirnya mengalihkan dukungannya kepada Supian pada 13 Agustus 2024.[112] Keputusan partai bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Depok Maju diumumkan pada Kongres III di Cilodong, Depok. NasDem menilai adanya kesamaan visi terkait transformasi yang digagas Supian pada pemilihan wali kota. NasDem jadi partai terakhir yang mengumumkan dukungan kepada Supian setelah sebelumnya diperoleh dukungan dari tujuh partai nonparlemen.[113] Dari ketujuh partai, terdapat empat partai yang menjadi partai pengusung sedangkan tiga lainnya menjadi pendukung.
Koalisi Perubahan Depok Maju bersama elemen pendukungnya mendeklarasikan Supian Suri yang disandingkan dengan Chandra Rahmansyah.[114] Deklarasi dilakukan di Lapangan Ikatan Remaja Kampung Sawah, Jatimulya, Cilodong, Depok, yang juga menjadi lokasi bagi kampanye terbuka. Setelahnya, pasangan calon ini mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok di hari yang sama pada 29 Agustus 2024.[115] Keduanya diantar dengan reog yang digiring oleh pendukungnya, serta pengibaran 12 partai pengusul.[116]
Partai pengusul dan pemberi rekomendasi untuk Supian dan Chandra
Yuyun Wirasaputra (Independen), Wakil Wali Kota Depok (2006–2011), Plh. Wali Kota Administratif Depok (1996–1997), Sekretaris Kota Administratif Depok (1994–1996).[130]
Prabowo Subianto (Gerindra), Presiden Indonesia (2024–sekarang), Menteri Pertahanan Indonesia (2019–2024).[131]
Ma'ruf Amin (PKB), Wakil Presiden Indonesia (2019–2024), Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2007–2014), Anggota DPR RI (1999–2004), Anggota DPRD DKI Jakarta (1971–1982).[132]
Zulkifli Hasan (PAN), Menteri Koordinator Pangan (2024–sekarang), Menteri Perdagangan (2022–2024), Wakil Ketua MPR RI (2019–2022), Ketua MPR RI (2014–2019), Menteri Kehutanan (2009–2014), Anggota DPR RI (2004–2009, 2014–2022).[133]
Ronald Sinaga, tokoh yang digadang-gadang maju pada pemilihan wali kota.
Pada prapencalonan, nama beken Kaesang Pangarep diusulkan oleh PSI agar ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Ia pun mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon wali kota di Depok pada 9 Juni 2023 dengan membawa slogan "PSI Menang, Wali Kota Kaesang".[157] Keputusan ini disambut oleh salah satu mantan kandidat Wakil Wali Kota Depok pada 2020, Afifah Alia, sebagai bentuk dukungan.[158] Dukungan lainnya diraih dari kader PSI dari Cinere, Binton Nadapdap.[159] Meski demikian, Wali Kota Surakarta saat itu yang juga kakak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka tidak memperkenankan Kaesang untuk menyertai pemilihan kepala daerah di Depok.[160] Termasuk pula Wali Kota petahana Depok, Mohammad Idris, yang mengisyaratkan setiap politisi yang maju dalam pemilihan wali kota di Depok perlu memahami problematika kota.[161] Pada tanggal 10 Agustus 2023, Kaesang yang diwakili oleh ayahnya, Joko Widodo, menyatakan bahwa ia tidak akan berkontestasi di Depok.[162][163] Pernyataan tersebut ditegaskan kembali olehnya pada 25 September 2023 yang memilih untuk menjadi pemimpin baru PSI.[164]
Adapun tokoh masyarakat di Depok yang masuk dalam calon potensial, yakni Ajazih Aziz yang diaspirasikan untuk maju dalam pemilihan wali kota dengan mengusung konsep progresivisme.[165] Selain Aziz, nama lain yang turut menggagas visi yang sama adalah Ery Yuliansyah.[166] Bahkan, ia berencana akan maju sebagai calon independen. Namun, ia tidak melaporkan sedikitpun jumlah kartu tanda penduduk sebagai syarat dukungan sehingga pada pemilihan ini minim calon yang maju melalui jalur independen di Depok.[167] Ini merupakan pemilihan ketiga di Depok tanpa kandidat independen.
Pada 8 Mei 2024, Wido Pratikno yang menjadi pemimpin Partai Buruh untuk wilayah Depok mendeklarasikan dirinya dalam nominasi pemilihan wali kota melalui independen.[168] Ia mengklaim bahwa pihaknya telah mengumpulkan kartu identitas dari pemilih-pemilih di Depok. Bahkan, klaimnya pula didukung oleh Said Iqbal selaku presiden partai. Padahal sebelumnya, Partai Buruh digadang-gadang mendukung pencalonan Supian Suri.[79] Bahkan, partai tersebut menyatakan dukungannya bersama dengan partai-partai nonparlemen lainnya kepada Supian pada akhir Mei 2024.[113] Belakangan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan ambang batas usia calon kepala daerah yang dilayangkan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh.[169] Kemudian diteruskan kepada peraturan dari Komisi Pemilihan Umum.[170] Dasar hukum tersebut mendorong tiga partai, yakni Partai Buruh, PSI, dan Perindo untuk keluar dari Koalisi Perubahan Depok Maju dan menginisiasi terbentuknya Koalisi Tengah-Tengah Wiro dengan mengusung Wido Pratikno sebagai kandidat wali kota yang didampingi oleh Ronald Sinaga dari PSI. Persyaratan mereka terpenuhi ketika mendapat 78.716 suara dari kalkulasi ketiga partai. Ketika akhir masa pendaftaran pasangan calon, koalisi ini memutuskan untuk melebur kembali ke koalisi lamanya untuk mengusung Supian dan wakilnya, Chandra.[171] Wido yang sebelumnya dicalonkan pada akhirnya mundur dari pencalonan dan mendukung Supian.[172]
Pemangku kepentingan sebagai pengendali arus politik di Kota Depok secara serta merta menentukan keputusan politik. Kandidat yang dinyatakan kualifikasinya oleh partai dinilai berdasarkan popularitas hingga kesesuaian pola ideologi politik. Ketika dijaring, dinamika politik muncul sebagai sikap partai terhadap calon. Berikut merupakan dinamika pencalonan wali kota oleh partai politik pengusul dan pendukung.
Para kandidat yang terdaftar sebagai peserta pemilihan wali kota mengajukan laporan awal pada dana kampanye milik masing-masing pasangan calon secara rinci dalam kurun waktu 20 sampai 23 September 2024. Ketika dilaporkan, pasangan calon nomor urut dua, Supian Suri bersama dengan pendampingnya, Chandra Rahmansyah menyampaikan satu jam lebih dahulu dibanding kandidat nomor urut satu Imam Budi Hartono yang juga pasangan calon dari Ririn Farabi.[181] Menurut kalkulasi, Imam Budi dan Ririn Farabi memeroleh dana terbesar pada laporan awalnya disusul oleh kandidat setelahnya, Supian Suri dan Chandra. Berikut ini adalah jumlah keseluruhan dana kampanye pasangan calon.
Dalam rangka sosialisasi pemilihan wali kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok mendistribusikan bahan dan alat peraga kampanye kepada dua pasangan calon.[184] Alat peraga kampanye yang didistribusikan adalah berupa poster, pamflet, brosur, hingga umbul-umbul. Penyerahan secara simbolis oleh pihak berwenang kepada perwakilan tim pemenangan kedua pasangan calon dilakukan di Gedung KPUD Kota Depok pada 13 Oktober 2024. Bahan dan alat peraga kampanye tersebut berfungsi sebagai media komunikasi dari kandidat dengan memaparkan visi misi kepada pemilih.
Per 10 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok memberi kesempatan untuk kampanye terbuka bagi pasangan calon peserta pemilihan wali kota. Dari sebelas kecamatan, dua di antaranya tidak memenuhi syarat sebagai kawasan untuk digelarnya kampanye terbuka, yaitu Kecamatan Limo dan Kecamatan Cimanggis.[185] Sebabnya, kedua wilayah tersebut tidak memiliki lahan untuk memfasilitasi kegiatan karena dipadati area permukiman. Berikut merupakan daftar kecamatan dan area yang digunakan untuk diselenggarakannya kampanye terbuka menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok Nomor 406 Tahun 2024.
Berikut ini merupakan jajak pendapat terkait pemilihan umum Wali Kota Depok 2024. Para politisi yang ada pada jajak pendapat disaring berdasarkan popularitas dan posisinya di partai, serta nama-nama potensial yang kelak dicalonkan sebagai kandidat pada pemilihan umum. Dua tokoh yang kelak dicalonkan partai politik adalah Imam Budi dan Supian Suri.[25]
Mayoritas pemilih pada pemilihan kepala daerah telah memilih sebelumnya pada pemilihan umum yang memilih calon presiden, legislatif, hingga senator. Beberapa dari mereka diambil sampel bagi pemilih yang memiliki pengalaman memilih salah satu pilihan yang tersedia. Penyelenggara jajak pendapat menggolongkan beberapa pilihan sebagai opsi untuk sampel data.
Partai politik
Basis pemilih partai politik pada koalisi pengusung peserta pilkada (Sumber: Indikator Politik Indonesia)[198]
Keputusan pemilih dalam memilih calonnya di pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh dukungan dari pemilihan presiden 2024. Beberapa relawan yang mewakili pasangan calon peserta pilpres menyatakan sikap politik pada pemilihan wali kota dengan mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu kandidat peserta pilkada.[205] Kesamaan rasionalitas dan sifat idealis pendukung kandidat di pilpres menjadi faktor dukungan pemilih terhadap kandidat di pemilihan wali kota ini, seperti pendukung Anies Baswedan di pilpres yang membawa ide transformasi, maka sebagian pendukungnya menyokong Supian Suri yang memiliki gagasan yang sama.[206] Sedangkan pemilih Anies lainnya memilih untuk mendukung Imam Budi Hartono karena prinsip berkesinambungan dengan pemerintahan Mohammad Idris sebagai wali kota dan mendukung konsep religiusitas di Kota Depok.[207]
^Daftar pemilih tetap pada pemilihan umum 2024 berjumlah 1.427.674 jiwa atau 66,54% dari jumlah proyeksi populasi resmi oleh Badan Pusat Statistik Kota Depok per 2023 (2.145.400). Selisih dari daftar pemilih tetap tahun 2024 dengan tahun 2020 adalah 198.312 atau 17,06%.[1]
^Tidak tercatat di media-media terkait bakal calon wali kota yang mendaftar di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
.jpg)
.jpg)
