Selama menjabat Wali Kota Depok, Nur Mahmudi dikenal mengusung gagasan yang sangat kontroversial, seperti mengkampanyekan gerakan makan dan minum memakai tangan kanan hingga berlakunya program One Day No Rice (bahasa Indonesia: Satu Hari Tanpa Mengkonsumsi Nasi) dan One Day No Car.[1][2]
Pendidikan
Program S3 Doctor of Philosophy Science Food and Science Technology Texas A & M University (Ph.D.)
Program S2 Master Science Food and Science Technology Texas A & M University (M.Sc.)
1994 – Sekarang: Texas A & M University Former Student Association
1991 – 1999: Poultry Science Association, U.S.A.
1989 – 1999: Institute of Food Technologists, U.S.A.
1985 – Sekarang: Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia
1984 – Sekarang: Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor
Keanggotaan Organisasi Politik dan Kemasyarakatan
2001 – Sekarang: Pendiri dan Pembina pada PSDA WATCH
1996 – Sekarang: Pendiri dan Pembina pada Institute for Science and Technology Studies (ISTECS).
1998 – 2000: Pendiri dan Presiden Partai Keadilan
1997 – 1999: Anggota Komisi Fatwa, MAJELIS ULAMA INDONESIA, PUSAT – JAKARTA.
Wali kota Depok
Saat ini ia terpilih menjadi Wali kota Depok untuk yang keduakalinya yaitu untuk periode 2010 s.d. 2015. Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan Nur Mahmudi Ismail sebagai Wali kota Depok dan Idris Abdul Shomad sebagai wakil Wali kota. Menurut MK, tindakan pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan oleh pemohon Badrul Kamal- Supriyanto tidak memengaruhi hasil Pemilukada secara menyeluruh.
Di bawah Nur Mahmudi Ismail, Depok meraih beberapa prestasi diantaranya penghargaan:
Rekor MURI “Pelatihan Tenaga Penyuluh Tuberculosis Dengan Peserta Terbanyak” dan World Rekor “The Most Trainee Participated For Tuberculosis Handling Workshop” dengan pelatihan tenaga penyuluh TBC terbanyak, yaitu 6.845 orang, (2013)[4]
Piagam tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI, yang diserahkan langsung oleh Gamawan Fauzi. (2013)[5]
Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang didasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Pemkot Depok Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, dan 2014.[6][7]
Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM (2013)[8]
Penghargaan Nasional Adikarya Pangan Nusantara 2013[9] dan 2014[10]
Wali kota Teladan dalam gerakan Diversifikasi Pangan Tahun 2013 yang diberikan langsung oleh Presiden SBY dalam acara puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXIII, di Kota Padang, Sumatera Barat.[11]
Kota Cerdas ke-4 se-Indonesia oleh Harian Kompas (2015).[21][22]
Selama menjadi wali kota Depok, Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok meningkat dan pada data tahun 2014 menempati peringkat pertama seprovinsi Jawa Barat, dan peringkat ketiga secara nasional.[23]
Karier
Awalnya ia adalah seorang ilmuwan dalam bidang pangan dan dosen. Setelah Partai Keadilan didirikan pada tahun 1998, iapun menjadi presiden pertama partai tersebut. Saat ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000, ia melepaskan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan agar tidak ada jabatan rangkap. Jabatannya sebagai menteri tidak bertahan lama karena ia lalu dicopot oleh Presiden Abdurrahman Wahid karena perbedaan visi.
Pasangan Nur Mahmudi-Yuyun sebenarnya telah memenangi pemilu wali kota yang dilaksanakan pada 26 Juni2005 dengan perolehan suara sebesar 43,9% dan ditetapkan sebagai pemenang oleh KPUD Depok pada 6 Juli2005, namun lawannya, pasangan Badrul Kamal dan Syihabuddin Achmad kemudian mengajukan gugatan terhadap hasil tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan hasilnya, pasangan Badrul/Syihabudin dinyatakan sebagai pemenang.
Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Agung (MA), di mana oleh Ketua MA, Bagir Manan ditegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah final. KPUD Depok lalu mengajukan Peninjauan Kembali kepada MA, dan pada 16 Desember 2005, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemenang pemilu adalah pasangan Nur Mahmudi-Yuyun.
Kontroversi
Kasus tabrak lari Wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail di jalan raya sawangan Kota Depok menuai banyak kecaman terhadap sikap arogan Wali kota Depok tersebut.[24] Beberapa pihak menyesalkan sikap Nur Mahmudi Ismail yang tidak turun dari mobilnya tatkala mobil dinas yang membawanya menabrak seorang pengendara motor. Mereka mempertanyakan sikap moralitas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail terkait tidak bertanggungjawab dan memilih lari meninggalkan korban yang ditabrak.[25] Peristiwa tabrak lari ini sempat terekam dalam tayangan video dan menjadi buah bibir masyarakat Kota Depok.[26] Saat kejadian, Nur Mahmudi Ismail tidak membantah bahwa ia tidak turun dari mobil dinas. Ia beralasan, selain sudah ada tim yang didelegasikan untuk menangani kecelakaan tersebut, ia mengatakan bahwa waktunya sangat terbatas karena harus segera menuju ke Bojongsari lantaran ada yang perlu dievaluasi bersama tim dari Provinsi Jawa Barat.
.jpg)
