Kabinet Pembangunan IV

Kabinet Pembangunan IV
Kabinet Pembangunan IV
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	19 Maret 1983
Diselesaikan	21 Maret 1988
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soeharto
Kepala pemerintahan	Soeharto
Wakil kepala pemerintahan	Umar Wirahadikusumah
Jumlah menteri	32
Jumlah wakil menteri	5
Partai anggota	Golongan Karya; Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Pembangunan III
Pengganti	Kabinet Pembangunan V

Kabinet Pembangunan IV^[1] adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah. Kabinet ini diumumkan pada 16 Maret 1983 dan bertugas sejak 19 Maret 1983 hingga 21 Maret 1988.

Adapun Panca Krida Kabinet Pembangunan IV adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Trilogi Pembangunan yang didukung oleh ketahanan nasional yang makin mantap.
Meningkatnya pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Meningkatnya pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Meningkatnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.
Terlaksananya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1987.

Pada masa itu, diselenggarakan Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989). Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 juta ton.^[2] Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soeharto			Umar Wirahadikusumah

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Pembangunan IV.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri Koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan^[a]	Surono Reksodimedjo	19 Maret 1983	21 Maret 1988
2	Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan^[b]	Ali Wardhana	19 Maret 1983	21 Maret 1988
3	Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat^[c]	Alamsyah Ratu Perwiranegara	19 Maret 1983	21 Maret 1988
Menteri Departemen
4	Menteri Dalam Negeri	Soepardjo Roestam	19 Maret 1983	21 Maret 1988
5	Menteri Luar Negeri	Mochtar Kusumaatmadja	19 Maret 1983	21 Maret 1988
6	Menteri Pertahanan Keamanan	Poniman	19 Maret 1983	21 Maret 1988
7	Menteri Kehakiman	Ali Said^[d]	19 Maret 1983	30 Mei 1984
7	Menteri Kehakiman	Ismail Saleh	30 Mei 1984	21 Maret 1988
8	Menteri Penerangan	Harmoko	19 Maret 1983	21 Maret 1988
9	Menteri Keuangan	Radius Prawiro	19 Maret 1983	21 Maret 1988
10	Menteri Perdagangan	Rachmat Saleh	19 Maret 1983	21 Maret 1988
11	Menteri Koperasi	Bustanil Arifin	19 Maret 1983	21 Maret 1988
12	Menteri Pertanian	Achmad Affandi	19 Maret 1983	21 Maret 1988
13	Menteri Kehutanan	Soedjarwo	19 Maret 1983	21 Maret 1988
14	Menteri Perindustrian	Hartarto Sastrosoenarto	19 Maret 1983	21 Maret 1988
15	Menteri Pertambangan dan Energi	Subroto	19 Maret 1983	21 Maret 1988
16	Menteri Pekerjaan Umum	Suyono Sosrodarsono	19 Maret 1983	21 Maret 1988
17	Menteri Perhubungan	Roesmin Noerjadin	19 Maret 1983	21 Maret 1988
18	Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi	Achmad Tahir	19 Maret 1983	21 Maret 1988
19	Menteri Tenaga Kerja	Sudomo	19 Maret 1983	21 Maret 1988
20	Menteri Transmigrasi	Martono	19 Maret 1983	21 Maret 1988
21	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Nugroho Notosusanto^[e]	19 Maret 1983	3 Juni 1985
		J.B. Sumarlin (ad-interim)	3 Juni 1985	29 Juli 1985
		Fuad Hassan	30 Juli 1985	21 Maret 1988
22	Menteri Kesehatan	Suwardjono Surjaningrat	19 Maret 1983	21 Maret 1988
23	Menteri Agama	Munawir Sjadzali	19 Maret 1983	21 Maret 1988
24	Menteri Sosial	Nani Soedarsono	19 Maret 1983	21 Maret 1988
Menteri negara
25	Menteri Negara/Sekretaris Negara	Sudharmono	19 Maret 1983	21 Maret 1988
26	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS	J.B. Sumarlin	19 Maret 1983	21 Maret 1988
27	Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT	Baharuddin Jusuf Habibie	19 Maret 1983	21 Maret 1988
28	Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup	Emil Salim	19 Maret 1983	21 Maret 1988
29	Menteri Negara Perumahan Rakyat	Cosmas Batubara	19 Maret 1983	21 Maret 1988
30	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga	Abdul Gafur	19 Maret 1983	21 Maret 1988
31	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Saleh Afiff	19 Maret 1983	21 Maret 1988
32	Menteri Negara Peranan Wanita	Lasiyah Soetanto^[f]	19 Maret 1983	2 November 1987
32	Menteri Negara Peranan Wanita	Anindyati Sulasikin Murpratomo	20 November 1987	21 Maret 1988

Menteri muda

Berikut adalah menteri muda pada Kabinet Pembangunan IV:

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Menteri Muda/Sekretaris Kabinet	Moerdiono	19 Maret 1983	21 Maret 1988
2	Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Ginandjar Kartasasmita	19 Maret 1983	21 Maret 1988
3	Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan	Wardojo	19 Maret 1983	21 Maret 1988
4	Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras	Hasjrul Harahap	19 Maret 1983	21 Maret 1988
5	Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan	J.H. Hutasoit	19 Maret 1983	21 Maret 1988

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Pembangunan IV:

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Leonardus Benyamin Moerdani^[g]	23 Maret 1983	24 Februari 1988
1	Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Try Sutrisno	27 Februari 1988	19 Februari 1993
2	Jaksa Agung	Ismail Saleh^[h]	18 Februari 1981	30 Mei 1984
2	Jaksa Agung	Hari Suharto	4 Juni 1984	19 Maret 1988
3	Gubernur Bank Indonesia	Arifin M Siregar	23 Maret 1983	21 Maret 1988

Catatan Kaki

^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan mengkoordinasikan Menteri-menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan - Keamanan, Kehakiman, Penerangan, PANGKOPKAMTIB, Kejaksaan Agung, Kepala BAKIN dan lain-lain yang dianggap perlu.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan Serta Susunan Organisasi Stafnya, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasi kegiatan bidang ekonomi, keuangan dan industri Menteri-Menteri Keuangan, Perdagangan, Koperasi, Pertanian, Kehutanan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pendayagunaan Aparatur Negara, Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri, Peningkatan Produksi Pangan, Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan,dan Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kepala Badan Urusan Logistik.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Agama, Sosial, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
^ Pada 30 Mei 1984, Ali Said, S.H. dilantik menjadi Ketua Mahkamah Agung RI menggantikan Moedjono, SH yang telah meninggal dunia.
^ Pada 3 Juni 1985, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto meninggal dunia.
^ Pada 2 November 1987, Ny. Lasiyah Soetanto, SH meninggal dunia.
^ Pada 24 Februari 1988, Jenderal TNI L.B. Moerdani diberhentikan dari jabatannya.
^ Pada 30 Mei 1984, Ismail Saleh, SH dilantik menjadi Menteri Kehakiman menggantikan Ali Said, SH.

Referensi

Buku

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 332–344, ISBN 979-428-499-8.
Winarno, Bondan. 2013. J.B. Sumarlin Cabe Rawit yang Lahir di Sawah. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Koran dan Lain-Lain

^ Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 1983.
^ Sobih AW Adnan (4 April 2016). "Bulog dan Swasembada Pangan Era Orba". Medcom.id. Diakses tanggal 3 Desember 2020.

Lihat pula

Daftar Kabinet Indonesia

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Pembangunan III	Kabinet Pembangunan IV 1983–1988	Diteruskan oleh: Kabinet Pembangunan V

[3] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan mengkoordinasikan Menteri-menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan - Keamanan, Kehakiman, Penerangan, PANGKOPKAMTIB, Kejaksaan Agung, Kepala BAKIN dan lain-lain yang dianggap perlu.

[4] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan Serta Susunan Organisasi Stafnya, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasi kegiatan bidang ekonomi, keuangan dan industri Menteri-Menteri Keuangan, Perdagangan, Koperasi, Pertanian, Kehutanan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pendayagunaan Aparatur Negara, Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri, Peningkatan Produksi Pangan, Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan,dan Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kepala Badan Urusan Logistik.

[5] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Agama, Sosial, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

[6] Pada 30 Mei 1984, Ali Said, S.H. dilantik menjadi Ketua Mahkamah Agung RI menggantikan Moedjono, SH yang telah meninggal dunia.

[7] Pada 3 Juni 1985, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto meninggal dunia.

[8] Pada 2 November 1987, Ny. Lasiyah Soetanto, SH meninggal dunia.

[9] Pada 24 Februari 1988, Jenderal TNI L.B. Moerdani diberhentikan dari jabatannya.

[10] Pada 30 Mei 1984, Ismail Saleh, SH dilantik menjadi Menteri Kehakiman menggantikan Ali Said, SH.

[1] Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 1983.

[2] Sobih AW Adnan (4 April 2016). "Bulog dan Swasembada Pangan Era Orba". Medcom.id. Diakses tanggal 3 Desember 2020.

[1]

[2]

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[g]

[h]