Daftar wakil presiden Indonesia

Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dalam satu periode. Sejak tahun 2004, jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, serta dapat diisi oleh orang yang sama sebanyak-banyaknya dua periode saja.

Wakil Presiden pertama Indonesia adalah Mohammad Hatta yang ditetapkan bersama dengan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia.

Daftar

Wakil Presiden Indonesia
No.	Potret	Wakil Presiden		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Periode	Presiden
1			Mohammad Hatta	18 Agustus 1945^[a]	1 Desember 1956^[a]	1 (1945)	Soekarno
Lowong				1 Desember 1956	18 Mei 1963	1 (1945)
				18 Mei 1963	12 Maret 1967	2 (1963)
				12 Maret 1967^[b]	27 Maret 1968^[b]	2 (1963)	Soeharto
				27 Maret 1968	23 Maret 1973	3 (1968)
2			Hamengkubuwana IX	23 Maret 1973	23 Maret 1978	4 (1973)
3			Adam Malik	23 Maret 1978	11 Maret 1983	5 (1978)
4			Umar Wirahadikusumah	11 Maret 1983	11 Maret 1988	6 (1983)
5			Soedharmono	11 Maret 1988	11 Maret 1993	7 (1988)
6			Try Sutrisno	11 Maret 1993	11 Maret 1998	8 (1993)
7			Bacharuddin Jusuf Habibie	11 Maret 1998	21 Mei 1998	9 (1998)
Lowong				21 Mei 1998	20 Oktober 1999	9 (1998)	Bacharuddin Jusuf Habibie
8			Megawati Soekarnoputri	21 Oktober 1999	23 Juli 2001	10 (1999)	Abdurrahman Wahid
Lowong				23 Juli 2001	26 Juli 2001		Megawati Soekarnoputri
9			Hamzah Haz	26 Juli 2001	20 Oktober 2004		Megawati Soekarnoputri
10			Jusuf Kalla	20 Oktober 2004	20 Oktober 2009	11 (2004)	Susilo Bambang Yudhoyono
11			Boediono	20 Oktober 2009	20 Oktober 2014	12 (2009)	Susilo Bambang Yudhoyono
12			Jusuf Kalla	20 Oktober 2014	20 Oktober 2019	13 (2014)	Joko Widodo
13			Ma'ruf Amin	20 Oktober 2019	20 Oktober 2024	14 (2019)
13			Ma'ruf Amin	20 Oktober 2019	20 Oktober 2024	14 (2019)
14			Gibran Rakabuming Raka	20 Oktober 2024	Petahana	15 (2024)	Prabowo Subianto

Independen

Partai Golongan Karya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Persatuan Pembangunan

Partai Kebangkitan Bangsa

Lihat pula

Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan.
Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun.

Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Artikel ini adalah bagian dari seri

Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Keterangan

^ ^a ^b Periode jabatan Hatta tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Hatta melepaskan sementara jabatanya. Selengkapnya lihat di bagian Pemerintahan pada era Revolusi Nasional.
^ ^a ^b Pada awalnya, Soeharto hanya ditetapkan sebagai "Penjabat Presiden" melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno", yang diundangkan pada tanggal 12 Maret 1967 tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967. Soeharto akhirnya ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia resmi pada tanggal 27 Maret 1968.

Referensi

Abdulgani-Knapp, Retnowati (2007), Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President, Singapore: Marshall Cavendish, ISBN 981-261-340-4, OCLC 155758606 .
Cribb, Robert; Kahin, Audrey (2004), Historical Dictionary of Indonesia (edisi ke-2nd), Lanham, Maryland: Scarecrow Press, ISBN 0-8108-4935-6, OCLC 53793487 .
Hughes, John (2002), The End of Sukarno: A Coup That Misfired: A Purge That Ran Wild (edisi ke-3rd), Singapore: Archipelago Press, ISBN 981-4068-65-9, OCLC 52567484 .
McIntyre, Angus (2005), The Indonesian Presidency: The Shift from Personal Toward Constitutional Rule (edisi ke-3rd), Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, ISBN 0-7425-3827-3, OCLC 59137499 .
Suryadinata, Leo (2005), "Indonesia: The Year of a Democratic Election", Southeast Asian Affairs, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005: 133–149, doi:10.1355/SEAA-05H, ISSN 0377-5437 .
Vickers, Adrian (2005), A History of Modern Indonesia: An Enduring Rivalry, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-83493-7, OCLC 60794234 .

Galeri

Perangko Mohammad Hatta saat peringatan 1 abad kelahiran Bung Hatta
Uang kertas bergambar Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Prangko Wakil Presiden Jusuf Kalla

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Wakil Presiden Republik Indonesia

l b s Wakil Presiden Indonesia
1 Moh. Hatta 2 Hamengkubuwana IX 3 Adam Malik 4 Umar Wirahadikusumah 5 Soedharmono 6 Try Sutrisno 7 Bacharuddin Jusuf Habibie 8 Megawati 9 Hamzah Haz 10 & 12 Jusuf Kalla 11 Boediono 13 Ma'ruf Amin 14 Gibran Rakabuming Raka

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret presiden Era demokrasi terpimpin Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Flora Indonesia Tumbuhan endemik Bunga Burung endemik Ikan Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal