Menurut tradisi Katolik, gereja Katolik didirikan pada abad pertama oleh Santo Petrus dan Santo Paulus dan, berdasarkan doktrin keutamaan Petrine dan kepausan, merupakan titik fokus dari persekutuan penuh bagi umat Kristiani Katolik di seluruh dunia. Sebagai entitas yang berdaulat, Takhta Suci bermarkas di, beroperasi dari, dan menjalankan "kekuasaan eksklusif" atas enklave Negara Kota Vatikan yang independen di Roma, di mana Paus merupakan pemegang kedaulatan.
Takhta Suci dikelola oleh Kuria Roma (bahasa Latin untuk "Pengadilan Romawi"), yang merupakan pusat pemerintahan Gereja Katolik.[8][9] Kuria Romawi mencakup berbagai dikaster, yang sebanding dengan kementerian dan departemen eksekutif, dengan Sekretaris Kardinal Negara sebagai administrator utamanya. Pemilihan Kepausan dilaksanakan oleh bagian dari Dewan Kardinal.
Meskipun Takhta Suci kadang-kadang salah diartikan sebagai "Vatikan", Negara Kota Vatikan didirikan dengan Perjanjian Lateran tahun 1929, antara Takhta Suci dan Italia, untuk memastikan Kekuasaan temporal Takhta Suci, kemerdekaan diplomatik, dan spiritual dari Kepausan.[10] Dengan demikian, nunsius kepausan, yang merupakan diplomat kepausan untuk negara dan organisasi internasional, diakui mewakili Takhta Suci dan bukan Negara Kota Vatikan, sebagaimana ditentukan dalam Hukum kanon Gereja Katolik. Maka, Takhta Suci dipandang sebagai pusat pemerintahan Gereja Katolik.[9] Gereja Katolik, pada gilirannya, adalah penyedia layanan pendidikan dan layanan kesehatan non-pemerintah terbesar di dunia.[11]
Kata "Takhta" berasal dari kata Latin sedes, yang berarti 'kursi', yang mengacu pada takhta uskup (cathedra). Istilah "Takhta Apostolik" dapat mengacu pada takhta mana pun yang didirikan oleh salah satu dari Dua Belas Rasul, tetapi jika digunakan dengan kata sandang tertentu, kata ini digunakan dalam Gereja Katolik untuk merujuk secara khusus pada takhta Uskup Roma, yang oleh Gereja itu melihat sebagai penerus Santo Petrus.[14] Meskipun Basilika Santo Petrus di Kota Vatikan mungkin merupakan gereja yang paling terkait dengan kepausan, katedral Takhta Suci yang sebenarnya adalah Basilika Agung Santo Yohanes Lateran di kota Roma.
Dalam Gereja Katolik Roma, hanya takhta paus yang berhak disebut "suci" secara simbolis.[15] Namun, ada satu pengecualian untuk peraturan ini, yang diwakili oleh Keuskupan Mainz. Selama Kekaisaran Romawi Suci, mantan Keuskupan Agung Mainz (yang juga berpangkat elektoral dan primati) memiliki hak istimewa untuk menyandang gelar "Takhta Suci Mainz" (bahasa Latin: Sancta Sedes Moguntina).
Menurut tradisi Katolik, takhta apostolik Keuskupan Roma didirikan pada abad ke-1 oleh Santo Petrus dan Santo Paulus, yang saat itu menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi. Status hukum Gereja Katolik dan propertinya diakui oleh Maklumat Milan pada tahun 313 oleh Kaisar Romawi Konstantinus Agung, dan menjadi gereja negara Kekaisaran Romawi oleh Edik Tesalonika pada tahun 380 oleh Kaisar Theodosius I.
Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476, yurisdiksi hukum sementara dari keutamaan kepausan selanjutnya diakui sebagaimana diumumkan dalam hukum Kanon. Takhta Suci diberikan wilayah di Kadipaten Roma oleh Donasi Sutri pada tahun 728 dari Raja Liutprand dari Lombardia, dan kedaulatan oleh Donasi Pepin pada tahun 756 oleh Raja Pepin dari kaum Frank.
Negara Kepausan dengan demikian memiliki wilayah yang luas dan angkatan bersenjata pada tahun 756–1870. Paus Leo III menobatkan Karolus Agung sebagai Kaisar Romawi dengan translatio imperii pada tahun 800. Kekuasaan temporal Paus memuncak sekitar waktu penobatan kepausan kaisar Kekaisaran Romawi Suci dari tahun 858, dan Dictatus papae pada tahun 1075, yang sebaliknya juga menggambarkan penggulingan kekuatan Paus. Beberapa negara modern masih melacak kedaulatan mereka sendiri hingga pengakuan dalam lembu kepausan abad pertengahan.
Kedaulatan Takhta Suci dipertahankan meskipun Roma dijarah berkali-kali selama Abad Pertengahan Awal. Namun, hubungan dengan Kerajaan Italia dan Kekaisaran Romawi Suci terkadang tegang, mulai dari Diploma Ottonianum dan Libellus de imperatoria potestate di urbe Roma mengenai "Warisan Santo Petrus" pada abad ke-10, hingga Kontroversi Penobatan pada tahun 1076 –1122, dan diselesaikan lagi oleh Concordat of Worms pada tahun 1122. Kepausan Avignon yang diasingkan selama 1309–1376 juga membebani kepausan, yang bagaimanapun akhirnya kembali ke Roma. Paus Inosensius X mengecam Perdamaian Westphalia pada tahun 1648 karena hal itu melemahkan otoritas Takhta Suci di sebagian besar Eropa. Setelah Revolusi Prancis, Negara Kepausan sempat diduduki sebagai "Republik Romawi" dari tahun 1798 hingga 1799 sebagai republik saudara dari Kekaisaran Prancis Pertama di bawah Napoleon, sebelum wilayah mereka dibangun kembali.
Meskipun demikian, Takhta Suci diwakili dan diidentifikasi sebagai "subjek tetap hukum kebiasaan umum internasional vis-à-vis semua negara bagian" dalam Kongres Wina (1814–1815).[16] Negara Kepausan diakui di bawah kekuasaan Kepausan dan sebagian besar dipulihkan ke tingkat semula. Meskipun Roma direbut pada tahun 1870 oleh Kerajaan Italia dan Permasalahan Roma selama era Savoyard (yang menjadikan Paus sebagai "tahanan di Vatikan" dari tahun 1870 hingga 1929), subjek hukum internasionalnya "dibentuk oleh hubungan timbal balik yang berkelanjutan dari hubungan diplomasi” yang tidak hanya dipertahankan tetapi dilipatgandakan.
Perjanjian Lateran pada 11 Februari 1929 antara Takhta Suci dan Italia mengakui Kota Vatikan sebagai negara kota yang merdeka, bersama dengan properti ekstrateritorial di sekitar wilayah tersebut. Sejak saat itu, [[Kota Vatikan terpisah dari "kepemilikan penuh, kekuasaan eksklusif, dan otoritas dan yurisdiksi berdaulat" Takhta Suci (bahasa Latin: Sancta Sedes).
Takhta Suci merupakan salah satu dari tujuh monarki absolut terakhir yang tersisa di dunia, bersama dengan Arab Saudi, Eswatini, Uni Emirat Arab, Qatar, Brunei, dan Oman.[5][17][18] Paus mengatur Gereja Katolik melalui Kuria Romawi. Kuria terdiri dari kompleks kantor yang mengelola urusan gereja di tingkat tertinggi, termasuk Sekretariat Negara, sembilan Kongregasi, tiga Pengadilan, sebelas Dewan Kepausan, dan tujuh Komisi Kepausan. Sekretariat Negara, di bawah Kardinal Sekretaris Negara, mengarahkan dan mengkoordinasikan Kuria. Petahananya ialah KardinalPietro Parolin,[19] merupakan jabatan dalam Takhta Suci yang setara dengan perdana menteri. Uskup Agung Paul Gallagher, Sekretaris Bagian Hubungan dengan Negara Sekretariat Negara, bertindak sebagai menteri luar negeri Takhta Suci. Parolin ditunjuk dalam perannya oleh Paus Fransiskus pada 31 Agustus 2013.
Bapa Suci Paus menjalankan pemerintahan Gereja Katolik melalui Kuria Romawi. Kuria Romawi terdiri atas sejumlah jawatan yang menangani urusan-urusan Gereja pada tingkat tertinggi, mencakup Sekretariat Negara, sembilan Kongregasi, tiga Pengadilan Gereja, sebelas Dewan Kepausan, dan sebelas Komisi Kepausan. Sekretariat Negara, di bawah pimpinan Kardinal Sekretaris Negara, mengarahkan dan mengkoordinasi Kuria. Sekretaris Negara saat ini, Kardinal Piero Parolin, adalah padanan Takhta Suci untuk seorang perdana menteri. Kardinal Dominique Mamberti, Sekretaris Bagian Hubungan Antarnegara dari Sekretariat Negara, bertindak selaku menteri luar negeri Takhta Suci.
Sekretariat Negara adalah satu-satunya badan Kuria yang berlokasi di dalam Kota Vatikan. Jawatan lainnya menempati sejumlah gedung di beberapa lokasi berbeda di Roma yang memiliki hak-hak ekstrateritorial seperti kedutaan-kedutaan besar.
Tiga pengadilan menjalankan kekuasaan peradilan. Sacra Rota Romana menangani peradilan banding normal, yang terbanyak adalah yang terkait dengan tuduhan ketidaksahan pernikahan.[20]Signatura Apostolik adalah pengadilan banding tertinggi dan pengadilan administratif yang berfokus pada keputusan Sacra Rota Romana dan keputusan administratif kepala biara gerejawi (uskup dan kepala biara ordo keagamaan), seperti penutupan paroki atau pemberhentian seseorang dari tugas. Signatura Apostolik juga mengawal kinerja pengadilan gerejawi pada semua tingkatan.[21]Lembaga Penitensial Apostolik tidak berurusan dengan penilaian atau keputusan dari pihak luar, melainkan dengan urusan nurani, pemberian absolusi atas sensura, ekskomunikasi (pengucilan) dan interdiksi (larangan keikutsertaan dalam ibadah), dispensasi, keringanan hukuman, validasi, pembenaran, dan berkat-berkat lainnya; lembaga ini juga berwenang menetapkan aturan indulgensi.[22]
Pengawas Rumah Tangga Kepausan bertanggung jawab bagi organisasi rumah tangga, jemaat, dan upacara kepausan (terpisah dari bagian liturgi yang ketat).
Takhta Suci tidak bubar apabila Paus mengundurkan diri atau mangkat. Sebagai gantinya, Takhta Suci masih berfungsi berdasarkan ketentuan sede vacante. Selama masa interregnum, para kepala departemen (dicastery) Kuria Romawi (seperti para pengawas jemaat) segera berhenti dari jabatan masing-masing, satu-satunya perkecualian adalah Lembaga Penitensial Apostolik, yang melanjutkan peran pentingnya terkait absolusi dan dispensasi, dan Camerlengo, yang mengurusi temporalitas (hal keduniawian; seperti tanah, rumah, dan keuangan) Takhta Santo Petrus pada periode ini. Maka Pemerintah Takhta, dan oleh karenanya pula Gereja Katolik, menjadi tanggungan Dewan Kardinal. Hukum kanonik melarang Dewan Kardinal dan Camerlengo memperkenalkan sembarang perbaruan atau kebaruan di dalam pemerintah Gereja pada periode ini.
Pada tahun 2001, Takhta Suci meraih pendapatan sebesar 422,098 miliar lira (atau sekira 202 juta dolar Amerika Serikat pada waktu itu), dan pemasukan bersih sebesar 17,720 miliar lira (kira-kira 8 juta dolar Amerika Serikat).[23]
Takhta Suci telah diakui, baik itu dalam hal praktis kenegaraan maupun dalam tulisan para sarjana hukum modern, sebagai subjek hukum publik internasional, dengan hak dan kewajiban yang analog dengan negaraberdaulat. Meskipun Takhta Suci, karena berbeda dengan Vatikan, tidak memenuhi kriteria mapan dalam hukum kenegaraan internasional[24]—yakni memiliki penduduk permanen, wilayah yang pasti, pemerintah yang stabil, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain—kepemilikannya akan personalitas hukum penuh dalam hukum internasional ditunjukkan oleh fakta bahwa Takhta Suci memelihara hubungan diplomatik dengan 178 negara, bahwa Takhta Suci merupakan negara anggota dalam berbagai macam organisasi internasional antarpemerintah, dan bahwa Takhta Suci: "dihormati oleh komunitas internasional negara-negara berdaulat dan diperlakukan sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan diplomatik dan untuk memasuki perjanjian-perjanjian yang mengikat dengan satu, beberapa, atau banyak negara di bawah hukum internasional yang digulirkan untuk membangun dan memelihara perdamaian di dunia".[25]
Sejak zaman pertengahan takhta keuskupan di Roma telah diakui sebagai sebuah entitas yang berdaulat. Takhta Suci (bukan Vatikan) memelihara hubungan diplomatik formal dengan 179 negara berdaulat,[26] dan juga dengan Uni Eropa, dan Ordo Militer Berdaulat Malta, juga memiliki hubungan berkarakter khusus dengan Organisasi Pembebasan Palestina;[27][28] 69 dari semua misi diplomatik yang diakreditasi untuk Takhta Suci bertempat di Roma. Takhta Suci memelihara 180 misi diplomatik permanen di berbagai negara, 74 di antaranya bersifat non-residensial, sehingga sebagian besar dari 106 misi konkret ini diakreditasi untuk dua atau lebih negara atau organisasi internasional. Kegiatan diplomatik Takhta Suci diatur/diarahkan oleh Sekretariat Negara (yang dikepalai oleh Kardinal Sekretaris Negara), melalui Bagian Hubungan dengan Negara. Terdapat 15 negara yang diakui secara internasional yang tidak menjalin hubungan dengan Takhta Suci.[29] Takhta Suci adalah satu-satunya subjek hukum internasional Eropa yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok (Taiwan).
Meskipun, seperti berbagai kekuatan Eropa, para Paus sebelumnya merekrut tentara bayaran Swiss sebagai bagian dari pasukan, Garda Swiss Kepausan didirikan oleh Paus Yulius II pada 22 Januari 1506 sebagai pengawal pribadi paus dan terus menjalankan fungsi tersebut.[30] Kebijakan itu tercantum dalam Annuario Pontificio di bawah "Takhta Suci", bukan di bawah "Negara Kota Vatikan".[31] Pada akhir tahun 2005, Garda Swiss memiliki 134 anggota. Perekrutan diatur oleh kesepakatan khusus antara Takhta Suci dan Swiss. Semua calon harus Katolik, laki-laki yang belum menikah dengan kewarganegaraan Swiss yang telah menyelesaikan pelatihan dasar dengan Angkatan Bersenjata Swiss dengan sertifikat perilaku yang baik, berusia antara 19 dan 30, [44] dan setidaknya 175 cm (5 ft 9 in. ) di ketinggian. Anggota Garda Swiss dipersenjatai dengan senjata ringan dan tombak tradisional (juga disebut voulge Swiss),[32] dan dilatih dalam taktik pengawalan.[33]
Meskipun Takhta Suci terasosiasi dekat dengan Vatikan, teritorial merdeka yang meliputi Takhta Suci adalah berdaulat, kedua entitas ini saling terpisah dan berbeda. Setelah Italia mengambil alih Negara Gereja pada tahun 1870, Takhta Suci tidak memiliki kedaulatan teritorial. Meskipun terdapat beberapa ketaksepahaman di antara para ahli hukum, tentang apakah Takhta Suci dapat terus bertindak sebagai personalitas yang merdeka dalam urusan internasional, faktanya Takhta Suci tetap menjalankan haknya untuk mengirim dan menerima perwakilan diplomatik, memelihara hubungan dengan negara kekuatan utama Rusia, Prussia, dan Austria-Hungaria. Di mana, sesuai dengan keputusan Kongres Wina tahun 1815, Nuncio Apostolik bukan hanya anggota Korps Diplomatik melainkan dekannya, ketentuan ini tetap diterima oleh para duta besar lainnya. Berkenaan dengan 59 tahun Takhta Suci tidak memiliki kedaulatan teritorial, jumlah negara yang berhubungan diplomatik dengannya, yang sebelumnya berkurang 16 negara, sebenarnya bertambah sebanyak 29 negara.[36]
Negara Vatikan didirikan berdasarkan Perjanjian Lateran pada tahun 1929 "untuk memastikan kemerdekaan Takhta Suci yang mutlak dan kasatmata" dan "untuk menjaminnya sebagai negara berdaulat yang tak tersengketakan dalam urusan internasional" (kutipan dari Perjanjian Lateran). Uskup Agung Jean-Louis Tauran, mantan Sekretaris Takhta Suci untuk Hubungan dengan Negara Lain, berkata bahwa Vatikan adalah "negara mungil penyokong yang menjamin kebebasan rohani Paus dengan teritorial minimum".[37]
Takhta Suci, bukan Vatikan, memelihara hubungan diplomatik dengan negara lain.[38]Kedutaan asing diperuntukan bagi Takhta Suci, bukan Vatikan, dan adalah Takhta Suci yang membuat perjanjian dan konkordat dengan entitas berdaulat lainnya. Jika dirasa perlu, Takhta Suci akan turut serta dalam suatu perjanjian atas nama Vatikan.
Tiap-tiap takhta keuskupan dipandang suci. Dalam bahasa Yunani, kata sifat "suci" atau "sakral" (ἱερά) yang berlaku bagi tiap-tiap takhta itu merupakan hal yang biasa. Di Barat, kata sifat tidaklah lazim disertakan, tetapi ia membentuk bagian gelar resmi dua takhta: seperti halnya Roma, Keuskupan Mainz (bekas Keuskupan Agung Mainz), yang juga merupakan pangkat pemilih dan primat, menyandang gelar "Takhta Suci Mainz" (bahasa Latin: Sancta Sedes Moguntina).
Istilah see (takhta) berasal dari kata Latin "sedes", yang berarti "kedudukan", yang merujuk pada takhta Keuskupan (katedra). Istilah "takhta apostolik" dapat merujuk pada sembarang takhta yang didirikan oleh salah seorang rasul, kecuali jika disertai kata sandang takrif, ia digunakan dalam Gereja Katolik untuk secara spesifik merujuk pada takhta Uskup Roma, di mana takhta Gereja tersebut berperan sebagai pengganti Simon Petrus, pemimpin para rasul.
Perbedaan utama antara kedua lambang tersebut adalah bahwa lambang Takhta Suci memiliki kunci emas di tikungan dan kunci perak di silangan menghadap kiri[39][40] (seperti pada lambang sede vacante dan ornamen luar dari lambang kepausan masing-masing paus), sedangkan susunan kunci yang dibalik dipilih untuk lambang Negara Kota Vatikan yang baru didirikan pada tahun 1929.[41]
^ ab"CIA's factbook Vatican State". 16 February 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 January 2022. Diakses tanggal 25 January 2021.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^Agnew, John (12 Februari 2010). "Deus Vult: Geopolitik Gereja Katolik". Geopolitik. 15: 39–61. doi:10.1080/14650040903420388.Parameter |masalah= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan); Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: St. Peter, Prince of the Apostles". www.newadvent.org. Archived from the original on 15 September 2019. Retrieved 5 March 2023.
^Direzione dell'Annuario Pontificio presso la Segreteria di Stato (2012). Annuario Pontificio (in Italian). Stato Città del Vaticano: Libreria Editrice Vatican. pp. 11-1019 (cf. full list of the Catholic sees). ISBN 978-88-209-8522-6.
^"'Moral Diplomacy' of the Holy See: Multi-Level Diplomacy of a Transnational Actor". Archived from the original on 14 September 2018. Retrieved 14 September 2018.
^"State and Government". www.vaticanstate.va. Archived from the original on 31 March 2018. Retrieved 1 April 2018.
^"These 7 nations are ruled by an absolute monarchy!". Stories of World. 22 December 2015. Archived from the original on 2 April 2018. Retrieved 1 April 2018.
^"Dichiarazione Di S.E. Mons. Pietro Parolin in Occasione della sua Nomina a Segretario di Stato". Archived from the original on 22 September 2013. Retrieved 28 October 2013.
^Kriteria kenegaraan kali pertama dinyatakan dengan penuh kewibawaan di dalam Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1933.
^Robert Araujo dan John Lucal, Diplomasi dan Penelusuran Perdamaian Kepausan, Vatikan dan Organisasi Internasional sejak tahun-tahun permulaan hingga Liga Bangsa-Bangsa, Sapienza Press (2004), ISBN 1-932589-01-5, hal. 16. Lihat pula James Crawford, Pembentukan Negara dalam Hukum Internasional, (1979) hal. 154.
^"Chapter XXVI: Disarmament – No. 9 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons". United Nations Treaty Collection. 7 July 2017. Archived from the original on 6 August 2019. Retrieved 10 August 2019.
^"Holy See urges ratification of Nuclear Weapons Ban Treaty". Vatican News. 23 October 2018. Archived from the original on 10 August 2019. Retrieved 10 August 2019.
^Galbreath, Donald Lindsay (13 September 1930). "A Treatise on Ecclesiastical Heraldry". W. Heffer and sons, Limited – via Google Books.
^"The golden key, which points upwards on the dexter side, signifies the power that extends even to Heaven. The silver key, which must point up to the sinister side, symbolizes the power over all the faithful on earth." Bruno Bernhard Heim, Heraldry in the Catholic Church: Its Origin, Customs and Laws (Van Duren 1978 ISBN 9780391008731), p. 54.
^"Appendix B ("All. B. Stemma Ufficiale dello Stato della Città del Vaticano") of the Fundamental Law of Vatican City State, 7 June 1929" (PDF). Archived from the original (PDF) on 17 December 2013. Retrieved 7 February 2014.
Pustaka lanjutan
Buku
La Due, William J. The Chair of Saint Peter: A History of the Papacy. (ISBN 1-57075-249-4)
Heribert Franz Koeck, Die völkerrechtliche Stellung des Heiligen Stuhls. Dargestellt an seinen Beziehungen zu Staaten und internationalen Organisationen, Berlin 1975
Heribert Franz Koeck, Holy See, dalam: Encyclopedia of Public International Law, Bd. 2, Oxford etc. 1995
.svg)
.svg)