Amir Syamsuddin

Amir Syamsuddin
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ke-29
Masa jabatan 19 Oktober 2011 – 20 Oktober 2014
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Patrialis Akbar Pengganti Yasonna Laoly
Informasi pribadi
Lahir	27 Mei 1946 (umur 78) Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Partai Demokrat
Anak	7 (salah satunya Didi Irawadi)
Bintang Mahaputera
Sunting kotak info • L • B

Dr. H. Amir Syamsuddin, S.H., M.H. (lahir 27 Mei 1946), dilahirkan dengan nama Freddy Tan Toan Sin^[1] adalah Menteri Hukum dan HAM Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II menggantikan Patrialis Akbar.^[2] Ia mengawali karier kepangacaraannya dengan menjadi staf magang di Kantor Pengacara O.C. Kaligis pada tahun 1979. Pada tahun 1983, ia mendirikan Amir Syamsuddin Law Offices and Partners sekaligus pendiri firma "Acemark" yang khusus menangani hak kekayaan intelektual. ^[3]

Syamsuddin menghabiskan masa kecilnya sampai SMP di Bandung, lalu merantau ke Surabaya untuk melanjutkan sekolahnya. Sejak kelas satu SMA di Surabaya, dia telah bekerja. Ia kerap berganti pekerjaan. Dia pernah menjadi juru cetak foto dalam kamar gelap, lalu bekerja di pabrik roti. Semua itu dilakukan dengan tujuan menata jalan mendapatkan sesuatu yang lebih baik.^[4]

Pada tahun 1965, Amir Syamsuddin pindah ke Jakarta. Karena ketertarikannya pada mesin ia bekerja di satu bengkel, lalu membuka bengkel sendiri. Sambil bekerja ia lalu mendaftarkan diri di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1978. Ia lalu melanjutkan pendidikan S2 Hukum Universitas Indonesia.^[5]

Sebagai seorang pengacara, ia telah banyak menyelesaikan kasus-kasus besar yang melibatkan media seperti kasus Tempo (1986), Bapindo (1993), Suara Pembaruan (1999), Zarima, Akbar Tanjung (2003), Harnoko Dewantoro, Beddu Amang, KPKPN (2003), VLCC dengan Pertamina dan KPP, dan perselisihan Texmaco dan Kompas (2003), dan William Nessen (2003).^[4]