Abdul Taib populer dengan nama Pak Uban, maksudnya adalah seorang bapak berambut putih yang sesuai dengan ciri khasnya. Di kalangan etnis Tionghoa, ia kerap dipanggil dengan sebutan Pek Moh (Hanzi: 白毛; Pinyin: Bái máo; Pe̍h-ōe-jī: Pe̍h-mo) yang berarti "si rambut putih".[2][3] Nama julukan lain yang disematkan kepada dirinya adalah "raja putih terakhir" atau "raja berambut putih", merujuk kepada Keluarga Brooke Britania yang telah memerintah Sarawak sebagai Raja Putih pada abad ke-19 dan ke-20.[4]
Ketua Menteri Sarawak
Dalam rangka untuk menjadikan Taib menjadi seorang anggota Dewan Undangan Negeri Sarawak, seorang perempuan anggota Dewan Undangan Negeri Sarawak dari Partai Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) mengosongkan kursinya di dapil Sebandi (sekarang menjadi Asajaya) dan pemilihan sela dilakukan pada bulan Maret 1981. Taib memenangkan kursi dapil tersebut tanpa lawan. Setelahnya ia kemudian diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Pertanahan Sarawak. Pada tanggal 26 Maret 1981 paman Taib, Abdul Rahman Ya'kub (Ya'kub merupakan Ketua Menteri Sarawak saat itu) mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari kancah perpolitikan dengan mengosongkan kursinya di Dewan Undangan Negeri Sarawak dapil Paloh dan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partai Pesaka Bumiputera Bersatu. Namun pemerintah federal Malaysia lebih menginginkan Sulaiman Daud yang menjadi Ketua Menteri Sarawak berikutnya dengan alasan bahwa Taib dulunya jauh dari Sarawak selama 13 tahun. Namun Abdul Rahman Ya'kub berhasil meyakinkan pemerintah federal untuk memilih Taib sebagai Ketua Menteri karena Sulaiman Daud lebih muda dari Taib. Taib mempertahankan barisan kabinet pamannya, kecuali menteri bernama Celestine Ujang yang ia lepaskan karena Celestine Daud akan diangkat menjadi Ketua Dewan Undangan Negeri Sarawak, sedangkan Sulaiman Daud kemudiannya mengisi jabatan menteri yang ditinggalkan oleh Taib[5][6].
Taib mempertahankan kursinya di Sebandi sampai tahun 1987, ketika ia dipilih menjadi anggota DUN Sarawak daerah pemilihan Asajaya. Pada Pemilihan Umum Daerah Sarawak tahun 2001, Taib memutuskan untuk bertanding di Balingian[7].
Karena kekecewaan terhadap kepemimpinan Taib meningkat, sebuah kelompok politisi dari PBB mengklaim bahwa kepentingan bumiputera di Sarawak telah diabaikan. Kelompok tersebut mengklaim bahwa secara ekslusif Taib Mahmud lebih mengistimewakan para orang tionghoa dan Partai Persatuan Rakyat Sarawak (SUPP)[8]. Para suku Dayak yang tergabung dalam Partai Bangsa Dayak Sarawak (PBDS) frustasi karena jabatan Ketua Menteri Sarawak sudah tidak lagi dipegang oleh partai tersebut selama lebih dari 17 tahun. Bagaimanapun faktor utama dari adanya pergolakan dalam (PBDS) adalah kecurigaan Taib Mahmud terhadap Leo Moggie, Presiden PDBS[9]. Berdasarkan hasil disertasi doktoral yang ditulis oleh David Walter Brown, celah antara faksi-faksi yang dikendalikan oleh Taib dan pamannya, Abdul Rahman Ya'kub terbentuk setelah Rahman Ya'kub mengundurkan diri sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada tahun 1985, Rahman Ya'kub juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur Sarawak oleh Taib sendiri. Hal inilah yang membuat Abdul Rahman Ya'kub kemudian meluncurkan sebuah rangkaian serangan melawan Taib di tahun 1987 yang dikenal sebagai Ming Court Affair[10].
Rahman Ya'kub mengetuai kelompok para politisi Sarawak yang kecewa dari Partai Nasional Sarawak (SNAP) dan PDBS untuk berkumbil di Hotel Ming Court, Kuala Lumpur untuk menggalang mosi tidak percaya melawan kepemimpinan Taib dengan menandatangani pernyataan secara bersama. Daniel Tajem, mantan Wakil Ketua Menteri Sarawak dan Leo Moggie juga menjadi dalang utama dari gerakan tersebut. Melihat krisis politik yang terjadi, Taib dengan segera memerintahkan pelaksanaan pemilu sela di tahun 1987, dan Taib memenangkan pemilu tersebut[11]. Koalisinya berhasil memenangkan 28 dari 48 kursi yang ada di DUN Sarawak. PDBS tetap berada di kubu oposisi sampai PDBS kemudiannya bergabung ke dalam Barisan Nasional di tahun 1994. Perselisihan internal SNAP dan PBDS telah menguntungkan kekuasaan Taib di tahun-tahun mendatang[11].
Kebijakan
Kebijakan Pembangunan
Eco-tourism menjadi sebuah bagian utama dalam ekonomi di Sarawak. Pemerintahan Tain dengan pertolongan Pemerintah Federal Malaysia membuat Warisan Dunia yang ada di Sarawak lebih mudah diakses melalui pembangunan Tol Pan Borneo[12]. Sektor manufaktur, industri, dan pariwisata diberikan perhatian khusus. Industri teknologi tinggi diarahkan untuk memainkan sebuah peranan dalam perluasan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru di Sarawak. Sebagai hasilnya, pertumbuhan GDP melampaui nilai GDP Malaysia di tahun 1995. Untuk menyeimbangkan pembangunan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, Taib juga mendukung perencanaan kota, perencanaan sumber daya alam, perkebunan sekala besar, pembangunan bea cukai tanah adat[13]. Sarawak juga merupakan negara bagian pertama yang secara penuh mengimplementasikan e-goverment dan Perpustakaan Negara Bagian Sarawak menjadi perpustakaan berbasis e-library.Koridor Energi Terbarukan Sarawak dikenalkan tahun 2008 dengan tujuan untuk membagi ekonomi masa depan Sarawak[14].
Selama menjabat sebagai Ketua Menteri, Taib Mahmud telah mendisiplinkan kerja sama para pemimpin dari partai politik yang berbeda untuk mencapai konsensus politik bersama. Taib menilai pencapaiannya yang paling membanggakan adalah dalam hal pembangunan ekonomi, integrasi sosial dan industrialisasi di Sarawak[15].
Kebijakan Lingkungan
Pemerintah Negara Bagian Sarawak mengumumkan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah untuk mengusahakan konservasi dan perlindungan alam liar. Sebuauh program telah ditempatkan oleh Pemerintah Negara Bagian Sarawak untuk menyelamatkan flora dan fauna yang terdampak dengan membangun waduk bakun[16].
Program lainnya temasuk kampanye Heart 2 HeartOrangutan dengan cara mengundang masyarakat untuk terlibat dalam konservasi orangutan, adopsi kura-kura dan orangutan, perlindungan dugong dan lumba-lumba Irrawady dan proyek Reef Ball yang akan merehabilitasi ekosistem lautan Sarawak dengan menempatkan terumbu laut buatan di laut untuk membentuk habitat baru[16].
Pada tahun 1992, Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO) juga mendanai pembuatan Suaka Margasatwa Lanjak Entimau yang menjadi rumah bagi 4000 orangutan. Kehidupan liar pada abad tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap hutan[17].
Visi Sarawak 2030
Selama perayaan 28 tahun berkuasanya Taib Mahmud sebagai Ketua Menteri Sarawak, Taib dalam pidatonya di Dewan Suarah Bintulu mengatakan bahwa visinya untuk Sarawak adalah untuk menjadikan Sarawak sebagai Negara Bagian Terkaya di Malaysia pada tahun 2030. Inilah yang menjadi sebab Taib dan pemerintahannya membentuk banyak pekerjaan dengan keterampilan tinggi[18].
Kegubernuran Sarawak
Abdul Taib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Menteri Sarawak pada 28 Februari 2014 dan menyerahkan tumpuk pemerintahan kepada Adenan Satem.[19] Disusul pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Undangan Negeri Sarawak daerah pemilihan Balingian, sehingga membuka ruang untuk diadakannya pemilihan umum sela. Setelahnya, pada 1 Maret 2014, ia diangkat sumpah jabatan sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ketujuh menggantikan Abang Muhammad Salahuddin.[20] Pelantikannya tersebut beriringan dengan penyematan gelar "Tun" pada 26 Mei 2014.[21] Taib ditetapkan sebagai kepala daerah selama tiga periode berturut-turut setelah keterpilihannya pada 2018 dan 2022.[22][23]
_-_SMN.svg){kind=small}
_BAR.svg){kind=small}
