Komisi Kepolisian Nasional

Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas
Gambaran umum
Singkatan	Kompolnas
Didirikan	4 Maret 2011; 13 tahun lalu (2011-03-04)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011
Sifat	Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua	Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan
Wakil Ketua	Menteri Dalam Negeri
Anggota	Menteri Hukum
Sekretaris/Anggota	Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo
Anggota	Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, S.AP., M.A.
Anggota	Dr. Supardi Hamid, S.Sos., M.Si.
Anggota	Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H.
Anggota	Mohammad Choirul Anam, S.H.
Anggota	Gufron, S.H.I.
Kantor pusat
Jl. Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160
Situs web
kompolnas.go.id
Sunting kotak info • L • B

Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan memberikan pertimbangan ke Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.^[1] Sebagai lembaga negara, Kompolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri, dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Kompolnas juga menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk diteruskan kepada kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kompolnas adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru. Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui jalur media komunikasi elektronik, terutama internet, di mana masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan staf Kompolnas yang sedang aktif di situs www.kompolnas.go.id/hubungi-kami.

Anggota Kompolnas saat ini (periode 2024-2028) adalah:

1. Menko Polkam (Unsur Pemerintah)
2. Menteri Dalam Negeri (Unsur Pemerintah)
3. Menteri Hukum (Unsur Pemerintah)
4. Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo (Unsur Pakar Kepolisian)
5. Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, S.AP., M.A. (Unsur Pakar Kepolisian)
6. Dr. Supardi Hamid, S.Sos., M.Si. (Unsur Pakar Kepolisian)
7. Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H. (Unsur Tokoh Masyarakat)
8. Mohammad Choirul Anam, S.H. (Unsur Tokoh Masyarakat)
9. Gufron, S.H.I. (Unsur Tokoh Masyarakat)

• Kepolisian Republik Indonesia

• Situs web resmi
• Kopi elektronik Perpres No.17 tahun 2011 di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI Diarsipkan 2016-03-06 di Wayback Machine.
• Prabowo Lantik Anggota Kompolnas, Budi Gunawan Jadi Ketua

Artikel bertopik organisasi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s