Zona ekonomi eksklusif Jepang

Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Inggris. (Januari 2024) klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan. Lihat versi terjemahan mesin dari artikel bahasa Inggris. Terjemahan mesin Google adalah titik awal yang berguna untuk terjemahan, tapi penerjemah harus merevisi kesalahan yang diperlukan dan meyakinkan bahwa hasil terjemahan tersebut akurat, bukan hanya salin-tempel teks hasil terjemahan mesin ke dalam Wikipedia bahasa Indonesia. Jangan menerjemahkan teks yang berkualitas rendah atau tidak dapat diandalkan. Jika memungkinkan, pastikan kebenaran teks dengan referensi yang diberikan dalam artikel bahasa asing. Setelah menerjemahkan, {{Translated|en|Exclusive economic zone of Japan}} harus ditambahkan di halaman pembicaraan untuk memastikan kesesuaian hak cipta. Untuk panduan lebih lanjut, lihat Wikipedia:Terjemahan.

Jepang memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) terbesar kedelapan di dunia. Luas wilayah Jepang sekitar 380 ribu km2. Wilayah ZEE Jepang sangat luas dan wilayah perairannya (termasuk Laut Pedalaman Seto) dan ZEE bersama-sama luasnya sekitar 4,47 juta km2.^[1]

Kepulauan Jepang terdiri dari sekitar 6.852 pulau. Zona Ekonomi Eksklusif Jepang meliputi:

Pada abad ke-18, sarjana hukum Belanda Cornelius van Bynkershoekmenulis dalam bukunya "De Dominio Maris Dissertatio" (1702) bahwa negara-negara pesisir mengendalikan perairan dalam jangkauan meriam yang dibawa kapal perang pada saat itu. Teori ini didukung oleh banyak negara, dan gagasan untuk menetapkan tiga mil laut dari garis pantai sebagai laut teritorial pun ditetapkan.

Pada abad ke-20, muncul contoh perluasan wilayah perairan, atau tuntutan hak serupa di wilayah di luar wilayah perairan. Klaim ini didukung oleh Dr. Pardeau, Duta Besar PBB untuk Republik Malta, pada Konferensi PBB Kedua tentang Hukum Laut pada tahun 1967. Namun Jepang, yang merupakan negara penangkapan ikan pelagis maju, mengambil posisi berlawanan karena " laut terbuka lebar dan perairan teritorial sempit" sesuai dengan kepentingan nasional mereka pada saat itu.

Perjanjian tersebut memberi Jepang hak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya kelautan dan non-hayati seperti sumber daya mineral, dalam jarak 200 mil laut dari garis pantainya, dan pada saat yang sama Jepang berkewajiban mengelolanya dan mencegah pencemaran laut. Pemerintah Jepang menandatangani UNCLOS pada bulan Februari 1983 dan Bagian XI pada bulan Juli 1994. Konvensi dan Bagian XI diratifikasi oleh Diet pada bulan Juni 1996.^[3]

Jepang telah berkontribusi pada tiga organisasi UNCLOS seperti Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS) dan Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA).

Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF) dan Penjaga Pantai Jepang (JCG) bertanggung jawab melindungi ZEE Jepang. Sebagai negara kepulauan, yang sebagian besar sumber dayanya bergantung pada perdagangan maritim, termasuk makanan dan bahan mentah, operasi maritim merupakan aspek yang sangat penting dalam kebijakan pertahananJepang . Pada tanggal 30 Juni 2022, Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan pembangunan 12 kapal patroli lepas pantai (OPV) oleh Japan Marine United Corporation (JMU) untuk JMSDF. Tujuan dari program OPV ini adalah untuk meningkatkan keamanan maritim dengan meningkatkan aktivitas patroli JMSDF. Kapal-kapal ini sangat otomatis dan dapat dikonfigurasi untuk memenuhi berbagai misi yang melibatkan “peningkatan intelijen , pengawasan, dan pengintaian (ISR) di perairan sekitar Jepang.” Berdasarkan kontrak, JMU ditugaskan untuk menyerahkan 12 kapal tersebut ke JMSDF mulai tahun fiskal 2023, yang dimulai pada 1 April 2023.