Politik Romawi Kuno

Romawi Kuno
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Romawi Kuno
Zaman
Kerajaan Romawi 753–509 SM Republik Romawi 509–27 SM Kekaisaran Romawi 27 SM – 395 M Principatus Dominatus Wilayah Barat 395–476 M Wilayah Timur 395–1453 M Lini Masa
Konstitusi Romawi
Konstitusi Zaman Kerajaan Konstitusi Zaman Republik Konstitusi Zaman Kekaisaran Konstitusi Akhir Zaman Kekaisaran Senatus Sidang Legislatif Magistratus Eksekutif
Preseden dan Hukum
Hukum Romawi Ius Imperium Mos Maiorum Kolegialitas Auctoritas Kewarganegaraan Cursus Honorum Senatus Consultum Senatus Consultum Ultimum
Sidang-Sidang Rakyat
Comitia Centuriata Comitia Curiata Concilium Plebis Comitia Populi Tributa
Magistratus
Consul Praetor Quaestor Promagistratus Aedilis Tribunus Censor Wali Negeri
Magistratus Luar Biasa
Corrector Dictator Magister Equitum Tribunus Consularis Rex Triumviri Decemviri
Gelar dan Pangkat
Kaisar Legatus Dux Officium Praeses Praefectus Vicarius Vigintisexviri Lictor Magister Militum Imperator Princeps Senatus Pontifex Maximus Augustus Caesar Tetrarches
Negara lainnya Atlas
l b s

Romawi Kuno merujuk pada peradaban yang berkembang di Semenanjung Italia dari abad ke-8 SM hingga kejatuhannya pada abad ke-5 M. Peradaban Romawi berkembang melalui tiga fase utama, yaitu Kerajaan Romawi, Republik Romawi, dan Kekaisaran Romawi. Setiap fase memiliki struktur politik dan sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda, namun tetap memberikan dampak besar pada sistem politik dunia Barat hingga saat ini.

Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 SM menurut legenda, oleh Romulus, pendiri sekaligus raja pertama Roma. Pada masa ini, sistem politik berbentuk monarki dengan raja sebagai pusat kekuasaan.

Selama periode kerajaan, struktur politik utama terdiri dari tiga lembaga penting:

• Raja (Rex): Memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara, panglima militer, dan pemimpin keagamaan. Raja memiliki wewenang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
• Senat: Lembaga penasihat raja, yang terdiri dari para tetua dan bangsawan terkemuka. Meskipun pada masa ini kekuasaan Senat terbatas, mereka memiliki pengaruh besar dalam memberikan nasihat dan melegitimasi kekuasaan raja.
• Majelis Kuria (Comitia Curiata): Lembaga legislatif yang terdiri dari semua warga laki-laki dewasa yang terbagi dalam kelompok-kelompok suku (kuria). Majelis ini berperan dalam meratifikasi keputusan raja dan memilih raja baru setelah kematian raja yang berkuasa.

Kerajaan Romawi berakhir pada tahun 509 SM ketika raja terakhir, Lucius Tarquinius Superbus, digulingkan oleh pemberontakan rakyat. Pemerintahan yang dipandang tirani oleh Tarquinius memicu kemarahan rakyat dan bangsawan Romawi. Setelah penggulingan Tarquinius, Roma beralih dari kerajaan ke sistem republik.

Republik Romawi menggantikan sistem monarki dengan kekuasaan yang lebih terbagi di antara rakyat dan para bangsawan. Republik ini dipimpin oleh para pejabat terpilih dan lembaga-lembaga politik yang mengatur urusan negara.

Struktur politik Republik Romawi terdiri dari beberapa lembaga kunci:

• Konsul: Dua konsul dipilih setiap tahun untuk memimpin pemerintahan dan angkatan bersenjata. Konsul memiliki kekuasaan eksekutif, namun kekuasaan mereka dibatasi oleh masa jabatan yang pendek dan prinsip kolegialitas (keduanya harus bekerja sama).
• Senat: Senat Republik Romawi menjadi lembaga politik paling berpengaruh selama masa republik. Senat terdiri dari bangsawan dan orang-orang berpengaruh yang mengatur kebijakan luar negeri, keuangan, dan memberikan nasihat kepada konsul.
• Majelis Rakyat (Comitia Centuriata): Majelis ini terdiri dari warga Romawi yang terbagi ke dalam kelompok militer (centuria). Mereka memiliki wewenang untuk memilih para pejabat tinggi, seperti konsul dan pretor, serta mengesahkan undang-undang.
• Majelis Suku (Comitia Tributa): Berfungsi untuk memilih pejabat yang lebih rendah seperti tribunus dan aedilis, serta menyetujui undang-undang tertentu.
• Tribunus Plebs: Pejabat yang dipilih dari kalangan plebeian (rakyat biasa). Tribunus Plebs memiliki kekuasaan veto terhadap keputusan yang diambil oleh para pejabat dan Senat yang dianggap merugikan rakyat biasa.

Selama periode republik, ketegangan antara Patrician (bangsawan) dan Plebeian (rakyat biasa) sering terjadi. Perjuangan kelas ini memunculkan berbagai reformasi, termasuk penciptaan jabatan Tribunus Plebs dan penulisan Hukum Dua Belas Tabel (450 SM) yang menjadi dasar hukum publik Romawi.

Selain itu, perang sipil yang terjadi pada abad ke-1 SM, seperti Perang Saudara Caesar (49–45 SM), mengakibatkan hilangnya stabilitas politik dan mengarah pada akhir republik. Julius Caesar diangkat menjadi diktator seumur hidup pada tahun 44 SM, namun dibunuh oleh kelompok senator yang menentang kekuasaannya.

Setelah masa perang saudara yang berkepanjangan, Octavianus, yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Augustus, mendirikan Kekaisaran Romawi pada tahun 27 SM. Meskipun secara resmi republik masih ada, Augustus memusatkan kekuasaan di tangannya sebagai princeps (pemimpin pertama) dan mengakhiri sistem republik yang sebenarnya.

Pada masa kekaisaran, struktur politik menjadi lebih terpusat dan otoriter, dengan beberapa lembaga kunci:

• Kaisar: Kaisar memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, militer, dan agama. Kekuasaan kaisar hampir tidak terbatas, meskipun secara formal ia diakui sebagai pemimpin pertama di antara sesama warga.
• Senat: Meskipun kekuasaan Senat sangat terbatas di bawah kekaisaran, mereka tetap berperan sebagai lembaga simbolis dan administratif. Senat membantu dalam urusan keuangan dan administratif tetapi tidak memiliki kekuatan legislatif atau eksekutif yang berarti.
• Majelis Rakyat: Lembaga ini secara bertahap kehilangan pengaruhnya di bawah kekuasaan kaisar. Fungsi legislasi diambil alih oleh kaisar dan para penasihatnya.
• Pretorian: Pengawal pribadi kaisar yang juga memiliki pengaruh politik, terutama dalam menentukan suksesi kaisar.

Kekaisaran Romawi mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-2 M di bawah pemerintahan Lima Kaisar Baik, termasuk Trajanus, Hadrianus, dan Marcus Aurelius. Kekaisaran meluas dari Inggris hingga Timur Tengah dan menguasai sebagian besar wilayah Eropa, Asia, dan Afrika Utara.

Namun, seiring berjalannya waktu, kekaisaran mengalami krisis ekonomi, politik, dan militer. Serangkaian kaisar yang lemah, invasi oleh bangsa Barbar, dan pembagian kekaisaran menjadi Kekaisaran Barat dan Kekaisaran Timur pada abad ke-4 M mempercepat keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 M.

Sistem politik Romawi Kuno, khususnya republik, memberikan pengaruh besar pada sistem pemerintahan modern, terutama di dunia Barat. Prinsip-prinsip seperti pemisahan kekuasaan, sistem hukum tertulis, dan kewarganegaraan menjadi fondasi bagi banyak konstitusi modern.

1. Polybius, Histories (The Rise of the Roman Empire)
2. Cicero, De Re Publica dan De Legibus (On the Republic and On the Laws)
3. Livy, Ab Urbe Condita (From the Founding of the City)
4. Theodore Mommsen, The History of Rome
5. Ronald Syme, The Roman Revolution (1939)
6. Mary Beard, SPQR: A History of Ancient Rome (2015)