Gubernur Jenderal Hindia Belanda (bahasa Belanda: Gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië) adalah jabatan penguasa tertinggi dalam pemerintahan Hindia Belanda. Konon, jabatan ini baru dibentuk pada tahun 1691. Sebelumnya gelar jabatan ini lain istilahnya. Penguasa Hindia Belanda sebelumnya berarti hanya duta VOC saja di Jakarta dan kemudian Batavia.
Setelah bangkrutnya VOC pada tahun 1799, aset-aset VOC di Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintahan Belanda, sehingga mulai saat itu seorang Gubernur Jenderal benar-benar menjadi wakil dari pemerintahan Belanda.
Jabatan Gubernur Jenderal hanya ada di jajahan Belanda di Hindia Belanda. Di Suriname dan jajahan Belanda yang lain, gelar ini hanya disebut Gubernur saja.
Gubernur Jenderal pertama diangkat oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Setelah VOC bubar pada tahun 1800,[1] kekuasaan VOC dinasionalisasi di bawah pemerintah Belanda sebagai Hindia Belanda, koloni negara Belanda. Gubernur Jenderal diangkat oleh monarki Belanda atau pemerintah Belanda. Pada zaman Hindia Belanda, sebagian besar Gubernur Jenderal adalah para ekspatriat Belanda, sedangkan pada zaman VOC sebagian besar Gubernur Jenderal menjadi pemukim yang menetap dan meninggal di Hindia Belanda.
Di masa kontrol Britania Raya (1811–1816), posisi yang setara adalah Letnan-Gubernur, di antaranya yang paling terkenal adalah Thomas Stamford Raffles. Antara tahun 1942 dan 1945, di saat Hubertus Johannes van Mook menjabat sebagai Gubernur Jenderal nominal, wilayah itu berada di bawah kendali Jepang, dan diperintah oleh dua gubernur, di Jawa dan Sumatera. Setelah tahun 1948, dalam negosiasi kemerdekaan, posisi yang setara diangkat sebagai komisaris tinggi kemahkotaan di Hindia Belanda.
Sejak era VOC, kekuasaan tertinggi Belanda di wilayah kolonial Hindia Belanda berada pada jabatan Gubernur Jenderal. Pada masa Hindia Belanda, Gubernur Jenderal berfungsi sebagai kepala eksekutif kolonial, presiden pemerintah kolonial, serta panglima tertinggi tentara kolonial (KNIL). Hingga tahun 1903, semua pejabat dan organisasi pemerintah adalah agen resmi Gubernur Jenderal dan sepenuhnya bergantung pada administrasi pusat kantor Gubernur Jenderal untuk anggaran mereka.[2]
Seorang Gubernur Jenderal mewakili Imperium Belanda dan monarki dan merupakan pihak paling berpengaruh di wilayah koloni. Hingga tahun 1815, Gubernur Jenderal memiliki hak mutlak untuk melarang, menyensor, atau membatasi publikasi apa pun di wilayah koloni. Apa yang disebut kekuasaan berlebih dari Gubernur Jenderal memungkinkannya untuk mengasingkan siapa pun yang dianggap subversif dan berbahaya untuk perdamaian dan ketertiban, tanpa melibatkan pengadilan hukum apa pun.[2]
Hingga tahun 1848, Gubernur Jenderal diangkat langsung oleh monarki Belanda, dan di tahun-tahun berikutnya melalui kemahkotaan atas saran kabinet metropolitan Belanda. Selama dua periode (1815–1835 dan 1854–1925) Gubernur Jenderal memerintah bersama dengan dewan penasehat yang disebut Raad van Indie (Dewan Hindia), yang bersama-sama disebut sebagai pemerintahan tinggi. Selain itu gubernur juga dibantu oleh:
De Raad van Nederlands-Indië (dewan Hindia Belanda)
De Algemene Secretarie (sekretaris umum) Dan berbagai macam departemen:
Departement van Burgerlijke Openbare Werken (departemen pkerjaan umum)
Departement Van Financiën (departemen keuangan)
Departement van Economische Zaken (departemen perekonomian)
Departement van Justitie (departemen kehakiman)
Departement van Onderwijs, Eredienst, en Nijverheid (departemen pendidikan, agama, dan kerajinan Hindia Belanda)
Departement van Verkeer en Waterstaat (departemen lalu lintas dan pengairan)
Departement van Marine (departemen angkatan laut)
Departement van Oorlog (departemen perang atau angkatan darat)
De ambtenaren van het binnenlands bestuur (pegawai negeri sipil dalam pemerintahan dalam negeri).
Kebijakan dan strategi kolonial secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Kementerian Koloni yang berbasis di Den Haag, sering kali dipimpin oleh seorang mantan Gubernur Jenderal. Dari tahun 1815 hingga 1848, kementerian itu berada di bawah otoritas langsung monarki Belanda. Pada abad ke-20, koloni secara bertahap berkembang sebagai negara yang berbeda dari metropolis Belanda dengan keuangan yang terpisah pada tahun 1903, pinjaman publik yang dikontrak oleh koloni dari tahun 1913, dan hubungan kuasi-diplomatik didirikan dengan Arabia untuk mengelola haji dari Hindia Belanda. Pada tahun 1922, koloni memiliki kedudukan yang sama dengan Belanda dalam konstitusi Belanda, sementara sisanya tetap berada di bawah Kementerian Koloni.[2]
Selama menjabat, Gubernur Jenderal yang mendukung kebijakan etis, parlemen Hindia Belanda bernama Volksraad (Dewan Rakyat) dibentuk pada tahun 1918. Volksraad, sebuah pionir dalam demokrasi, terbatas pada peran penasehat, dan hanya sebagian kecil populasi yang dapat memilih anggotanya. Dewan terdiri dari 30 anggota pribumi, 25 Eropa, dan 5 dari Tionghoa dan populasi lainnya, dan dipilih kembali setiap empat tahun. Pada tahun 1925, Volksraad dijadikan badan semi-legislatif; dan Gubernur Jenderal diharapkan berkonsultasi dengan Volksraad untuk menangani masalah-masalah besar.[3]
^van der Wal, S.L. (1965). De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlandsch-Indië [The Peoples Council and the political development of the Netherlands-Indies] (in Dutch). Leiden: J.B. Wolters.
