Mengawali penugasan di Komisi VII (tujuh) yang meliputi ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup. Melakukan fungsi pengawasan, membuat legislasi maupun budgeting mitra-mitranya: Departemen ESDM, Kementrian Ristek, Kementrian Lingkungan Hidup dan lainnya.[4]
Setelah 3 tahun di komisi VII, dan adanya tour of duty, Sugihono, alih tugas ke Komisi VI yang membidangi masalah Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN - yang juga bermitra dengan Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Menteri Negara KUKM, Menteri Negara BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).[5]
Tugas lain
Sebelum aktif menjadi anggota dewan, Sugihono pernah mengikuti pendidikan di Lemhannas pada tahun 2000. Selain berkiprah dalam bidang politik, Sugihono juga diberi amanah untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Trisakti periode 2010-2015.[6]
Pada tahun 2009 Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan angin segar setelah mencatatkan 1 kursi baru untuk DPR RI Pusat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII. (Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara). Sebelumnya belum pernah ada perwakilan PKS yang sanggup menembus angka 1 kursi untuk DPR Pusat (Senayan) maupun 1 kursi untuk DPR Daerah Semarang.
Basis tanah kelahiran Karanganyar, Kebumen serta jaringan komunikasi antar 3 kabupaten menjadi modal utama dalam suksesnya PKS dalam pemilu 2009 di Dapil 7.
Kontroversi
Selama menjabat menjadi anggota DPR, Sugihono sering kali menyampaikan hal-hal yang bersifat konroversial.[butuh rujukan] Salah satu contohnya adalah pendapatnya mengenai UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang menurut dirinya terlalu liberal, meskipun sebagian pasalnya sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi namun masih menyisakan banyak hal yang kurang berpihak kepada rakyat.[butuh rujukan]
Sejak menjalani dunia perkuliahan di Universitas Trisakti, Sugihono sudah aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Ia pernah sukses menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) periode 1978-1979 setelah sebelumnya dipercaya sebagai Sekjen Himpunan pada 1977-1978. Sebagai ketua himpunan pada masa itu, Sugihono sukses mengadakan berbagai kegiatan atas nama Himpunan Mesin.
Beberapa kegiatan yang terlaksana adalah:
Festival Musik Country Mahasiswa
Rally mobil di Parkir Timur Senayan
Rally sepeda di Silang Monas
Balap Mobil "Grass Track" di Pulo Mas
Setelah lebih dari 25 tahun, Sugihono kembali mengabdi pada almamater sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Trisakti terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2015.
Dalam Munas Usakti Sugihono berpesan untuk seluruh Alumni Universitas Trisakti:
MUNAS ini diharapkan dapat menjadi titik balik untuk Trisakti dalam membentuk sebuah organisasi Ikatan Alumni yang dapat menjadi wadah bagi Alumni Universitas Trisakti yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 87.000 orang, yang tersebar di berbagai instansi Pemerintahan, sampai pada Lembaga Tinggi Negara, Institusi Swasta, maupun berdiri sendiri sebagai Pengusaha.
Cita-cita Sugihono dalam mengembangkan industri nasional sangat besar. Ia tidak ingin eksploitasi kekayaan alam khususnya sumber daya alammineral dan minyak bumi negara dimonopoli oleh pemain asing yang membawa devisa negara keluar. Tahun 1986 Sugihono memulai karier profesionalnya sebagai salah satu pendiri perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam industri perminyakan di hulu (eksplorasi & produksi) di sumur~sumur minyak di Indonesia. Sugihono menjadi Direktur utama sejak 1997 sampai tahun 2008 dan membawa perusahaan tersebut menjadi salah satu pemain yang memegang peranan penting dalam industri Petroleum Services di tanah air.
Pada awal kariernya, Sugihono juga menjadi anggota aktif dalam IATMI (Ikatan Alumni Teknik Perminyakan Indonesia) dan juga pada seminar-seminar mancanegara dalam bidang perminyakan seperti di Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA.
Semenjak berkiprah di dunia politik tahun 2009 ia sepenuhnya melepas tanggung jawab di perusahaan swasta dan fokus pada kepentingan rakyat di DPR RI.[butuh rujukan]
