Sufmi Dasco Ahmad (lahir 7 Oktober 1967) adalah seorang politikus, akademikus, dan pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029. Dasco duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) sejak 2014 mewakili daerah pemilihan (Dapil) Banten III. Ia ditugaskan sebagai salah satu Wakil Ketua DPR-RI menggantikan Fadli Zon pada 2019.[1][2] Pada periode ini, Dasco dipercaya sebagai pimpinan DPR yang mengoordinasikan ruang lingkup tugas bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) yang meliputi Komisi XI, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR-RI.
Dasco pernah terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada 30 Oktober 2014. Pada masa kerja 2014-2019, Sufmi Dasco Ahmad duduk di Komisi III yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia.
Tahun 2020, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad terpilih menjadi Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI).[3]Pada tanggal 16 April 2020, Dasco mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjalani rapid test dan dinyatakan positif menderita Covid-19. Meski demikian, ia berhasil sembuh setelah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.[4]
Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 2024 seusai dilantik kembali menjadi anggota DPR-RI periode 2024-2029, Dasco kembali ditugaskan oleh DPP Partai Gerindra untuk menjadi perwakilan Fraksi Partai Gerindra DPR-RI di kursi pimpinan DPR bersama Puan Maharani dari Fraksi PDI-Perjuangan, Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, Saan Mustopa dari Fraksi Partai Nasdem dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB. Pada periode ini, Dasco merupakan pimpinan DPR yang bertugas untuk mengoordinasikan ruang lingkup tugas bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) yang meliputi Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerja Sama Antar Parlemen dan Badan Legislasi. Selain itu, tercatat sejak kontestasi pemilu serentak 2024 bergulir hingga pasca pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI ke-delapan, sosok Dasco kerap kali dianggap sebagai salah satu sosok kunci di balik setiap keputusan strategis dan dinamika politik yang berkembang dalam berbagai isu menjelang transisi kekuasaan pemerintahan dari rezim Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Salah satunya dapat dilihat dari isu Revisi Undang-Undang Pilkada pada akhir bulan Agustus 2024 yang sempat menghebohkan publik Indonesia karena diwarnai oleh berbagai aksi protes di media sosial dan demontrasi di depan gedung DPR yang kemudian membuat wacana revisi tersebut dibatalkan.
