Susunan dan kekuasaan Senat diatur oleh Pasal Satu Konsitusi Amerika Serikat.[1] Senat terdiri dari para senator, yang masing-masingnya mewakili negara bagian secara keseluruhan. Tiap-tiap negara bagian, tanpa memedulikan jumlah penduduknya, sama-sama diwakili oleh dua orang senator yang menjabat selama enam tahun, yang dibagi ke dalam tiga kelas sebagai hasil dari pemilihan umum Senat dua tahunan. Sekarang ini Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian, sehingga Senat memiliki 100 orang senator. Sejak tahun 1789 sampai 1913, para senator ditunjuk oleh dewan legislatif negara bagian yang diwakilinya; kini mereka dipilih berdasarkan suara rakyat, setelah diberlakukannya Amandemen ke-17 Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1913.
Sebagai majelis tinggi Kongres, Senat memiliki beberapa kekuasaan nasihat dan persetujuan yang unik dan eksklusif yang tidak diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini meliputi persetujuan perjanjian internasional, dan konfirmasi pengangkatan para menteri Kabinet, Ketua Mahkamah Agung, para hakim agung, para hakim federal, para perwira tinggi berbendera, para pejabat pengatur, para duta besar, para pejabat eksekutif federal lainnya, dan para pejabat federal berseragam lainnya.[2] Selain itu, dalam kasus di mana tidak ada kandidat yang menerima mayoritas pemilih untuk Wakil Presiden, tugas dibebankan kepada Senat untuk memilih salah satu dari dua penerima pemilih teratas untuk menjabat posisi itu. Selanjutnya, Senat bertanggung jawab untuk melakukan persidangan terhadap mereka yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Senat secara luas dipandang sebagai badan yang lebih konsultatif (deliberatif)[3] dan lebih bergengsi[4][5][6] daripada Dewan Perwakilan Rakyat, disebabkan oleh masa bakti yang lebih panjang, jumlah anggota yang lebih sedikit, dan daerah pemilihan yang meliputi seluruh negara bagian, yang berdasar perjalanannya membentuk suasana yang cenderung lebih kolegial (mengutamakan kebersamaan/musyawarah) dan tidak begitu partisan (condong ke pihak tertentu).[7] Pejabat ketua Senat adalah Wakil Presiden Amerika Serikat, yang merupakan Presiden Senat. Ketika jabatan Wakil Presiden lowong, Presiden Pro Tempore, yang biasanya anggota senior dari partai penguasa mayoritas kursi, akan memimpin Senat. Pada permulaan abad ke-20, dimulailah praktik partai mayoritas dan minoritas memilih para ketua fraksi mereka, meskipun mereka bukanlah pejabat konstitusional.
Sejarah
Para perancang Konstitusi membentuk Kongres dwikamar (bikameral) terutama sebagai kompromi antara mereka yang merasa bahwa tiap-tiap negara bagian, karena pada mulanya masing-masing berdaulat, hendaklah diwakili secara setara, dan mereka yang merasa bahwa lembaga legislatif hendaklah secara langsung mewakili rakyat, sebagaimana yang terjadi pada Dewan Rakyat di Britania Raya. Pemikiran memiliki satu kamar ini mewakili rakyat secara setara, sedangkan kamar yang lain memberikan perwakilan negara bagian yang setara tanpa memperhatikan jumlah penduduk, dikenal sebagai Kompromi Connecticut. Juga terdapat keinginan untuk memiliki dua Kamar yang dapat saling mengawasi. Kamar pertama dimaksudkan untuk menjadi "Dewan Rakyat" yang secara langsung dipilih oleh rakyat, dan dengan masa bakti yang pendek mewajibkan para wakil rakyat untuk tetap dekat dengan rakyat yang diwakilinya. Kamar lainnya dimaksudkan untuk mewakili seluruh negara bagian sejauh mereka mempertahankan kedaulatan mereka, kecuali untuk kekuasaan yang secara sengaja diserahkan kepada pemerintah nasional. Dengan demikian, Senat tidak dirancang untuk mewakili rakyat Amerika Serikat secara setara. Konstitusi menetapkan bahwa persetujuan kedua-dua kamar adalah diperlukan untuk lolosnya rancangan undang-undang menjadi undang-undang.[8]
Rapat perdana dilakukan pada tahun 1789, Senat Amerika Serikat dibentuk dengan meniru Senat Romawi. Nama ini berasal dari kata Latin, senatus, yang berarti dewan tetua (dari senex yang berarti orang tua dalam bahasa Latin).[9]
James Madison membuat komentar berikut ini mengenai Senat:
Di Inggris, pada hari ini, jika pemilihan umum dilakukan secara terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, harta dari para pemilik tanah tidaklah aman. Hukum agraria (pertanahan) akan segera mengambil peran. Jika pengamatan ini adil, pemerintah kita haruslah mengamankan kepentingan abadi negara terhadap inovasi (perubahan). Para penguasa tanah harus memiliki andil dalam pemerintahan, untuk mendukung kepentingan yang tak-ternilai ini, dan untuk mengimbangi dan mengawasi yang lain. Mereka harus dibentuk sedemikian rupa untuk melindungi minoritas yang mewah terhadap mayoritas. Oleh karena itu, Senat harus menjadi badan sedemikian; dan untuk menjawab tujuan ini, rakyat harus memiliki keabadian dan kemantapan.[10]
— Catatan dari Debat-Debat Rahasia pada Konvensi (Rapat) Federal tahun 1787
Pasal Lima Konstitusi Amerika Serikat menetapkan bahwa amandemen konstitusi tidak bisa dibuat untuk mencabut hak suara yang setara dari sebuah negara bagian dalam Senat tanpa persetujuan negara bagian tersebut. Distrik Columbia dan semua Wilayah Amerika Serikat lainnya tidak berhak atas perwakilan yang diizinkan untuk memberikan suara di kedua-dua kamar Kongres. Distrik Columbia memilih dua "anggota Kongres bayangan", tetapi mereka adalah pejabat di Pemerintah Kota Washington DC dan bukan anggota Senat Amerika Serikat.[11] Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian sejak tahun 1959,[12] dengan demikian Senat memiliki 100 orang senator sejak tahun 1959.[8]
Ketimpangan antara negara-negara bagian yang berpenduduk paling banyak dan paling sedikit telah tumbuh sejak Kompromi Connecticut, yang memberikan kepada tiap-tiap negara bagian kuota dua orang senator dan paling sedikit satu orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk secara keseluruhan paling sedikit tiga pemilih presiden, tanpa menghiraukan jumlah penduduk. Pada tahun 1787, Virginia mengalami pembengkakan jumlah penduduk kira-kira 10 kali lipat dari jumlah penduduk Rhode Island, sementara California hari ini berpenduduk kira-kira 70 kali lipat dari jumlah penduduk Wyoming, menurut Sensus Amerika Serikat Tahun 1790 dan Tahun 2000. Ini berarti beberapa warga negara dua kali lebih efektif diwakili di Senat daripada di negara-negara bagian lain. Kursi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat hampir proporsional terhadap jumlah penduduk tiap-tiap negara bagian, mengurangi ketimpangan perwakilan.
Sebelum diresmikannya Amandemen ke-17 pada tahun 1913, para senator dipilih oleh masing-masing parlemen negara bagian.[14] Masalah-masalah dengan berulangnya kursi yang kosong karena ketidakmampuan parlemen negara bagian untuk memilih senator, pergulatan politik internal negara bagian, dan bahkan penyuapan dan gertakan telah secara bertahap mengarah kepada tumbuhnya pergerakan untuk mengamandemen Konstitusi guna mengizinkan pemilihan senator secara langsung.[15]
Komposisi
Mayoritas
Saat ini, Senat Amerika Serikat terdiri dari 100 senator (ada 50 negara bagian dan masing-masing negara bagian mengirim 2 senator).
ketika partai Republik menjadi Mayoritas di Senat
ketika partai Demokrat menjadi Mayoritas di Senat
Tahun
Partai Politik
Demokrat
Republik
Independen
2000
50
50
-
2002
40
51
1
2004
44
55
1
2006
49
49
2
2008
59
40
1
2010
51
47
2
2021
48
50
2
Komposisi terkini partai
Komposisi partai di dalam Senat pada Kongres ke-118:
Setiap negara bagian Amerika Serikat mempunyai dua orang senator yang mempunyai masa jabatan 6 tahun, dan dapat dipilih kembali tanpa batas. Karena Pemilu AS diselenggarakan setiap dua tahun (setiap bulan November tahun genap), setiap kursi senator akan habis masanya setiap 3 kali pemilihan.
Persyaratan
Pasal Satu 1, Ayat 3, Konstitusi, menentukan tiga syarat bagi senator: (1) mereka telah berusia 30 tahun; (2) mereka telah menjadi Warga Negara Amerika Serikat paling sebentar sembilan tahun lamanya; dan (3) mereka telah menjadi penduduk negara bagian yang akan diwakilinya ketika pemilihan diselenggarakan. Persyaratan usia dan kewarganegaraan bagi para senator tampak lebih ketat daripada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Federalist No. 62, James Madison menganjurkan pengaturan ini dengan berdalil bahwa "kepercayaan senator" menuntut "informasi yang lebih diperluas dan karakter yang lebih stabil".
Alih-alih lembaga peradilan, Senat merupakan satu-satunya hakim yang memutus keabsahan seorang senator. Meskipun demikian, pada tahun-tahun permulaan, Senat tidak secara cermat meneliti persyaratan para anggotanya. Hasilnya, tiga senator yang gagal memenuhi persyaratan usia masih dapat diterima di Senat: Henry Clay (berusia 29 tahun pada tahun 1806), Armistead Thomson Mason (berusia 28 tahun pada tahun 1816), dan John Eaton (berusia 28 tahun pada tahun 1818). Namun kejadian seperti itu belum terulang lagi.[16] Pada tahun 1934, Rush D. Holt Sr. terpilih menjadi anggota Senat pada usia 29 tahun; dia menunggu sampai genap berusia 30 tahun (pada tanggal 19 Juni berikutnya) untuk mengangkat sumpah jabatan. Pada bulan November 1972, Joe Biden terpilih menjadi anggota Senat pada usia 29 tahun, tetapi dia genap berusia 30 tahun sebelum mengangkat sumpah jabatan di dalam upacara pelantikan senator berikutnya pada bulan Januari 1973.
Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat menggugurkan dari Senat, para pejabat federal maupun negara bagian yang telah mengangkat sumpah yang dipersyaratkan untuk mendukung Konstitusi, tetapi kemudian terlibat dalam pemberontakan atau membantu musuh-musuh Amerika Serikat. Ketentuan ini, yang mulai berlaku segera setelah berakhirnya perang saudara, ditujukan untuk mencegah mereka yang berpihak kepada Konfederasi lolos menjadi senator. Tetapi amandemen tersebut juga menyediakan metode untuk menghilangkan pengguguran itu: dua-per-tiga suara dari kedua-dua kamar Kongres.
Pemilihan dan masa bakti
Pada mulanya, senator dipilih oleh parlemen negara bagian, bukan oleh pemilihan umum. Pada tahun-tahun awal abad ke-20, parlemen sebanyak 29 negara bagian telah menyelenggarakan pemilihan umum senator melalui referendum.[15] Pemilihan umum Senat telah dibakukan secara nasional pada tahun 1913 melalui ratifikasi Amandemen ke-17.
Masa bakti
Senator bekerja dalam masa bakti selama enam tahun; masa bakti ini digulirkan sehingga hampir sepertiga kursi siap diganti melalui pemilihan setiap dua tahun sekali. Ini diperoleh dengan cara membagi para senator Kongres ke-1 menjadi tiga bagian (disebut kelas), di mana masa bakti sepertiga kelas mengalami jatuh tempo setiap dua tahun sekali, masa bakti sepertiga lainnya mengalami jatuh tempo setelah empat tahun, dan masa bakti yang terakhir mengalami jatuh tempo setelah enam tahun. Pengaturan ini juga diikuti setelah diterimanya negara bagian baru ke dalam federasi. Masa bakti yang diatur bergiliran ini telah ditentukan sedemikian sehingga kedua-dua kursi dari suatu negara bagian tidak diperlombakan di dalam pemilihan umum yang sama, kecuali ketika kekosongan masa bakti sela sedang diisi. Para Senator terkini yang bermasa bakti enam tahun akan mengalami jatuh tempo pada tanggal 03 Januari 2021, mereka masuk ke dalam Kelas II. Konstitusi tidak mengatur pembatasan periode kerja seorang senator.
Konstitusi menentukan tanggal Kongres untuk berkumpul — Pasal 1, Ayat 4, Alinea 2, pada mulanya tanggal yang ditentukan adalah 03 Desember. Meskipun demikian, Amandemen ke-20 mengubah tanggal awal rapat menjadi siang hari tanggal 03 Januari, kecuali jika mereka berdasarkan undang-undang memilih tanggal lain. Amandemen ke-20 juga menyatakan bahwa Kongres akan melakukan rapat paling sedikitnya setahun sekali dan membolehkan Kongres menentukan tanggal rapat dan penundaan nya dan tanggal lain dan jadwal yang dikehendakinya. Pasal 1, Ayat 3, mengatakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan Kongres pada kesempatan-kesempatan luar biasa menurut kebijakannya.
Seorang anggota yang terpilih, tetapi belum menempati kursinya disebut senator-terpilih; seorang anggota yang telah ditunjuk untuk menduduki kursi, tetapi belum mendudukinya disebut senator-terdesain.
Senioritas
Berdasarkan tradisi, senioritas merupakan faktor dalam pemilihan kantor fisik dan penugasan komite di kaukus partai. Ketika senator telah menjabat untuk jangka waktu yang sama, sejumlah tiebreak digunakan, termasuk membandingkan layanan pemerintah mereka sebelumnya dan populasi negara bagian mereka masing-masing.[17]
Senator di setiap negara bagian yang masa jabatannya paling lama disebut senator senior, sedangkan negara bagian lainnya disebut senator junior. Sebagai contoh, senator dari New YorkChuck Schumer menjadi senator senior karena ia menjabat lebih lama sebagai senator sejak 1999, sementara Kristen Gillibrand menjadi senator junior karena ia baru menjabat posisi senator sejak 2009.
Gelar
Seperti anggota DPR Amerika Serikat, senator juga menggunakan gelar "Yang Terhormat" sebelum nama mereka.[18][19] Senator biasanya diidentifikasi di media dan sumber lain berdasarkan partai dan negara bagian; misalnya, pemimpin mayoritas asal Partai DemokratChuck Schumer, yang mewakili New York, dapat diidentifikasi sebagai "D–New York" atau (D-NY). Dan terkadang mereka diidentifikasi berdasarkan apakah mereka senator junior atau senior di negara bagiannya. Kecuali dalam konteks pemilu, mereka jarang teridentifikasi di salah satu dari tiga kelas senator yang mereka duduki.
Pemecatan dan Tindakan Disiplin Lainnya
Senat dapat memecat seorang senator dengan dua pertiga suara. Lima belas senator telah diusir dalam sejarah Senat: William Blount, karena pengkhianatan, pada tahun 1797, dan empat belas senator pada tahun 1861 dan 1862 karena mendukung pemisahan diri Konfederasi. Meskipun tidak ada senator yang dipecat sejak tahun 1862, banyak senator yang memilih untuk mengundurkan diri ketika dihadapkan pada proses pengusiran – misalnya, Bob Packwood pada tahun 1995. Senat juga bisa mengecam dan mengutuk para senator; kecaman hanya membutuhkan mayoritas sederhana dan tidak memberhentikan seorang senator dari jabatannya. Beberapa senator memilih untuk mundur dari pencalonan kembali mereka daripada menghadapi kecaman atau pengusiran tertentu, seperti Robert Torricelli pada tahun 2002.
Rancangan undang-undang (RUU) dapat diajukan di kedua-dua kamar Kongres. Tetapi, Ayat Permulaan (Ayat Pendapatan) pada Konstitusi Amerika Serikat menyediakan bahwa "Semua RUU untuk mengajukan Pendapatan harus dicetuskan di DPR".[20] Dampaknya, Senat tidak memiliki kekuasaan untuk mencetuskan RUU pembebanan pajak. Selain itu, DPR berpandangan bahwa Senat tidak memiliki kekuasaan untuk mencetuskan RUU alokasi anggaran, atau RUU yang memberi kuasa pengeluaran dana federal.[21][22][23] Berdasarkan sejarahnya, Senat pernah menyengketakan tafsiran yang dikemukakan oleh DPR. Namun, ketika Senat mencetuskan RUU alokasi anggaran, DPR hanya menolak untuk mempertimbangkannya, dengan demikian perselisihan telah diselesaikan pada saat itu juga. Ketentuan konstitusional yang melarang Senat untuk mencetuskan RUU Pendapatan didasarkan pada praktik Parlemen Britania Raya, di mana hanya Dewan Rakyat Britania Raya yang dapat melakukan tindakan tersebut.[24]
Meskipun Konstitusi memberi DPR kuasa untuk mencetuskan RUU Pendapatan, pada pelaksanaannya Senat setara dengan DPR dalam hal belanja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Woodrow Wilson:
Hak Senat untuk mengamandemen RUU Alokasi Anggaran Umum telah membolehkan ruang lingkup seluas mungkin. Majelis tinggi dapat menambahkan apapun yang diinginkan; dapat bergerak sepenuhnya di luar ketentuan asli mereka dan melekat pada mereka fitur legislasi yang sama sekali baru, mengubah tidak hanya jumlah tetapi bahkan objek pengeluaran, dan memeriksa bahan-bahan yang dikirim oleh DPR menjadi karakter yang hampir sepenuhnya baru.[25]
Persetujuan kedua-dua kamar diperlukan terhadap semua RUU, termasuk RUU Pendapatan, untuk menjadi undang-undang (UU). Kedua-dua kamar harus meloloskan versi RUU yang sama; jika terdapat perbedaan, mereka dapat menyelesaikannya dengan mengirimkan perubahan kembali dan sebagainya atau oleh sebuah komite konferensi, yang melibatkan para anggota kedua-dua kamar.
^Article I, Section 3: "The Senate of the United States shall be composed of two senators from each state, chosen by the legislature thereof, for six years; and each Senator shall have one vote."
^Woodrow Wilson wrote that the Senate has extremely broad amendment authority with regard to appropriations bills, as distinguished from bills that levy taxes. See Wilson, Woodrow. Congressional Government: A Study in American Politics, pp. 155–156 (Transaction Publishers 2002). According to the Library of Congress, the Constitution provides the origination requirement for revenue bills, whereas tradition provides the origination requirement for appropriation bills. See Sullivan, John. "How Our Laws Are MadeDiarsipkan 2015-10-16 di Wayback Machine.", Library of Congress (accessed August 26, 2013).
^Wilson Congressional Government, Chapter III: "Revenue and Supply". Text common to all printings or "editions"; in Papers of Woodrow Wilson it is Vol.4 (1968), p.91; for unchanged text, see p. 13, ibid.