Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Komunisme di Sumatra

Komunisme di Sumatra secara historis memiliki pengaruh dalam politik dan masyarakat Sumatra. Padang, Pariaman, Silungkang, Sawahlunto, Alahan Panjang, dan Suliki di Sumatera Barat telah disebut sebagai daerah yang khusus aktif dalam komunisme.[1]

Sejarah

Artikel utama: Pemberontakan Malam Tahun Baru
Hendricus Sneevliet

Pada bulan Mei 1914, Hendricus Sneevliet (alias Maring) mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), yang menjadi Asosiasi Komunis Hindia (Perserikatan Komunisi di Hindia) Mei 1920 dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1924.[2] Didukung oleh Komunis Internasional (Cominterm) di Moskow, PKI menjadi aktif di antara anggota serikat buruh dan masyarakat pedesaan di Sumatra. Pada tahun 1926 dan 1927, meskipun mendapat nasihat dari Tan Malaka sebagai agen Komintern dari Sumatra, namun pemimpin lokal menghasut pemberontakan pedesaan di Jawa Barat dan Sumatra.[2] Pemberontakan pun pecah di Silungkang, Sawahlunto. 13.000 orang tertangkap, 4.500 orang dimasukkan ke penjara.[3][4] Beberapa, seperti Tan Malaka, melarikan diri ke pengasingan. 1.300 komunis diasingkan secara bengis ke Tempat Pengasingan Boven Digoel di Papua Barat,[2] dan sebanyak 823 orang diasingkan ke Tanah Merah.[3] Namun semua peran PKI menghilang, tidak menjadi aktor penting di panggung politik sampai setelah kemerdekaan.[2] Mungkin peristiwa yang paling menonjol adalah Pemberontakan Komunis di Sumatera 1927. Ketika Jepang menyerbu Sumatra pada tahun 1945, Partai Komunis di Sumatera Utara menahan diri untuk bergabung dalam perlawanan melawan Jepang.[5]

Kebetulan, Hadji Abdullah Ahmad, tercatat sebagai seorang pemimpin agama dan anti-komunis dari Dataran Tinggi Minangkabau, di mana komunisme aktif.[6] Banyak contoh kebencian anti-komunis juga terjadi, misalnya selama pembunuhan Indonesia dari 1965-1966, gerakan PKI-terorganisir liar 'dan kampanye melawan bisnis asing di perkebunan Sumatra memprovokasi pembalasan cepat melawan Komunis.

Represi terhadap tersangka anggota PKI dan simpatisannya terus berlanjut selama beberapa tahun. Sampai akhir 1976 PHK massal mantan anggota sarekat pekerja perkebunan komunis (Sarbupri) terjadi di Sumatra, tindakan itu dimotivasi oleh masa lalu komunis dari para individu-individunya.[7]

Pemberontakan PRRI

Selama pemberontakan PRRI, pemberontak menangkap aktivis kiri dan menempatkan mereka di kamp-kamp penahanan di Sumatera Barat. Kader PKI ditahan di Situjuh dan Suliki, sementara pengikut komunis nasional Partai Murba dan kelompok lainnya ditahan di kamp Muara Labuh.[8]

PKI di Aceh

Di provinsi paling utara dari Sumatra, Aceh, PKI agak lemah dalam masa kejayaan partai.[9][10] Ada sekitar 2.000-3.000 komunis di Aceh selama awal 1960-an.[11] Keanggotaan Partai sebagian besar dibuat oleh buruh migran Jawa, seperti pekerja perkebunan dan kereta api.[9][10] Pembentukan PKI di Aceh disambut dengan perlawanan keras dari ulama setempat.[9] Terutama PKI menentang memberikan status provinsi Aceh, posisi yang membuat partai terisolasi dalam politik Aceh.[12] Ketika pemberontakan bersenjata, pencarian pendirian negara Islam di Aceh pecah pada tahun 1951, banyak anggota PKI meninggalkan Aceh.[13]

Ketika DPRD provinsi untuk Aceh ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri pada bulan Januari 1957, PKI dialokasikan salah satu dari tiga puluh kursi.[14] Pada tahun 1961 DPRD provinsi baru diangkat, dengan dua tempat duduk untuk PKI.[15]

Pembantaian pertama simpatisan PKI selama 1965-1966 terjadi di Aceh. Laporan muncul dari Aceh bahwa ribuan orang tewas dalam pembantaian, di mana seluruh keluarga diduga simpatisan PKI beserta pembantu rumah tangga mereka dimusnahkan.[16] Sekretaris Pertama cabang PKI di Aceh, Samikidin, dieksekusi.[17] Sebuah konferensi semua ulama-Aceh dan perwira militer yang diselenggarakan 15-16 Desember 1965 mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa setiap Muslim yang tewas dalam pertempuran dengan PKI akan dianggap sebagai syuhada. Selain itu konferensi berlabel komunisme haram dan menyerukan penghapusan PKI. Melalui undang-undang provinsi, PKI secara resmi dilarang di Aceh pada bulan Desember 1965, sementara partai secara resmi dilarang di seluruh Indonesia pada Maret 1966.[9]

PKI di Sumatra Timur

Komite Distrik PKI Sumatra Timur dibentuk pada tahun 1950. A. Indigo, Abdullah Nst., B. Siagian, Ngalimum dan Hasan Raid adalah tokoh-tokoh utama Komite Distrik.[18] Pada awal 1960-an, PKI memiliki massa pengikut di daerah-daerah perkebunan di Sumatra Timur. Partai tersebut, secara organisasional, merupakan kekuatan politik terkuat di wilayah tersebut pada saat itu.[19]

Lihat pula

Referensi

 Artikel ini berisi bahan berstatus domain umum dari situs web atau dokumen Library of Congress Country Studies.

  1. ^ Thomas, Lynn L. (1985). Change and continuity in Minangkabau: local, regional, and historical perspectives on West Sumatra. Ohio University Center for International Studies. hlm. 228. ISBN 978-0-89680-127-1. Diakses tanggal 7 August 2012. 
  2. ^ a b c d "THE GROWTH OF NATIONAL CONSCIOUSNESS". Library of Congress Country Studies. Diakses tanggal 7 August 2012. 
  3. ^ a b Anwar, Rosihan (2011) [1971]. Jatuh Bangun Pergerakan Islam di Indonesia. Jakarta: Fadli Zon Library. hlm. 61. ISBN 978-602-99458-2-9. 
  4. ^ Schrieke, B.J.O (2018). Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia Jilid 1. Yogyakarta: Ombak. ISBN 978-602-258-373-8. 
  5. ^ Fusayama, Takao (31 March 2010). A Japanese Memoir of Sumatra, 1945-1946: Love and Hatred in the Liberation War. Equinox Publishing. hlm. 121. ISBN 978-602-8397-19-3. Diakses tanggal 9 August 2012. 
  6. ^ McVey, Ruth T. (2006). The Rise of Indonesian Communism. Equinox Publishing. hlm. 468. ISBN 978-979-3780-36-8. Diakses tanggal 7 August 2012. 
  7. ^ Stoler, Ann Laura. Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979. Ann Arbor, Mich: The University of Michigan Press, 1995. pp. 163-164
  8. ^ Kahin, Audrey, and George McTurnan Kahin. Subversion As Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia. Seattle: University of Washington Press, 1995. p. 147
  9. ^ a b c d Salim, Arskal. Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia. Honolulu: University of Hawaii Press, 2009. pp. 144-145
  10. ^ a b Crouch, Harold. Political Reform in Indonesia After Soeharto. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2010. p. 282
  11. ^ Siegel, James T. The Rope of God. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000. p. 408
  12. ^ Sjamsuddin, Nazaruddin. The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985. p. 260
  13. ^ Graf, Arndt, Susanne Schröter, and Edwin Wieringa. Aceh: History, Politics and Culture. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2010. p. 75
  14. ^ Sjamsuddin, Nazaruddin. The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985. p. 268
  15. ^ Sjamsuddin, Nazaruddin. The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985. p. 317
  16. ^ Crouch, Harold. The Army and Politics in Indonesia. Equinox Publishing (Asia), 2007. pp. 142-143
  17. ^ Sjamsuddin, Nazaruddin. The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985. p. 80
  18. ^ Het nieuwsblad voor Sumatra. PKI in Oost-Sumatra 11-05-1950
  19. ^ Jackson, Karl D., and Lucian W. Pye. Political Power and Communications in Indonesia. Berkeley [u.a.]: University of California Press, 1980. p. 179
Kembali kehalaman sebelumnya