Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional BGN
Gambaran umum
Didirikan	15 Agustus 2024 (2024-08-15)
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024
Bidang tugas	Pemenuhan gizi nasional
Alokasi APBN	Rp71 triliun (2025)[1]
Kepala
Dadan Hindayana
Wakil Kepala
Lodewyk Pusung
Sekretaris Utama
Sarwono
Deputi
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola	Tigor Pangaribuan
Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran	Suwrdi
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama	Nyoto Suwignyo
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan	Dadang Hendrayudha
Inspektur Utama
Jimmy Gintin
Kantor pusat
Kompleks Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM No.3 Gedung E, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550
Situs web
www.bgn.go.id
Sunting kotak info • L • B

Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.^[2] Sejak 19 Agustus 2024, Kepala Badan Gizi Nasional dijabat oleh Dadan Hindayana.^[3]

Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program makan siang gratis yang dikampanyekan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024.^[4] Pada 15 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sebagai dasar pembentukan Badan Gizi Nasional. Dengan terbitnya aturan ini, tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang berada di bawah Badan Pangan Nasional dialihkan ke Badan Gizi Nasional. Anggaran sebesar Rp71 triliun diberikan kepada badan ini.^[5]

Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:^[2]

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional;
5. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Badan Gizi Nasional terdiri atas Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional. Dewan Pengarah terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota, dan lima orang anggota. Mereka terdiri atas unsur tokoh kenegaraan; tokoh agama; tokoh masyarakat; purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunan pegawai negeri sipil; dan/atau akademisi.^[2]

Pelaksana Badan Gizi Nasional terdiri atas:^[2]

• Kepala
• Wakil Kepala
• Sekretariat Utama
• Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
• Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
• Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
• Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan
• Inspektorat Utama

Berikut adalah daftar kepala Badan Gizi Nasional.

• (Indonesia) Situs web resmi Badan Gizi Nasional (BGN)