Republik Kuwait
Republik Kuwait adalah negara berusia pendek yang dibentuk setelah invasi Kuwait oleh Irak pada masa awal Perang Teluk. Dewan Komando Revolusioner Irak menyatakan bahwa mereka mengirim pasukan ke Kuwait untuk membantu kudeta internal yang dilancarkan oleh para "pengobar revolusi Kuwait."[1] Pemerintahan sementara Kuwait didirikan pada 4 Agustus oleh Irak di bawah kepemimpinan 9 perwira militer Kuwait (4 kolonel dan 5 mayor) yang dipimpin oleh Alaa Hussein Ali, yang kemudian diberi jabatan kepala negara (Rais al-Wuzara), panglima tertinggi, menteri pertahanan dan menteri dalam negeri.[2] Rezim baru ini menjatuhkan amir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (yang sudah melarikan diri dari Kuwait dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Arab Saudi,[3]). Sang amir dituduh telah melancarkan kebijakan yang "anti-rakyat", "anti-demokrasi", "pro-imperialis" dan zionis, dan ia juga dituduh "mencuri sumber daya nasional untuk memperkaya diri sendiri."[4] "Pasukan Rakyat" kemudian diproklamirkan dan diklaim memiliki 100.000 sukarelawan.[5] Hak kewarganegaraan diberikan kepada orang-orang Arab non-Kuwait yang telah datang dari luar negeri untuk bekerja pada masa monarki.[6] Koran rezim ini dikenal dengan nama Al-Nida,[7] yang dinamai dari "Hari Panggilan" yang diproklamirkan pada 2 Agustus untuk "merayakan" "tanggapan" Irak terhadap "ajakan" dari orang-orang Kuwait untuk membantu menjatuhkan monarki.[8] Pada 28 Agustus 1990, wilayah Kuwait diubah menjadi Governorat Kuwait, provinsi ke-19 Irak, sehingga Kuwait secara resmi dicaplok oleh Irak. Irak menolak mundur dari Kuwait, sehingga memicu Perang Teluk, dan pada 26 Februari 1991 pasukan Koalisi merestorasi pemerintahan monarki pra-pendudukan. Referensi
|