Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Pusat Anti-Berita Palsu Thailand

Pusat Anti-Berita Palsu Thailand adalah sebuah pusat pengaduan dan pembagian informasi mengenai berita palsu di Thailand yang didirikan pada tanggal 1 November 2019. Tujuan pendirian Pusat Anti-Berita Palsu Thailand sebagai inisiatif anti-disinformasi tentang penyebaran berita palsu di Thailand terutama mengenai bencana, ekonomi, produk perawatan kesehatan serta kebijakan pemerintah dan keamanan dalam negeri Thailand.

Pusat Anti-Berita Palsu Thailand menerima pengaduan tentang berita palsu melalui situs web resmi dan akun media sosial untuk kemudian memilih pengaduan yang dapat diselidiki oleh departemen terkait. Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada publik oleh Pusat Anti-Berita Palsu Thailand dalam bentuk pembagian informasi yang benar kepada publik melalui media sosial. Namun pada tahun 2021, Pusat Anti-Berita Palsu Thailand melakukan disinformasi berupa rumor palsu yang mengharuskan pemilih sudah mendapatkan vaksin COVID-19 sebelum memberikan suara dalam pemilihan administratif lokal di Thailand.

Pendirian

Pusat Anti-Berita Palsu Thailand didirikan oleh Pemerintah Thailand pada tanggal 1 November 2019.[1] Komite pada Pusat Anti-Berita Palsu Thailand terdiri dari perwakilan Asosiasi Jurnalis Televisi Thailand, wartawan radio, akademikus dan warga sipil.[2] Pusat Anti-Berita Palsu Thailand bertanggung jawab kepada Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand.[3]

Tujuan

Pusat Anti-Berita Palsu Thailand merupakan salah satu inisiatif anti-disinformasi yang hanya fokus penghentian sumber disinformasi dari dalam negeri dan tidak fokus pada penghentian sumber berita palsu dari luar negeri.[3] Tujuan pendirian Pusat Anti-Berita Palsu Thailand sebagai pusat koordinasi dalam pencegahan, penekanan dan penyelesaian masalah tentang penyebaran berita palsu di Thailand.[2] Jenis berita palsu yang diupayakan dihentikan penyebarannya oleh Pusat Anti-Berita Palsu Thailand meliputi topik bencana, ekonomi, produk perawatan kesehatan serta kebijakan pemerintah dan keamanan dalam negeri Thailand.[1]

Pemeriksaan pengaduan

Pusat Anti-Berita Palsu Thailand mengadakan kegiatan pengkajian, analisis dan penerimaan pengaduan tentang berita palsu yang beredar di media sosial. Pengaduan diterima melalui situs web resmi bagi Pusat Anti-Berita Palsu Thailand yang diberi nama Anti-Fake News Center Thailand. Selain itu, pengaduan juga diterima melalui akun resmi Pusat Anti-Berita Palsu Thailand di Facebook dan Line Official.[4]

Petugas pada Pusat Anti-Berita Palsu Thailand melakukan pemrosesan informasi untuk memilih aduan yang dapat diselidiki ke departemen terkait dengan topik aduan. Aduan yang dapat diselidiki dikirimkan ke departemen terkait. Setelah Pemerintah Thailand memperoleh hasil atas pengaduan tersebut, petugas pada Pusat Anti-Berita Palsu Thailand akan memperingatkan atau membagikan informasi yang benar kepada publik.[4]

Pembagian informasi

Pusat Anti-Berita Palsu Thailand mengadakan pengunggahan dan pembagian informasi pada berbagai saluran berskala internasional.[4] Akun resmi Pusat Anti-Berita Palsu Thailand terdapat di Facebook, YouTube, Line Official, Twitter, TikTok dan PaoTang.[4][5] Informasi yang dibagikan oleh Pusat Anti-Berita Palsu Thailand berupa fakta tentang berita palsu. Tujuan pembagian fakta tentang berita palsu untuk menghilangkan berita palsu tersebut. Anti-Fake News Center Thailand berlaku sebagai situs web resmi yang digunakan oleh Pusat Anti-Berita Palsu Thailand untuk menggunggah dan membagikan informasi. Pembagian informasi di dalam situs web terintegrasi bagi sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat di Thailand.[4]

Permasalahan

Pusat Anti-Berita Palsu Thailand merupakan salah satu inisiatif anti-disinformasi yang diketahui telah melakukan disinformasi.[3] Pada tahun 2021, Pusat Anti-Berita Palsu Thailand melakukan disinformasi dengan menyebarkan rumor palsu bahwa semua pemilih diharuskan mendapatkan vaksin COVID-19 sebelum memberikan suara dalam pemilihan administratif lokal di Thailand.[6]

Referensi

Catatan kaki

  1. ^ a b Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Februari 2023). "Policy and Regulatory Updates – Thailand" (PDF). 66th Telecommunications and Information (dalam bahasa Inggris). Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik: 6. 
  2. ^ a b Irwansyah 2024, hlm. 72.
  3. ^ a b c Centre for Law and Democracy (Maret 2021). UN Special Rapporteur for Freedom of Expression: Submission on an Annual Thematic Report on Disinformation (PDF) (dalam bahasa Inggris). Centre for Law and Democracy. hlm. 2. 
  4. ^ a b c d e Irwansyah 2024, hlm. 73.
  5. ^ Irwansyah 2024, hlm. 74.
  6. ^ Asia Centre (2023). State-Sponsored Online Disinformation: Impact on Electoral Integrity in Thailand (PDF) (dalam bahasa Inggris). Bangkok: Asia Centre. hlm. 15. 

Daftar pustaka
Kembali kehalaman sebelumnya