Munisipalitas di Filipina

Filipina
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Filipina
Konstitusi Piagam Perubahan Undang-Undang dan Kodifikasi hukum
Legislatif Kongres Senat Presiden: Aquilino Pimentel III Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Pantaleon Alvarez Legislatif Daerah Majelis Legislatif Daerah Otonomi Muslim Midanao Provinsi Kota Munisipal Barangay
Eksekutif Presiden Filipina Rodrigo Duterte Wakil Presiden Filipina Leni Robredo Kabinet Departemen eksekutif Pemerintahan daerah
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Maria Lourdes Sereno Pengadilan Banding Pengadilan Banding Pajak Sandiganbayan Ombudsman Pengadilan Daerah Peradilan Barangay
Komisi Konstitusi Komisi Pelayanan Sipil Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemeriksa Keuangan Komisi Hak Asasi Manusia
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Umum: 2007 2010 2013 2016
Partai politik Lakas Liberal Nacionalista NPC NUP PDP–Laban UNA
Pembagian administratif Ibu kota Wilayah Provinsi Kota Munisipalitas Barangay Poblacion Sitio Purok
Topik terkait Hubungan luar negeri Hak Asasi Manusia Perpajakan
Negara lainnya Atlas
l b s

Munisipalitas (bahasa Tagalog: bayan/munisipalidad; bahasa Cebu: lungsod/munisipalidad; bahasa Bikol Tengah: banwaan) adalah suatu unit pemerintah daerah di Filipina. Munisipalitas juga disebut kota kecil dalam bahasa kuno karena memiliki fungsi yang sama. Munisipalitas berbeda dengan kota, suatu unit pemerintah daerah pada tingkat yang berbeda. Provinsi-provinsi di Filipina membawahkan satu atau beberapa kota dan munisipalitas, yang pada tingkat di bawahnya terbagi atas barangay, yang membawahkan barrio. Per tanggal 31 Maret 2016, ada 1.489 munisipalitas di seluruh negeri.^[1]

Munisipalitas diberikan wewenang otonomi oleh pemerintah pusat Republik Filipina di bawah Kode Pemerintah Daerah 1991. Munisipalitas diberikan otoritas untuk memberlakukan kebijakan dan peraturan daerah, melakukan penegakan hukum atas kebijakan dan peraturan tersebut, serta mengatur yurisdiksi mereka. Mereka dapat melakukan transaksi keuangan dan mengikat perjanjian/kontrak melalui pejabat yang terpilih dan ditunjuk serta dapat mengenakan pajak. Mereka berkewajiban untuk menegakkan semua hukum, baik daerah maupun nasional. Pemerintah pusat membantu dan mengawasi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum nasional. Pemerintah daerah memiliki cabang-cabang eksekutif dan legislatif sendiri. Pengawasan dan penyeimbangan antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah lebih jelas daripada pusat.^[2] Pemerintah daerah, termasuk munisipalitas, tidak memiliki lembaga yudisial sendiri. Peradilan daerah sama dengan peradilan pemerintah pusat.

Berdasarkan Bab II, Titel II, Buku III Undang-Undang Republik 7160 atau Kode Pemerintah Daerah 1991,^[3] Suatu munisipalitas seharusnya memiliki seorang wali kota (alkalde), seorang wakil wali kota (ikalawang alkalde/bise alkalde), dan anggota-anggota (kagawad) lembaga legislatif Sangguniang Bayan dengan seorang ketua badan legislatif tersebut.

Jabatan-jabatan berikut juga harus ada untuk semua munisipalitas di Filipina:

Apabila diperlukan, jabatan-jabatan berikut dapat diisi dengan ditunjuk oleh wali kota munisipalitas:

Sebagaimana disebutkan dalam Titel II, Buku III Undang-Undang Republik 7160, wali kota adalah kepala eksekutif pemerintahan munisipalitas dan bertugas menentukan pedoman kebijakan-kebijakan dan perumusan langsung rencana-rencana pembangunan daerah. Tanggung jawab ini harus berdasarkan persetujuan Sangguniang Bayan.

Wakil wali kota (bise-alkalde) bertugas menandatangani semua surat perintah pembayaran dari kas munisipalitas. Ketua Sangguniang Bayan (Dewan Munisipalitasdapat menunjuk anggota-anggota badan legislatif selain dua belas anggota tetap atau kagawad. Kagawad dipilih melalui pemilihan umum daerah bersamaan dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota munisipalitas. Apabila wali kota meninggalkan posisinya secara tetap atau sementara, ketua Sangguniang Bayan akan memikul tanggung jawab dan fungsi eksekutif.

Saat wakil wali kota ikut dalam rapat bersama badan legislatif, ia tidak dapat memberikan suara, kecuali dibutuhkan untuk menyelesaikan kebuntuan. Peraturan atau ordonansi diusulkan oleh Sangguniang Bayan. Usulan tersebut dapat disetujui atau diveto (dibatalkan) oleh wali kota. Jika disetujui, usulan menjadi ordonansi daerah. Jika wali kota tidak menyetujui atau memveto usulan Sangguniang Bayan selama sepuluh hari sejak usulan itu diterima, usulan sah menjadi peraturan. Jika usulan diveto, konsepnya dikirim kembali ke Sangguniang Bayan. Untuk keadaan terakhir, usulan dapat menjadi peraturan tanpa melibatkan wali kota melalui pemungutan suara dan disetujui oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) dari jumlah semua anggota badan legislatif.

Munisipalitas dapat memilih menjadi kota setelah mencapai persyaratan tertentu, yaitu memenuhi jumlah penduduk dan pendapatan tahunan minimum. Prosesnya diawali dengan harus disetujuinya rancangan undang-undang oleh Kongres, kemudian ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden, dan dilakukan plebisit untuk memberikan kesempatan pada penduduk munisipalitas itu memilih menerima atau menolak status kota. Keuntungan menjadi suatu kota adalah anggaran pemerintah kota lebih besar, tapi pajak menjadi lebih tinggi.

Munisipalitas dibagi menjadi beberapa kelas pendapatan berdasarkan rata-rata pendapatan tahunan mereka dalam empat tahun sebelumnya:^[4][5]

• Daftar perubahan nama kota dan munisipalitas di Filipina