Kanselir Republik Federal Jerman (dalam bahasa Jerman disebut Bundeskanzler(in) secara harfiah "Kanselir Federal", atau Kanzler(in) secara singkat) berada di bawah konstitusi 1949 Jerman dan merupakan kepala pemerintahanJerman. Hal ini secara sejarah merupakan kelanjutan dari jabatan sebelumnya (bahasa Jerman: Kanzler, kemudian Reichskanzler, Kanselir Negara Jerman) yang awalnya didirikan sebagai badan Kanselir dari Konfederasi Jerman Utara pada tahun 1867. Konstitusi 1949 meningkatkan peran Kanselir dibandingkan dengan Konstitusi Weimar 1919 dengan membuat Kanselir jauh lebih independen dari pengaruh Presiden Federal dan pemberian hak kepada Kanselir untuk menetapkan pedoman untuk semua kebijakan daerah sehingga membuatnya nyata sebagai kepala eksekutif.[1] Peran ini umumnya sebanding dengan Perdana Menteri di parlemen demokrasi.
Ada sembilan kanselir sejak tahun 1949. Saat ini Kanselir Jerman adalah Olaf Scholz yang terpilih pada tahun 2021.
Sejarah Kedudukan
Badan Kanselir memiliki sejarah panjang yang berasal kembali ke Kekaisaran Romawi Suci. Pada saat itu, gelar tersebut digunakan di beberapa negara berbahasa jerman di Eropa. Kekuatan dan pengaruh dari badan ini sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Otto von Bismarck pada khususnya memiliki sejumlah besar kekuasaan, tapi tidak begitu banyak sampai tahun 1949 Kanselir dibuat sebagai pusat otoritas eksekutif Jerman.
Badan modern Kanselir didirikan dengan Konfederasi Jerman Utara, di mana Otto von Bismarck menjadi Kanselir Konfederasi (gelar resmi Jerman: Bundeskanzler) pada tahun 1867. Setelah penyatuan Jerman pada tahun 1871, badan menjadi dikenal di jerman sebagai Reichskanzler ("Kanselir Reich", secara harfiah "Kanselir Kerajaan"). Sejak penerapan konstitusi Jerman kini ("Hukum Dasar" atau "Grundgesetz") pada tahun 1949 gelar formal dalam badan ini sekali lagi menjadi Bundeskanzler (Kanselir Federal).
Di masa sekarang, yakni masa di mana Republik Demokratik Jerman (RDJ/Jerman Timur) yang ada sejak tanggal 7 Oktober 1949 hingga 3 Oktober 1990 telah mati (ketika wilayah bekas Jerman Timur bersatu dengan Republik Federal Jerman), posisi Kanselir tidak ada. Penyetaraannya disebut Menteri Presiden(Ministerpräsident) atau Ketua Dewan Menteri RDJ(Vorsitzender des Ministerrats der DDR). (Lihat Pemimpin Jerman Timur.)
Konstitusi 1949 Jerman Barat, Undang-Undang Dasar (Grundgesetz), menobatkan Kanselir Federal (Bundeskanzler) dengan otoritas eksekutif pusat. Sejak pemilu 1961, dua partai besar (CDU/CSU dan SPD) menyebut calon terkemuka untuk pemilihan federal sebagai "kandidat kanselir" (Kanzlerkandidat), meskipun ini bukan istilah resmi dan setiap pihak dapat mencalonkan Kanzlerkandidat (bahkan jika tidak ada kesempatan sama sekali untuk memimpin atau bahkan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi). Pemerintah Federal (Bundesregierung) terdiri dari Kanselir Federal dan kabinet menterinya, yang disebut Bundesminister (Menteri Federal).
Otoritas kanselir berasal dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar dan dari statusnya sebagai pemimpin partai (atau koalisi partai) yang memegang kursi mayoritas di Bundestag ("Dewan Federal ", majelis rendah Parlemen Federal Jerman). Dengan pengecualian Helmut Schmidt, kanselir biasanya juga menjadi ketua dari partainya sendiri. Ini adalah kasus dengan Kanselir Gerhard Schröder dari tahun 1999 sampai ia mengundurkan diri sebagai pimpinan SPD pada tahun 2004.
Kanselir pertama, Konrad Adenauer mengatur banyak preseden yang terus berlanjut sampai hari ini. Dia mengambil hampir semua keputusan penting untuk dirinya sendiri dan mendirikan kekanseliran sebagai kekuasaan fokus di Jerman. Ia sering memperlakukan menteri-menterinya hanya sebagai ekstensi dari otoritasnya daripada rekannya, meskupun menurut konstitusi Jerman menteri berperan dalam menetapkan pedoman untuk semua bidang kebijakan pemerintah. Sementara penerusnya cenderung menjadi kurang dominan, kanselir telah memperoleh cukup otoritas ex officio (sebagai tambahan kekuasaan konstitusionalnya) bahwa Jerman lebih sering dijelaskan oleh pakar hukum tata negara sebagai "demokrasi kanselir".
Bangku kabinet di gedung Reichstag (di kiri bendera) dengan kursi yang ditinggikan di barisan depan yang merupakan kursi kanselir
Kanselir menentukan anggota Kabinet Federal. Presiden secara resmi mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri kabinet dengan rekomendasi kanselir sehingga tidak ada persetujuan parlemen yang dibutuhkan. Menurut Undang-Undang Dasar, kansealir dapat menetapkan jumlah menteri kabinet dan mendikte tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan mereka. Kanselir Ludwig Erhard memiliki kabinet terbesar dengan dua puluh dua menteri di pertengahan 1960-an. Helmut Kohl memimpin lebih dari 17 menteri saat mulai menjabat pada periode keempatnya pada tahun 1994. Kabinet 2002, periode kedua dari Kanselir Gerhard Schröder, memiliki 13 menteri dan kabinet Angela Merkel pada 22 November 2005 memiliki 15 menteri.
Pasal 65 Undang-Undang Dasar menetapkan tiga prinsip yang mendefinisikan bagaimana fungsi cabang eksekutif:
"Prinsip kanselir" membuat kanselir bertanggung jawab atas semua kebijakan pemerintah yang juga dikenal sebagai Richtlinienkompetenz (diterjemahkan langsung sebagai "kompetensi pengaturan pedoman"). Setiap pedoman kebijakan formal yang dikeluarkan oleh menteri mengikat secara hukum arahan bahwa menteri kabinet harus melaksanakannya. Menteri-menteri kabinet diharapkan untuk memperkenalkan kebijakan khusus di tingkat menteri yang mencerminkan pedoman kanselir yang lebih luas.
"Prinsip otonomi kementerian" mempercayakan masing-masing menteri dengan kebebasan untuk mengawasi jalannya departemen dan mempersiapkan proposal legislatif tanpa gangguan kabinet begitu lama karena kebijakan menteri yang konsisten dengan pedoman kanselir yang lebih luas.
"Prinsip kabinet" memanggil untuk perbedaan pendapat antara menteri federal atas yurisdiksi atau hal-hal anggaran agar diselesaikan oleh kabinet.
Setiap empat tahun, setelah pemilihan umum nasional dan pertemuan anggota Bundestag ("Dewan Federal", majelis rendah Parlemen Federal Jerman) yang baru terpilih, Kanselir Federal dipilih oleh mayoritas anggota Bundestag atas usulan Presiden. (Bundespräsident, secara harfiah "Presiden Federal"). Suara ini adalah salah satu dari beberapa kasus di mana keputusan membutuhkan suara mayoritas dari semua anggota terpilih Bundestag, bukan hanya sebagian besar dari mereka berkumpul pada saat itu. Hal ini disebut sebagai Kanzlermehrheit (suara mayoritas kanselir) dan dimaksudkan untuk memastikan terbentuknya pemerintahan yang stabil. Hal ini di masa lalu kadang-kadang menimbulkan pemaksaan anggota yang sakit atau hamil agar harus menghadiri parlemen ketika suara mayoritas partai itu hanya tipis.[butuh rujukan]
Tidak seperti pemungutan suara biasa oleh Bundestag, pemungutan suara untuk memilih menteri dilakukan secara rahasia. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa suara mayoritas kanselir tidak bergantung pada anggota partai yang menyatakan dukungan dalam muka publik, tetapi melawan di dalam.
Jika calon dari Presiden tidak terpilih, Bundestag dapat memilih sendiri calon dalam waktu empat belas hari. Jika tidak ada yang terpilih dalam periode ini, Bundestag akan mencoba untuk melakukan sebuah pemilu. Jika orang dengan jumlah suara tertinggi memiliki suara mayoritas, Presiden harus menunjuknya. Jika orang yang terbesar dengan jumlah suara yang tidak memiliki mayoritas, Presiden dapat menunjuk mereka atau mengadakan pemilu baru untuk Bundestag. Karena semua kanselir telah terpilih pada pemungutan suara pertama (1949–2012), tak satu pun dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan ini telah diterapkan.
Kanselir Federal adalah satu-satunya anggota pemerintah federal yang dipilih oleh Bundestag. Para menteri kabinet lainnya (disebut Bundesminister, "Menteri Federal") dipilih oleh Kanselir Federal, meskipun mereka secara resmi ditunjuk oleh Presiden Federal dengan rekomendasi Kanselir Federal.[butuh rujukan]
Kepercayaan
Schloss Meseberg adalah tempat bersantai dan beristirahat Kanselir
Tidak seperti legislasi parlemen lainyya, Bundestag atau Dewan Federal (majelis rendah dari Parlemen Federal Jerman) tidak dapat menghentikan Kanselir dengan mosi tidak percaya yang merupakan hal tradisional. Sebaliknya, penghentian Kanselir hanya mungkin terjadi bila mayoritas dari anggota Bundestag setuju untuk memilih penggantinya yang kemudian segera dilantik sebagai Kanselir baru. Prosedur ini disebut "mosi tidak percaya konstruksif" (konstruktives Misstrauensvotum) dan diciptakan untuk menghindari situasi yang ada di Republik Weimar, di mana hal itu dilakukan agar lebih mudah untuk mengumpulkan mayoritas parlemen yang bersedia untuk menghapus pemerintahan di badan pemerintahan daripada untuk menemukan mayoritas yang mampu mendukung pemerintahan baru yang stabil.[2]
Dalam rangka untuk menggalang dukungan legislatif di Bundestag, kanselir juga dapat meminta mosi kepercayaan (Vertrauensfrage, secara harfiah "pertanyaan kepercayaan"), baik dikombinasikan dengan usulan legislatif atau sebagai suara yang berdiri sendiri. Hanya jika suara seperti tersebut gagal, Presiden Federal dapat membubarkan Bundestag.
Gelar
Gelar Kanselir Jerman adalah Herr Bundeskanzler (laki-laki) atau Frau Bundeskanzlerin (perempuan). Penggunaan bentuk campuran "Frau Bundeskanzler" tidak diberlakukan lagi oleh pemerintah pada tahun 2004 karena bentuk gelar ini dianggap tidak sopan.[3]
Masa Jabatan
Masa jabatan Kanselir berakhir ketika Bundestag ("Dewan Federal", majelis rendah Parlemen Federal Jerman) baru bertemu untuk pertemuan pertama atau ketika dibubarkan oleh Presiden (sebagai contoh mengikuti suara konstruktif tidak percaya),[4] yaitu biasanya 4 tahun (terbatas ketika [[Negara Pertahanan (Jerman)|keadaan pertahanan]).
Dengan memegang tiga jabatan tertinggi pada badan pemerintahan Republik Federal Jerman, Kanselir Jerman menerima €220.000 orang per tahun dan tunjangan €22,000, yaitu satu dan dua pertiga dari Gaji Kelas B11 (menurut § 11 (1) a dari Hukum Federal pada Menteri – Bundesministergesetz, BGBl. 1971 I p. 1166 dan lampiran IV Hukum Federal pada Gaji Pegawai – Bundesbesoldungsgesetz, BGBl. 2002 I p. 3020).
"The German Chancellors" edisi 1993 oleh Herbert Klein
"The Development of the German Chancellorship: Adenauer to Kohl" edisi 1994 oleh Stephen Padgett
Artikel
"Politics and Policy 30" (2 (June)): halaman 347–371 dengan judul "The Leadership Styles of the German Chancellors: From Schmidt to Schröder" oleh Christine M. Harlen pada tahun 2002
"German Politics 10" (2): halaman 155–168 dengan judul "The Changing Chancellorship: Resources and Constraints Revisited" oleh Ludger Helms pada tahun 2001
"Presidents and Prime Ministers", edisi R. Rose and E. N. Suleiman. Washington, D.C: American Enterprise Institute. halaman 139–71 dengan judul "Executive Leadership in Germany: Dispersion of Power or 'Kanzler Demokratie'?" oleh Renate Mayntz pada tahun 1980
"West European Politics 14" (2): halaman 48–61 dengan judul "The Resources of a German Chancellor" ileh Gordon Smith pada tahun 1991
