Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara

Jabatan Pelaksana adalah klasifikasi jabatan Pegawai negeri sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

Dahulu jabatan ini bernama Jabatan Fungsional Umum^[1] sebelum PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa "Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.".^[2]

Kemudian dilakukan penyempurnaan kembali Permen PAN-RB tersebut, sebab terdapat masalah seperti adanya nomenklatur jabatan yang belum tercantum dalam Permen PAN-RB tersebut. Selain itu ada nomenklatur jabatan yang kualifikasi pendidikannya tidak tercantum. Sehingga pemerintah memperbarui Jabatan Pelaksana dengan payung hukum PermenpanRB Nomor 41 Tahun 2018.^[3]

Berikut adalah daftar menurut rumpun atau kelompok jabatan menurut jenis urusan pemerintahan per bulan September 2018:

1. Kesekretariatan;
   • Perencanaan;
   • Sistem Informasi dan Dokumentasi;
   • Hubungan Masyarakat;
   • Hukum;
   • Kepegawaian;
   • Keuangan
   • Organisasi/Kelembagaan;
   • Pelaporan;
   • Pengawasan;
   • Perlengkapan;
   • Tata Usaha, dan;
   • Tata Laksana;
2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Agama;
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Hukum dan HAM;
6. Keamanan;
7. Kearsipan;
8. Kebudayaan;
9. Kehutanan;
10. Kelautan dan Perikanan;
11. Kepemudaaan dan Olah Raga;
12. Kesehatan;
13. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
14. Komunikasi dan Informasi Teknologi Komputer;
15. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
16. Lingkungan hidup;
17. Moneter dan Fiskal Nasional;
18. Pangan;
19. Pariwisata;
20. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
21. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23. Penanaman Modal;
24. Pendidikan;
25. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
26. Perdagangan;
27. Perhubungan;
28. Perindustrian;
29. Perpustakaan;
30. Persandian;
31. Pertahanan;
32. Pertanahan;
33. Pertanian;
34. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
35. Politik Luar Negeri;
36. Sosial;
37. Statistik;
38. Tenaga Kerja;
39. Transmigrasi, dan;
40. Yustisi.