Abdullah Siraj

Abdullah Siraj
عبد الله سراج
Perdana Menteri Yordania ke-5
Masa jabatan 22 Februari 1931 – 18 Oktober 1933
Penguasa monarki	Abdullah I
Pendahulu Hasan Khalid Abu al-Huda Pengganti Ibrahim Hashem
Perdana Menteri Hijaz
Masa jabatan Oktober 1924 – November 1925
Penguasa monarki	Ali
Pendahulu Ali Pengganti Muhammad at-Tawil
Wakil Perdana Menteri Hijaz
Masa jabatan Oktober 1916 – Oktober 1924
Penguasa monarki	Husain
Perdana Menteri	Ali
Mufti Makkah untuk Hanafi
Masa jabatan ca 8 November 1907 – Oktober 1924
Ditunjuk oleh	Ali Abdullah Pasha
Pendahulu Abdullah bin Abbas Pengganti -
Informasi pribadi
Lahir	c. 1876 atau c. 1879 Makkah, Vilayet Hijaz, Kesultanan Utsmaniyah
Meninggal	c. Mei 1949 Kerajaan Yordania
Almamater	Madrasah Al-Shaulatiyah Universitas Al-Azhar
Sunting kotak info • L • B

Abdullah bin Abdur-Raḥman Sirāj (bahasa Arab: عبد الله بن عبد الرحمن سراج;‎ 1876 – Mei 1949)^[1][2] adalah seorang politikus Arab dan cendekiawan Islam yang memegang berbagai jabatan di Kerajaan Hijaz dan kemudian Keamiran Transyordania, termasuk Perdana Menteri kedua negara. Lahir di Makkah, ia lulus dari Madrasah as-Sawlatiyah dan kemudian Universitas al-Azhar di Kairo. Pada tahun 1907 ia diangkat menjadi Mufti Hanafi di Makkah oleh Sharif Ali Abdullah. Dia terpilih untuk mewakili Makkah di parlemen Utsmaniyah pada tahun 1908, meskipun dia mengundurkan diri sebelum menjabat. Setelah Sharif Husain mendeklarasikan kemerdekaan dari Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1916, ia mengangkat Siraj sebagai Ketua Hakim dan Wakil Perdana Menteri pemerintahan Hijaz. Siraj menjabat sebagai penjabat Perdana Menteri sebagai pengganti Emir Ali hingga tahun 1918. Setelah Husain turun tahta pada tahun 1924, Siraj menjabat sebagai Perdana Menteri selama sebagian besar masa pemerintahan Ali yang singkat, yang berakhir dengan penyerahan Kerajaan tersebut kepada Wangsa Saud dari Kesultanan Najd pada tahun 1925. Ia kemudian bermigrasi ke Yordania, di mana di bawah Emir Abdullah ia menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1931 hingga 1933 sekaligus memegang jabatan di bidang Keuangan^[3] dan Kementerian Dalam Negeri, serta jabatan Ketua Mahkamah Agung.^{[4][5][6][7][8][9][10][11][12]}