Sistem Kredit Rakyat

Dinas Sistem Kredit Rakyat Hindia Belanda (bahasa Belanda: Het Volkskredietwezen), adalah salah satu dinas dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Dinas ini dibentuk pada tahun 1912. Dinas ini berada bawah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri (Department van Binnenlands Bestuur/BB), dengan tugas untuk menentukan kebijakan dan mendukung para pegawai di lapangan, antara lain dengan cara menulis panduan untuk mendirikan dan mengelola berbagai lembaga kredit.^[1]

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial memutuskan untuk mendorong pembentukan lembaga kredit pertanian (Landbouwkredietinstellingen) atas dasar koperasi dalam rangka meningkatkan kemakmuran, dan para pegawai itu diberikan peran untuk memelopori pelaksanaan pekerjaan tersebut. Namun, ternyata tugas tersebut terlalu membebani korps pegawai BB. Berbeda dengan harapan sebelumnya, gagasan koperasi ternyata tidak berjalan. Lagipula, untuk melaksanakan tugas itu, dibutuhkan pengetahuan khusus. Pemerintah memahami harus ada pendekatan yang lebih terstruktur yang dibutuhkan demi keberhasilan rencana itu dan bahwa pemerintah —bertentangan dengan tujuan awalnya— untuk sementara harus berperan aktif. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah kemudian membentuk dinas khusus.^[1]

Dinas Lembaga Kredit Rakyat (Dienst voor het Volkskredietwezen) bergerak dalam bidang kebijakan, administratif, dan teknis. Dinas Kas Keuangan Pusat (Centrale Kas) dibebani dengan masalah keuangan. Dinas ini didirikan pada tahun 1912, mengikuti dikeluarkannya Lembaran Negara Hindia Belanda (Staatsblad van Nederlandsch-Indië) nomor 393. Dinas yang merupakan bagian dari Departemen BB itu, bertugas memberikan saran dan mengontrol segala hal yang memiliki kaitan dengan anggaran uang dari lembaga-lembaga kredit yang disebut tadi. Selain itu, dengan modal yang diputuskan oleh pemerintah, dan dengan dana hasil kelolaan bank desa, bank cabang dan bank daerah di luar pulau Jawa dan Madura, seseorang harus mendirikan proyek-proyek ekonomi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Dengan sangat cepat, aspek keuangan menjadi lebih penting daripada aspek teknis administratifnya.^[2]