R. Soedarsono atau Raden Soedarsono[1] adalah Wali Kota Jambi periode 22 Desember 1949 - 7 Mei 1966.[2] Sebenarnya kepemimpinannya sebagai Wali Kota Jambi yaitu selama dua periode, periode pertama pada tahun 1950-1958 dimana keadaan Kota Jambi masa masih belum stabil dan masih tergabung dengan Provinsi Sumatera Tengah, periode kedua yaitu 1959-1966 dengan status Kota Jambi adalah sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi.[3]
Dedikasi
Berita proklamasi kemerdekaan RI diterima Jambi tanggal 17 Agustus 1945 oleh pegawai telegraf Jambi melalui alat morse. Besoknya pada 18 Agustus 1945, Dr. AK. Gani dari Palembang menyampaikan berita kepada R. Soedarsono pimpinan buruh pertambangan minyak Jambi. Setelah itu, dengan berbagai cara, tersiarlah berita proklamasi kepada masyarakat Jambi. Berita ini dengan cepat menyebar di tengah masyarakat, puncaknya dua orang pemuda, R. Husin Akip dan M. Amin Aini dengan dikawal oleh beberapa pemuda mengibarkan bendera di Menara Air (Water Torn) kota Jambi pada 19 Agustus 1945.[4]
R. Soedarsono berperan penting dalam Agresi Militer Belanda II di Jambi yang terjadi pada 29 Desember 1948. Ia bertugas untuk membumihanguskan Tanah Minyak supaya tidak dikuasai oleh pasukan Belanda. Perintah rahasia pembumihangusan Tanah Minyak diterima R. Soedarsono pada 27 Desember 1948 dari Komando Resimen. Terdapat 40 instalansi di Kenali Asam, 30 instalansi di Tempino, dan 30 instalansi di Bajubang yang diperintahkan untuk dibumihanguskan. R. Soedarsono dan pasukannya hanya berhasil membakar instalansi sekitar 90% di Kenali Asam, sedangkan di Tempino dan Bajubang mengalami kegagalan.[2]
Cikal bakal UNJA juga bermula dari sebuah perguruan tinggi swasta yang bernama Akademi Perniagaan Djambi. Akademi ini didirikan pada tahun 1960 di bawah naungan Jajasan Perguruan Tinggi Djambi. Yayasan ini dibentuk oleh tokoh masyarakat dan Pemerintahan Jambi, dan diketuai oleh R. Soedarsono[5] yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Jambi. Pada tahun 1961, Akademi Perniagaan Djambi berubah menjadi Fakultas Ekonomi. Bersamaan dengan perubahan itu, dibuka Fakultas Hukum. Kedua fakultas tersebut berafiliasi ke Universitas Indonesia. Selanjutnya, berbekal kedua fakultas tersebut, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Jambi memperjuangkan berdirinya sebuah perguruan tinggi di Jambi.[6]
Referensi
