Presiden Portugal, dengan nama resmi Presiden Republik Portugal (bahasa Portugis: Presidente da República Portuguesa) adalah Kepala Negara Portugal.
Segala kewenangan, fungsi dan tanggung jawab dari jabatan-jabatan kepresidenan sebelumnya, dan segala hubungannya dengan perdana menteri dan kabinet sejak era terbentuknya republik diatur dalam beberapa jenis konstitusi. Saat ini dalam Republik Ketiga menganut sistem semi presidensial, Presiden Portugal tidak memegang peran eksekutif secara langsung, tidak seperti negara semi presidensial lainnya seperti Prancis. Peran Presiden Portugal hanya sebatas jabatan seremonial yang sama dengan negara yang menganut sistem parlementer. Salah satu kewenangan presiden adalah meresmikan semua undang-undang yang telah disetujui oleh Majelis Republik maupun Pemerintah Portugal (tindakan yang sepenuhnya tidak memiliki dasar hukum), meskipun demikian, presiden masih memiliki pilihan lainnya untuk memveto undang-undang tersebut (meskipun hak veto ini dapat diatasi jika undang-undang disetujui oleh Parlemen) atau mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi untuk dinilai apakah undang-undang tersebut melanggar Konstitusi. Kemampuan ini dan kemampuan lainnya menyiratkan bahwa presiden Portugal tidak cocok dengan salah satu dari tiga kekuasaan tradisional – legislatif, eksekutif, dan yudikatif – dan malah bertindak sebagai semacam "kekuasaan moderat" di antara ketiga kekuasaan tradisional tersebut[2].
Saat ini Presiden Portugal dijabat oleh Marcelo Rebelo de Sousa sejak 9 Maret 2016.
Kewenangan
Republik Portugal saat ini menganut sistem semi-presidensial. Tidak seperti presiden di negara-negara Eropa lainnya yang hanya sekadar jabatan seremonial, Presiden Portugal memiliki kewenangan yang lebih. Perdana Menteri dan Majelis Republik mengawasi dan melaksanakan secara langsung urusan pemerintahan di Portugal, Presiden Portugal memegang pengaruh dan kewenangan yang signifikan, khususnya dalam bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri (walaupun tidak terlalu kuat seperti halnya di negara Prancis atau Rumania). Selain itu Presiden Portugal juga bertindak sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Portugal, dan berada di posisi teratas dalam kancah perpolitikan dan jabatan di Portugal[3].
Sebelum Revolusi Anyelir, kewenangan Presiden Portugal terbagi-bagi menjadi beberapa jenis. Beberapa Presiden Portugal adalah Diktator (seperti Sidónio Pais dan António de Fragoso Carmona), kepala negara seremonial (seperti Craveiro Lopes, dan Américo Tomás). Selama era Estado Novo, Presiden hampir secara keseluruhan bertindak sebagai diktator meskipun dalam pelaksanaannya kekuasaan tertinggi tetap berada di bawah kendali Presiden Dewan Menteri yang dijabat oleh António de Oliveira Salazar dan Marcelo Caetano[4][5].
Pengusulan Pemerintah
Kewenangan terbesar presiden adalah mengangkat Perdana Menteri Portugal. Dikarenakan Majelis Republik memiliki kewenangan tunggal untuk membubarkan pemerintahan, maka perdana menteri yang dicalonkan oleh presiden harus mendapatkan suara mayoritas dalam Majelis Republik. Presiden meniliki kewenangan untuk membubarkan parlemen jika ia merasa perlu[6]. Sepanjang sejarah republik ketiga, Presiden Jorge Sampaio pernah menggunakan kewenangan ini untuk membubarkan pemerintahan kontroversial yang dipimpin oleh Pedro Santana Lopes, meskipun Lopes memiliki suara mayoritas di dalam Majelis Republik[7].
Angkatan Bersenjata
Pada tahun 2003, Presiden Jorge Sampaio pernah mengintervensi Angkatan Bersenjata Portugal untuk membatasi keikutsertaan Portugal dalam Perang Irak karena kewenangannya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Portugal. Sampaio melarang penempatan tentara Portugal dalam sebuah perang yang secara pribadi ia tidak setuju dengan perang itu. Hal ini mengakibatkan ia dikonfrontasi oleh Perdana Menteri José Manuel Barroso[8]. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mengerahkan 128 anggota Garda Republik Nasional (GNR) ke Irak dari tahun 2003 hingga 2005, hal ini dimungkinkan karena GNR, meskipun merupakan kekuatan militer, bukan bagian dari Angkatan Bersenjata Portugal[9].
Kewenangan Lain :
Konstitusi Portugal memberikan kewenangan kepada Presiden Portugal sebagai berikut : [10]
- Presiden Republik melaksanakan fungsi sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan sebagai Pemegang Kuasa Penuh Tiga Ordo, mengangkat dan memberhentikan Panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Staf Umum dari tiga cabang ketentaraan di Angkatan Bersenjata Portugal atas persetujuan dari Pemerintah;
- Presiden Republik dapat membubarkan Majelis Republik yang diikuti dengan perintah pelaksanaan pemilihan umum baru untuk memilih para anggota legislatif;
- Presiden Republik melantik Perdana Menteri berdasarkan hasil pemilihan umum dan melantik para anggota kabinet atas usulan dari Perdana Menteri. Presiden Republik dapat membubarkan pemerintahan jika hal itu dirasa penting untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan dan demokrasi;
- Badan Pemerintahan Wilayah Otonomi dapat dibubarkan oleh Presiden Republik jika dirasa bertindak melawan Konstitusi Portugal;
- Presiden Republik dapat mendeklarasikan keadaan darurat setelah melakukan dengar pendapat dengan pemerintah dan berada dibawah otorisasi Majelis Republik;
- Atas usulan Pemerintah dan dengan izin dari Majelis Republik, Presiden Republik dapat menyatakan perang;
- Presiden Republik mengumumkan, meratifikasi dan dapat memveto pemberlakuan atau penandatanganan undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan peraturan dan keputusan Pemerintah lainnya.
- Dalam bidang kewenangannya di bidang hubungan internasional, Presiden Republik meratifikasi perjanjian internasional.
- Presiden Republik dapat memutuskan untuk mengadakan referendum yang diusulkan oleh Majelis Republik.
- Presiden Republik dapat meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendahului konstitusionalitas norma-norma yang terkandung dalam konvensi atau keputusan internasional yang telah dikirimkan kepadanya untuk diundangkan sebagai undang-undang organik, undang-undang atau undang-undang keputusan;
- Presiden Republik menunjuk dan membebaskan, dalam beberapa kasus atas usulan Pemerintah, para pemegang badan-badan penting Negara seperti Perwakilan Republik untuk daerah-daerah otonom, Ketua Pengadilan Auditor dan Jaksa Agung Republik. , lima anggota Dewan Negara dan dua anggota Dewan Tinggi Kehakiman;
- Presiden Republik menunjuk duta besar dan utusan luar biasa, atas usulan Pemerintah, dan mengakreditasi perwakilan diplomatik asing.
- Presiden Republik setelah mendengarkan pendapat Pemerintah, dapat memberikan pengampunan dan meringankan hukuman.
Pemilihan
Dibawah Konstitusi Portugal yang diberlakukan pada tahun 1976 setelah Revolusi Anyelir, Presiden dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Presiden dapat dipilih kembali tidak lebih dari dua kali berturut-turut[11]. Kediaman resmi presiden Portugis adalah Istana Belem di Lisboa[12].
Presiden dipilih dalam sistem dua putaran: jika tidak ada kandidat calon yang memenuhi angkat 50% dalam putaran pertama, maka dua kandidat peraih suara terbanyak akan dipilih kembali pada putaran kedua yang diadakan dua minggu setelahnya. Namun sepanjang sejarahnya, putaran kedua hanya sekali terjadi pada saat Pemilihan Umum Presiden Portugal 1986. Hingga saat ini semua presiden yang terpilih paska Revolusi Anyelir menjabat selama dua periode berturut-turut, dan presiden secara konsisten menduduki peringkat sebagai tokoh politik paling populer di negara ini. Namun, selama masa jabatannya, popularitas mantan presiden Aníbal Cavaco Silva anjlok, menjadikannya tokoh politik paling tidak populer kedua di negara tersebut, tepat di atas perdana menteri saat itu, dan presiden Portugal pertama setelah tahun 1974 yang mendapat penilaian negatif.[13].
Dibawah Pasal 132 Konstitusi, jika presiden wafat atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka Presiden Majelis Republik akan ditunjuk menjadi Penjabat Presiden dengan kewenangan terbatas hingga presiden baru terpilih paska pelaksanaan pemilihan umum.
Mantan Presiden yang Masih Hidup
Hingga saat ini hanya Mantan Presiden Aníbal Cavaco Silva yang masih hidup dan berusia 84 tahun.
Grafik Linimasa Presiden Portugal
Daftar Referensi
- ^ Miguel Santos (23 September 2015). "E agora um temasensível: os políticos são mal pagos?". Observador (dalam bahasa Portugis). Lisbon. Diakses tanggal 12 October 2016.
Todos os salários de detentores de cargos políticos são calculados em função do salário bruto do Presidente da República — 6 668 euros brutos (a que acresce 25% de despesas de representação).
- ^ Duties of the President – Head of State. Official Page of the Presidency of the Portuguese Republic. Retrieved 31 August 2021.
- ^ "Presidente da República". Diário da República. Diakses tanggal 27 February 2024.
- ^ "Os Presidentes da Ditadura Nacional e do Estado Novo". RTP. Diakses tanggal 27 February 2024.
- ^ "Os Presidentes da 1.ª República". RTP. Diakses tanggal 27 February 2024.
- ^ "Dissolução da Assembleia da República". Diário da República. Diakses tanggal 27 February 2024.
- ^ "Jorge Sampaio vai dissolver Assembleia da República". Público. 30 November 2004. Diakses tanggal 27 February 2024.
- ^ "Sampaio reafirma ilegitimidade da ofensiva militar contra o Iraque". Público. 19 March 2003. Diakses tanggal 27 February 2024.
- ^ "Militares Portugueses partem para o Iraque". RTP. 8 May 2003. Diakses tanggal 27 February 2024.
- ^ "Constitution of the Portuguese Republic" (PDF). Assembly of the Republic. 2005. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 3 March 2016. Diakses tanggal 6 June 2014.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref> tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama CRP-EN2
- ^ "Belem National Palace". Presidency of the Portuguese Republic. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-09. Diakses tanggal 2023-11-13.
Belém Palace has been the Official Residence of the President of the Republic since the establishment of the Republic in 1910.
- ^ Francisco Teixeira (21 April 2011). "Cavaco é o primeiro PR com popularidade negativa". Diário Econónmico (dalam bahasa Portugis). Lisbon. Diakses tanggal 16 October 2016.
.svg)
.jpg)
