Penolakan berdasarkan hati nurani untuk perpajakan militer adalah teori hukum yang mencoba untuk memperluas ke bidang perpajakan konsesi untuk penolak berdasarkan hati nurani bahwa banyak pemerintah mengizinkan dalam kasus wajib militer, sehingga memungkinkan penolak berdasarkan hati nurani untuk bersikeras bahwa pembayaran pajak mereka tidak digunakan untuk keperluan militer.
Beberapa penolak pajak menganjurkan pengakuan hukum atas hak penolakan berdasarkan hati nurani untuk perpajakan militer, sementara yang lain dengan hati-hati menolak pajak tanpa mempedulikan apakah pendirian mereka mendapat persetujuan hukum.
Teori
Penolakan berdasarkan hati nurani untuk perpajakan militer dianggap oleh para pendukungnya sebagai perpanjangan logis untuk keberatan hati nurani terhadap dinas militer. Seseorang dengan keberatan agama atau etika untuk tidak ikut serta dalam pembunuhan orang selama perang kemungkinan besar akan merasa sangat keberatan untuk membayar orang lain untuk melakukan pembunuhan atau tentang membeli mekanisme pembunuhan. Jika suatu pemerintah dapat menghormati hak seseorang untuk tidak ikut serta secara langsung dalam berperang, dapatkah ia juga menghormati hak orang tersebut untuk menghindari partisipasi tidak langsung ini?
Pendukung COMT dan undang-undang sejenis "Dana Pajak Perdamaian" mengatakan bahwa itu akan memiliki banyak manfaat yang melampaui mengakomodasi keberatan hati nurani individu, misalnya:[1]
- Ini akan membebaskan orang-orang yang tidak mau dengan alasan hati nurani untuk membayar pajak atau terlibat dalam kegiatan perpajakan untuk terus maju dan membayar pajak tanpa takut melanggar hati nurani mereka.
- Ini akan mempromosikan kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani dan melayani untuk mendidik orang tentang pilihan mereka tentang perang. Seperti yang dikatakan seorang advokat, "itu akan memperluas pengakuan hukum karena nilai absolut kehidupan manusia, dan kebebasan hati nurani individu untuk mengakuinya."[2]
- Ini akan meningkatkan pendanaan pemerintah dengan mendorong penentang pajak untuk menjadi pembayar pajak.
- Ini akan mendorong undang-undang anti-militeristik lainnya dan evaluasi ulang pengeluaran militer.
Referensi
Pranala luar
