Penegakan hukum di India

Penegakan hukum di India diberlakukan oleh beberapa lembaga. Seperti banyak negara bagian federal, konstitusi India mengatur pemeliharaan hukum dan perintah terutama untuk negara bagian dan teritori.

Di tingkat federal, beberapa pasukan paramiliter India adalah bagian dari Kementerian Dalam Negeri dan mendukung negara. Kota-kota besar memiliki pasukan polisi di bawah kepolisian negara bagian mereka masing-masing. Semua perwira senior kepolisian dan badan federal adalah anggota Indian Police Service (IPS).

Badan pusat dikendalikan oleh pemerintah pusat. Sebagian besar lembaga penegak hukum federal berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kepala setiap badan adalah petugas IPS. Konstitusi mengatur pemeliharaan hukum dan ketertiban bagi negara bagian dan teritori, dan hampir semua kepolisian rutin - termasuk penangkapan para penjahat - dilakukan oleh pasukan polisi negara bagian. Konstitusi juga memungkinkan pemerintah federal untuk berpartisipasi dalam operasi dan organisasi kepolisian dengan mengizinkan pembentukan Layanan Kepolisian India.

Kementerian Nasional utama dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah Kementerian Dalam Negeri (MHA), yang mengawasi sejumlah besar fungsi dan badan pemerintah yang dikelola dan dikelola oleh pemerintah pusat. Kementerian menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan ketertiban umum, staf dan administrasi layanan publik, perbatasan internal, dan administrasi wilayah serikat.

Selain mengendalikan IPS, Kementerian Dalam Negeri memiliki beberapa lembaga dan organisasi kepolisian dan keamanan. Polisi di serikat pekerja berada di bawah MHA. Menteri Dalam Negeri adalah menteri kabinet yang bertanggung jawab atas pelayanan; Sekretaris Rumah, seorang pejabat Kantor Administrasi India (IAS), adalah kepala administrasi administrasi kementerian.

Pasukan Keamanan Perbatasan (BSF) bertanggung jawab untuk memantau perbatasan India secara tepat waktu dan mencegah kejahatan lintas batas. Pasukan polisi pusat di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang tugasnya meliputi keamanan VIP, pengawasan pemilihan, mengawasi instalasi penting dan operasi kontra-naxal.

Perang India-Pakistan tahun 1965, menyoroti kurangnya sistem manajemen perbatasan yang ada, mengarah pada pembentukan Pasukan Keamanan Perbatasan sebagai pasukan polisi bersenjata bersatu yang menjaga perbatasan India dengan Pakistan. Kemampuan pengawasan BSF digunakan dalam Perang Indo-Pakistan 1971, melawan Angkatan Bersenjata Pakistan, di daerah-daerah yang paling terancam. Selama perang atau ketika diperintahkan oleh pemerintah federal, BSF diperintahkan oleh Angkatan Darat India; Pasukan BSF mengambil bagian dalam Pertempuran Longewala tahun 1971 dalam kapasitas ini. Setelah perang 1971 (yang mengarah pada pembentukan Bangladesh), tugas mengawasi perbatasan dengan Bangladesh ditugaskan pada pasukan.

Awalnya bertanggung jawab untuk menjaga perbatasan luar India, BSF telah ditugaskan untuk operasi pemberontak dan teroris. Ketika pemberontakan di Jammu dan Kashmir terjadi pada tahun 1989 dan polisi Jammu dan Kashmir yang dikelola negara serta Pasukan Cadangan Pusat (CRPF) membutuhkan kekuatan tambahan untuk melawan terorisme, pemerintah pusat mengerahkan BSF ke Jammu dan Kashmir untuk memerangi militan Kashmir.

BSF mengoperasikan Unit Asap Air Mata di akademi perguruan tinggi di Gwalior, Madhya Pradesh, yang memasok gas air mata dan asap asap untuk pencegahan kerusuhan bagi semua pasukan polisi negara bagian. Dia menjalankan pasukan anjing, dan menjalankan Pusat Pelatihan dan Pelatihan Anjing Nasional. BSF, salah satu dari beberapa pasukan polisi India dengan sayap udara dan airnya sendiri, menyediakan helikopter, anjing, dan layanan pendukung lainnya kepada polisi nasional.

Sashastra Seema Bal (SSB), yang dibentuk pada tahun 1963, bertugas di perbatasan Indo-Nepal dan Indo-Bhutan. Petugas memulai kariernya sebagai asisten komandan dan pensiun dengan pangkat inspektur jenderal.

Otoritas atas kepolisian negara dipegang oleh kementerian negara, dipimpin oleh seorang kepala atau sekretaris jenderal (biasanya seorang perwira dari Layanan Administrasi India). Setiap negara bagian dan serikat memiliki tim polisi negara bagian (dipimpin oleh kepala polisi, seorang petugas dari Kantor Polisi India), yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di kota-kota besar dan kecil.

Benggala Barat, Kerala, Tamil Nadu, dan Maharashtra telah mengambil langkah-langkah untuk melatih pasukan polisi mereka dengan sekolah pelatihan polisi tingkat lanjut seperti Scotland Yard, Departemen Kepolisian Atlanta dan Akademi Kepolisian Dunia di Kanada. Akademi Kepolisian Tamil Nadu mencari status universitas, dan Kepolisian Kerala adalah kepolisian pertama di Asia Selatan yang mengadopsi polisi komunitas.

Undang-Undang Polisi 1861 menetapkan prinsip-prinsip organisasi untuk kepolisian di India dan, dengan sedikit modifikasi, terus berlaku. Meskipun kepolisian negara bagian terpisah dan dapat bervariasi dalam kualitas peralatan dan sumber daya, pola organisasi dan operasionalnya sama.

Direktur (atau inspektur jenderal) dari kepolisian melapor kepada kepala Kementerian Dalam Negeri negara bagian, umumnya seorang petugas Layanan Administrasi India yang merupakan kepala tambahan atau sekretaris senior untuk pemerintah negara bagian. Di bawah inspektorat umum adalah jajaran polisi dari tiga hingga enam distrik, yang dipimpin oleh wakil jenderal. Markas besar kepolisian distrik diperintahkan oleh pengawas polisi (SP), yang memiliki keleluasaan dan pengawasan kantor polisi bawahan, detasemen investigasi kejahatan, department store dan peralatan senjata, dan kebijakan lalu lintas.

Sebagian besar pekerjaan polisi pencegahan dilakukan oleh personil polisi yang ditugaskan di kantor polisi. Tergantung pada jumlah stasiun, distrik dapat dibagi dan dibagi lagi menjadi polisi untuk memfasilitasi pengawasan oleh kantor pusat distrik. Sebagian besar wilayah metropolitan utama, seperti Mumbai, Kolkata, dan Chennai, memiliki komisi polisi di bawah kepolisian negara bagian dan dipimpin oleh komisaris. Polisi di negara bagian dan teritori perserikatan dibantu oleh unit sukarelawan Penjaga Rumah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Di sebagian besar negara bagian dan teritori, pasukan polisi dibagi menjadi polisi (tidak bersenjata) dan kontingen bersenjata. Kantor polisi adalah kantor polisi umum, menyelidiki, mengeluhkan keluhan rutin, melaksanakan tugas lalu lintas, dan berpatroli di jalan-jalan. Mereka biasanya membawa lathis: batang bambu, ditimbang (atau diikat) dengan besi.

Polisi bersenjata dibagi menjadi dua kelompok: polisi bersenjata distrik dan Angkatan Bersenjata Provinsi (Pradeshik). Polisi bersenjata daerah itu diorganisasikan seperti batalion infanteri militer. Ditugaskan ke kantor polisi, mereka melakukan tugas penjaga dan penjaga. Negara-negara yang mempertahankan kontingen bersenjata menggunakannya sebagai tim pemogokan cadangan darurat. Unit-unit ini diorganisasikan sebagai militer bergerak di bawah kendali negara atau, dalam kasus pasukan polisi yang dilengkapi dengan baik (atau tidak dilengkapi dengan baik), sebagai unit yang diarahkan oleh pemerintah daerah dan biasanya digunakan untuk mengendalikan kerusuhan.

Perbendaharaan Perbendaharaan Provinsi adalah cadangan bersenjata yang dipelihara di lokasi-lokasi utama di beberapa negara bagian dan diaktifkan atas perintah inspektur jenderal dan otoritas yang lebih tinggi. Perbendaharaan bersenjata umumnya tidak terhubung dengan publik kecuali mereka ditugaskan untuk melayani para VIP atau menjaga pesanan selama festival, festival, acara olahraga, pemilihan umum, dan bencana alam. Mereka dapat dikirim untuk memusnahkan wabah pelajar atau kerusuhan buruh, kejahatan terorganisir, dan kerusuhan rasial; untuk mempertahankan peran pengawal utama, dan untuk berpartisipasi dalam operasi anti-teror. Tergantung pada tugasnya, Angkatan Bersenjata Provinsi hanya dapat membawa lathis.

Petugas polisi senior menanggapi urutan hierarki rantai komando , dan menanggapi perintah umum dari pejabat publik yang ditunjuk. Di tim kota otonom, rantai komando berjalan ke sekretaris rumah negara dari pengawas distrik atau petugas distrik.

Kondisi kerja dan upah buruk, terutama di eselon bawah. Perekrut menerima sekitar ₹ 9.000 per bulan (sekitar US$150). Peluang untuk promosi terbatas karena sistem masuk horizontal ke kelas yang lebih tinggi.

Perempuan telah memasuki peringkat yang lebih tinggi dari kepolisian India dalam jumlah yang lebih besar sejak akhir 1980-an, terutama melalui sistem Layanan Kepolisian India. Petugas wanita pertama kali dipekerjakan pada tahun 1972, dan beberapa wanita memegang posisi kunci dalam organisasi kepolisian negara. Namun, angka absolutnya kecil. Petugas polisi wanita yang bersatu dan menyamar telah dikerahkan di New Delhi sebagai Pasukan Teasing Anti-Hawa, yang menggabungkan pelecehan seksual dengan wanita ("Hawa"). Hanya beberapa kantor polisi wanita yang didirikan di Tamil Nadu untuk menangani kejahatan seksual terhadap perempuan.

Pada tahun 1972, Kiran Bedi menjadi petugas polisi wanita pertama dari Kepolisian India. Dua puluh tahun kemudian, Asha Sinha adalah komandan pasukan pertama. Kanchan Chaudhary Bhattacharya adalah kepala polisi wanita pertama di negara bagian itu ketika dia ditunjuk sebagai DGP dari Kepolisian Uttarakhand. Pada tahun 2018, Petugas IPS Archana Ramasundram menjadi paramiliter DGP wanita pertama (Sashastra Seema Bal).

Perempuan sebelumnya dibatasi untuk peran pengawasan di Angkatan Bersenjata Pusat. Komite Parlemen tentang Pemberdayaan Perempuan mengusulkan peran yang lebih besar bagi perempuan dalam CAPF. Sejalan dengan proposal ini, Kementerian Dalam Negeri mengarahkan perlakuan prioritas bagi perempuan di konstelasi paramiliter dan kemudian menyatakan bahwa perempuan dapat berfungsi sebagai petugas tempur di kelima Pasukan Polisi Bersenjata Pusat. Menteri Persatuan mengumumkan bahwa perwakilan perempuan dalam CRPF dan Pasukan Keamanan Industri Pusat akan menjadi 15 persen dan lima persen di Angkatan Pertahanan Perbatasan, Polisi Perbatasan India-Tibet dan Sashastra Seema Bal. Pada 5 Januari 2016, diputuskan bahwa 33 persen pos polisi CRPF dan CISF akan disediakan untuk perempuan di CRPF dan CISF, dan 14-15 persen di BSF, SSB, dan ITBP.