Pemerintah Umum (bahasa Jerman: Generalgouvernement, bahasa Polandia: Generalne Gubernatorstwo, bahasa Ukraina: Генеральна губернія), juga disebut sebagai Kegubernuran Umum untuk Wilayah Polandia yang diduduki (bahasa Jerman: Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete), adalah zona pendudukan Jerman yang didirikan setelah invasi Polandia oleh Jerman Nazi dan Uni Soviet pada tahun 1939 di awal Perang Dunia II. Republik Polandia Kedua yang baru diduduki dibagi menjadi tiga zona: Pemerintahan Umum di tengah-tengah, wilayah Polandia yang dianeksasi Jerman Nazi di barat, dan wilayah Polandia yang dianeksasi Uni Soviet di timur. Wilayah ini diperluas secara substansial pada tahun 1941 dengan menggabungkan Distrik Galicia yang baru diduduki.[2]
Dasar pembentukan Pemerintah Umum adalah "Dekret Aneksasi tentang Administrasi Wilayah Pendudukan Polandia". Diumumkan oleh Hitler pada 8 Oktober 1939, ia mengklaim bahwa pemerintahan Polandia telah runtuh. Dasar pemikiran ini digunakan oleh Mahkamah Agung Jerman untuk menetapkan kembali identitas semua warga Polandia sebagai warga yang tidak memiliki kewarganegaraan, dengan pengecualian etnis Jerman yang bermukim di Polandia pada periode antar perang—mengabaikan hukum internasional, disebut sebagai satu-satunya warga negara sah Reich Ketiga.[2]
Pemerintahan Umum dikelola oleh Jerman sebagai unit pemerintahan terpisah untuk keperluan logistik. Ketika pasukan Wehrmacht menginvasi Uni Soviet pada Juni 1941 dalam Operasi Barbarossa, wilayah Pemerintahan Umum diperluas dengan dimasukkannya wilayah Polandia yang sebelumnya dianeksasi oleh Soviet.[3] Dalam beberapa hari, Galicia Timur dikuasai dan digabungkan ke dalam Distrik Galicia. Sampai tahun 1945, Pemerintahan Umum terdiri dari sebagian besar Polandia tengah, selatan, dan tenggara sesuai dengan perbatasan sebelum perang (dan Ukraina Barat modern), termasuk kota-kota besar Polandia seperti Warsawa, Kraków, Lwow (kini Lviv), Lublin, Tarnopol, Stanisławów (kini Ivano-Frankivsk, Drohobycz, dan Sambor. Kota-kota ini diganti namanya menjadi nama Jerman.[2]
Administrasi Pemerintahan Umum keseluruhnya dijalankan oleh pejabat pemerintah Jerman, dengan tujuan agar wilayah tersebut dijajah oleh pemukim Jerman, yang akan mengurangi jumlah populasi ke titik terendah sebelum akhirnya dimusnahkan.[4] Para penguasa Jerman di Generalgouvernement tidak berniat berbagi kekuasaan dengan penduduk setempat pada masa perang, terlepas dari etnis dan orientasi politik mereka. Pihak berwenang jarang menyebut nama "Polandia" dalam korespondensi resmi. Satu-satunya pengecualian adalah dalam penyebutan Bank Pemerintahan Umum Polandia (Polandia: Bank Emisyjny w Polsce, Jerman: Emissionbank in Polen).[5][6]
Kutipan
- ^ Diemut 2003, page 268.
- ^ a b c Diemut Majer (2003). "Non-Germans" Under the Third Reich: The Nazi Judicial and Administrative System in Germany and Occupied Eastern Europe with Special Regard to Occupied Poland, 1939–1945. With contribution from the United States Holocaust Memorial Museum. JHU Press. hlm. 236–246. ISBN 0801864933.
- ^ Piotr Eberhardt, Jan Owsinski (2003). Ethnic Groups and Population Changes in Twentieth-century Central-Eastern Europe: History, Data, Analysis. M.E. Sharpe. hlm. 216. ISBN 9780765606655.
- ^ Ewelina Żebrowaka-Żolinas Polityka eksterminacyjna okupanta hitlerowskiego na Zamojszczyźnie Studia Iuridica Lublinensia 17, 213-229
- ^ Keith Bullivant, Geoffrey J. Giles, Walter Pape (1999). Germany and Eastern Europe: Cultural Identities and Cultural Differences. Rodopi. hlm. 32.
- ^ Adam D. Rotfeld, Anatolij W. Torkunow (2010). White spots–black spots: difficult issues in Polish–Russian relations 1918–2008 [Białe plamy–czarne plamy: sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918–2008] (dalam bahasa Polski). Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. hlm. 378. ISBN 9788362453009. .
Referensi
Bacaan lanjutan
|
|---|
| Perpustakaan nasional | |
|---|
| Lain-lain | |
|---|
50°03′N 19°56′E / 50.050°N 19.933°E / 50.050; 19.933
.svg)
.svg)
.svg)
