Negara polisi adalah sebuah istilah yang menandakan bahwa pemerintah memegang kekuasaan arbitrasi melalui kekuatan pasukan polisi. Awalnya istilah tersebut ditujukan kepada sebuah negara yang diatur oleh sebuah pemerintahan sipil, tetapi sejak permulaan abad ke-20, istilah tersebut telah "dipakai sebagai pengartian emosional atau ejekan" dengan mendeskripsikan sebuah negara yang dikarakterisasikan dengan keberadaan otoritas sipil yang berlebihan.[1]
Para penduduk dari sebuah negara polisi mengalami pembatasan pada mobilitas mereka, atau pada kebebasan mereka untuk berekspresi atau berkomunikasi tentang pandangan politik atau lainnya, yang merupakan subyek yang polisi pantau atau tegakkan.
Referensi
Pranala luar
|
---|
Umum | |
---|
Perpustakaan nasional | |
---|
Lain-lain | |
---|