Louis Philippe, seorang anggota House of Bourbon cabang Orléans yang lebih liberal, memproklamirkan dirinya sebagai Roi des Français ("Raja Prancis") daripada "Raja Prancis", menekankan asal usul pemerintahannya yang populer. Raja berjanji untuk mengikuti juste milieu, atau jalan tengah, menghindari ekstrem pendukung konservatif Charles X dan radikal di sayap kiri.
Louis Phillipe was pushed to the throne by an alliance between the people of Paris; the republicans, who had set up barricades in the capital; and the liberalbourgeoisie. However, at the end of his reign, the so-called "Citizen King" was overthrown by similar citizen uprisings and use of barricades during the February Revolution of 1848. This resulted in the proclamation of the Second Republic.[2]
Setelah Louis-Philippe Setelah diusir dan selanjutnya diasingkan ke Inggris, faksi Orleanis liberal (ditentang oleh kaum Legitimiskontra-revolusioner ) terus mendukung kembalinya House of Orléans ke tahta. Tetapi Monarki Juli terbukti menjadi monarki Bourbon-Orleans terakhir di Prancis (meskipun monarki didirikan kembali di bawah keponakan Napoleon Bonaparte, yang memerintah sebagai Napoleon III dari tahun 1852 hingga 1870). Kaum Legitimis menarik diri dari politik ke kastil mereka, membiarkan jalan terbuka bagi perjuangan antara Orleanis dan Republik.
Monarki Juli (1830–1848) secara umum dipandang sebagai periode di mana kaum borjuasi kelas atas menjadi dominan, dan menandai peralihan dari kaum Legitimis kontra-revolusioner ke kaum Orleanis . Mereka bersedia berkompromi dengan perubahan yang dibawa oleh Revolusi 1789 . Misalnya, Louis-Philippe dinobatkan sebagai " Raja Prancis ", bukannya "Raja Prancis": ini menandai penerimaannya atas kedaulatan rakyat.
Louis-Philippe, yang bermain-main dengan liberalisme di masa mudanya, menolak sebagian besar kemegahan dan keadaan keluarga Bourbon dan mengelilingi dirinya dengan para pedagang dan bankir. Monarki Juli, bagaimanapun, memerintah selama masa kekacauan. Sekelompok besar Legitimis di sayap kanan menuntut pemulihan tahta Bourbon. Di kiri, Republikanisme dan, kemudian Sosialisme, tetap menjadi kekuatan yang kuat. Di akhir masa pemerintahannya Louis-Philippe menjadi semakin kaku dan dogmatis dan Presiden Dewannya, François Guizot, menjadi sangat tidak populer, tetapi raja menolak untuk memecatnya. Situasi berangsur-angsur meningkat hingga Revolusi tahun 1848 mengakibatkan jatuhnya monarki dan berdirinya Republik Kedua.
Namun, selama beberapa tahun pertama pemerintahannya, Louis-Philippe mengambil tindakan untuk mengembangkan legitimasi, reformasi berbasis luas. Pemerintah menemukan sumber legitimasinya dalam Piagam 1830, yang ditulis oleh anggota Kamar Deputi yang berpikiran reformasi dan berkomitmen pada platform kesetaraan agama antara Katolik dan Protestan; pemberdayaan warga negara melalui pembentukan kembali Garda Nasional, reformasi elektoral, dan reformasi sistem gelar kebangsawanan ; dan berkurangnya wibawa kerajaan. Louis-Philippe dan para menterinya berpegang pada kebijakan yang tampaknya mempromosikan prinsip utama konstitusi. Namun, sebagian besar kebijakan ini merupakan upaya terselubung untuk menopang kekuasaan dan pengaruh pemerintah dan borjuasi, daripada upaya yang sah untuk mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan bagi konstituen luas penduduk Prancis. Jadi, meskipun Monarki Juli tampaknya bergerak ke arah reformasi, gerakan ini sebagian besar bersifat ilusi.
Selama tahun-tahun Monarki Juli, pemberian hak suara kira-kira berlipat ganda, dari 94.000 di bawah Charles X menjadi lebih dari 200.000 orang pada tahun 1848. Tapi, jumlah ini masih mewakili hanya kira-kira satu persen dari populasi dan sejumlah kecil dari laki-laki usia yang memenuhi syarat. Karena kualifikasi pemungutan suara terkait dengan pembayaran pajak pada tingkat tertentu, hanya orang terkaya yang mendapatkan hak istimewa ini. Waralaba yang diperluas cenderung lebih menyukai borjuasi pedagang kaya daripada kelompok lain mana pun. Selain menghasilkan pemilihan lebih banyak borjuasi ke Kamar Deputi, perluasan elektoral ini berarti bahwa borjuasi dapat secara politis menantang kaum bangsawan dalam masalah legislatif. Jadi, saat tampil untuk menghormati janjinya untuk meningkatkan hak pilih, Louis-Philippe bertindak terutama untuk memberdayakan para pendukungnya dan meningkatkan cengkeramannya atas Parlemen Prancis. Pemilihan hanya orang-orang terkaya cenderung merusak kemungkinan tumbuhnya faksi radikal di Parlemen, dan secara efektif melayani tujuan konservatif sosial.
Piagam yang direformasi tahun 1830 membatasi kekuasaan raja—melucuti kemampuannya untuk mengusulkan dan mengeluarkan undang-undang, serta membatasi otoritas eksekutifnya. Namun, Louis percaya pada semacam monarki di mana raja lebih dari sekadar boneka untuk Parlemen terpilih, dan karena itu, dia sangat terlibat dalam urusan legislatif. Salah satu tindakan pertamanya dalam membentuk pemerintahannya adalah menunjuk Casimir Perier yang konservatif sebagai perdana menteri kabinetnya. Perier , seorang bankir, berperan penting dalam menutup banyak perkumpulan rahasia Republik dan serikat pekerja yang telah terbentuk selama tahun-tahun awal rezim. Selain itu, dia mengawasi pemotongan Garda Nasional setelah terbukti terlalu mendukung ideologi radikal. Dia melakukan tindakan ini, tentu saja, dengan persetujuan kerajaan. Dia pernah dikutip mengatakan bahwa sumber kesengsaraan Prancis adalah keyakinan bahwa telah terjadi revolusi. "Tidak Monsieur ," katanya kepada menteri lain, "belum ada revolusi: hanya ada pergantian kepala negara.
Perier dan François Guizot, Menteri Dalam Negeri saat itu, menegakkan konservatisme Monarki Juli. Rezim mengakui sejak awal bahwa radikalisme dan republikanisme mengancamnya, karena mereka merusak kebijakan laissez-faire-nya. Pada tahun 1834 Monarki menyatakan istilah "republik" ilegal. Guizot menutup klub republik dan membubarkan publikasi republik. Partai Republik di dalam kabinet, seperti bankir Dupont, semuanya dikecualikan oleh Perier dan klik konservatifnya. Tidak mempercayai Pengawal Nasional, Louis-Philippe meningkatkan jumlah tentara dan mereformasinya untuk memastikan kesetiaannya kepada pemerintah.
Meskipun dua faksi selalu bertahan di kabinet, terpecah antara konservatif liberal seperti Guizot ( le parti de la Résistance , Partai Perlawanan) dan reformis liberal seperti jurnalis Adolphe Thiers ( le parti du Mouvement , Partai Gerakan), yang terakhir tidak pernah menonjol. Perier digantikan sebagai perdana menteri oleh Count Molé, seorang konservatif lainnya. Thiers, seorang pembaharu, menggantikan Molé tetapi kemudian dipecat oleh Louis-Philippe setelah mencoba menjalankan kebijakan luar negeri yang agresif. Setelah Thiers, Guizot yang konservatif terpilih sebagai perdana menteri.
Secara khusus, Guizot administrasi ditandai dengan tindakan keras yang semakin otoriter terhadap republikanisme dan perbedaan pendapat, dan kebijakan yang semakin pro-bisnis. Kebijakan ini termasuk tarif protektif yang mempertahankan status quo dan memperkaya pengusaha Prancis. Guizot ' pemerintah memberikan kontrak kereta api dan pertambangan kepada pendukung pemerintah borjuis, dan menyumbangkan sebagian dari biaya awal perusahaan-perusahaan ini. Karena pekerja di bawah kebijakan ini tidak memiliki hak hukum untuk berkumpul, berserikat, atau mengajukan petisi kepada pemerintah untuk kenaikan gaji atau pengurangan jam kerja, Monarki Juli di bawah Perier , Molé , dan Guizot umumnya terbukti merugikan kelas bawah. Guizot saran kepada mereka yang dicabut haknya oleh persyaratan pemilu berbasis pajak adalah " enrichissez-vous " (Perkaya Dirimu).
Latar belakang
Louis-Philippe I, Raja Prancis . Raja digambarkan di pintu masuk Gallerie des batailles yang telah dia lengkapi di Château de Versailles .Setelah Revolusi Juli, bendera tiga warna Prancis sekali lagi menggantikan bendera putihkeluarga Bourbon . Ini adalah upaya untuk menghubungkan monarki baru dengan warisan Revolusi Prancis .Standar Kerajaan Raja Louis-Philippe I dari Prancis (1830–1848)
Setelah penggulingan Napoléon Bonaparte pada tahun 1814, Sekutu memulihkan Dinasti Bourbon ke tahta Prancis. Periode berikutnya, the Restorasi Bourbon, dicirikan oleh reaksi konservatif dan pembentukan kembali Gereja Katolik Roma sebagai kekuatan dalam politik Prancis. Yang relatif moderat Comte de Provence, saudara dari yang digulingkan dan dieksekusi Louis XVI, diperintah sebagai Louis XVIII dari tahun 1814 hingga 1824 dan digantikan oleh adik laki-lakinya yang lebih konservatif, mantan Comte d'Artois, memerintah sebagai Charles X dari tahun 1824.
Meskipun House of Bourbon kembali berkuasa, Prancis banyak berubah dari era ancien régime. Egalitarianisme dan liberalisme kaum revolusioner tetap menjadi kekuatan penting dan otokrasi serta hierarki pada era sebelumnya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Perubahan ekonomi, yang telah berlangsung jauh sebelum revolusi, telah berkembang lebih jauh selama tahun-tahun kekacauan dan mengakar kuat pada tahun 1815. Perubahan ini telah melihat pergeseran kekuasaan dari pemilik tanah bangsawan menjadi pedagang perkotaan. Reformasi administrasi Napoleon, seperti Kode Napoleon dan birokrasi yang efisien, juga tetap berlaku. Perubahan-perubahan ini menghasilkan pemerintah pusat yang bersatu yang sehat secara fiskal dan memiliki banyak kendali atas semua bidang kehidupan Prancis, perbedaan tajam dari campuran rumit tradisi feodal dan absolutis
Lambang Prancis (1830-1831)
Lambang Prancis (1831–1848)
Lambang Louis Philippe I (Ordo Bulu Domba Emas)
serta institusi Bourbon pra-Revolusioner.
Louis XVIII, sebagian besar, menerima bahwa banyak yang telah berubah. Namun, dia didorong ke arahnya benar kan oleh Ultra-royalis, dipimpin oleh comte de Villèle, yang mengutuk doctrinaires'upaya untuk mendamaikan Revolusi dengan monarki melalui monarki konstitusional. Sebaliknya, Chambre introuvable, terpilih pada tahun 1815, pertama-tama membuang semua Conventionnels siapa yang memilih kematian Louis XVI dan kemudian mengesahkan undang-undang serupa reaksioner hukum. Louis XVIII terpaksa membubarkan Ruangan ini, yang didominasi oleh Ultras, pada tahun 1816, karena takut akan pemberontakan rakyat. Kaum liberal dengan demikian memerintah sampai pembunuhan tahun 1820 duc de Berry, keponakan raja dan pendukung Ultras yang terkenal, yang membawa VillèleUltras kembali berkuasa (pemungutan suara Undang-Undang Anti Penistaan pada tahun 1825, dan dari loi sur le milliard des émigrés, 'Bertindak atas'miliaran'ig Saudaranya Charles X, bagaimanapun, mengaRoyal Standard of Louis-Philippe I of France (1830–1848).svgmbil pendekatan yang jauh lebih konservatif. Dia berusaha untuk memberi kompensasi kepada para bangsawan atas apa yang telah hilang dari mereka dalam revolusi, mengekang kebebasan pers, dan menegaskan kembali kekuatan Gereja. Pada tahun 1830 ketidakpuasan yang disebabkan oleh perubahan ini dan pencalonan otoriter Charles atas Ultra prince de Polignac sebagai menteri memuncak dalam pemberontakan di jalan-jalan Paris, yang dikenal sebagai tahun 1830-an Revolusi Juli. Charles terpaksa melarikan diri dan Louis-Philippe d'Orléans, seorang anggota dari Orléans cabang keluarga, dan putra Philippe Égalité yang telah memilih kematian sepupunya Louis XVI, naik takhta. Louis-Philippe memerintah, bukan sebagai "Raja Prancis" tetapi sebagai "Raja Prancis" (perbedaan yang menggugah bagi orang-orang sezaman).
Louis-Philippe mengikrarkan sumpahnya pada Piagam 1830 pada tanggal 9 Agustus untuk mendirikan permulaan Monarki Juli. Dua hari kemudian, kabinet pertama dibentuk, mengumpulkan oposisi Konstitusionalis Charles X, termasuk Casimir Perier , bankir Jacques Laffitte , Hitung Molé, adipati Broglie, François Guizot , dll. Tujuan pertama pemerintahan baru adalah untuk memulihkan ketertiban umum, sementara pada saat yang sama muncul untuk memuji kekuatan revolusioner yang baru saja menang. Dibantu oleh rakyat Paris dalam menggulingkan kaum Legitimis, borjuasi Orleanis harus mendirikan tatanan barunya.
Louis-Philippe memutuskan pada 13 Agustus 1830 untuk mengadopsi lambang House of Orleans sebagai simbol negara. Meninjau parade Pengawal Nasional Paris pada tanggal 29 Agustus yang menyatakan adopsi, dia berseru kepada pemimpinnya, Lafayette : "Ini lebih berharga bagi saya daripada penobatan di Reims !" .[3] Rezim baru kemudian memutuskan pada 11 Oktober bahwa semua orang yang terluka selama revolusi (500 yatim piatu, 500 janda dan 3.850 orang terluka) akan diberikan kompensasi finansial dan mengajukan rancangan undang-undang yang mengganti kerugian mereka sebesar 7 juta franc, juga membuat peringatan medali untuk Revolusioner Juli.
Para menteri kehilangan kehormatan dari Monseigneur dan Excellence dan menjadi sederhana Monsieur le ministre. Putra sulung raja baru, Ferdinand-Philippe, diberi judul dari adipati Orlané dan Pangeran Kerajaan, sementara putrinya dan saudara perempuannya, Adélaïde d'Orléans, diberi nama putri Orlans-dan bukan dari Prancis, karena tidak ada lagi "Raja Prancis "atau" House of France."
Undang-undang tidak populer yang disahkan selama Restorasi dicabut, termasuk undang-undang amnesti tahun 1816 yang telah melarang regisida - dengan pengecualian pasal 4, tentang Bonaparte keluarga. Gereja Sainte-Geneviève sekali lagi dikembalikan fungsinya sebagai bangunan sekuler, dinamai Panthéon. Berbagai pembatasan anggaran diberlakukan pada Gereja Katolik, sedangkan tahun 1825 Undang-Undang Anti Penistaan yang membayangkan hukuman mati untuk penistaan dicabut.
Sementara itu, pemerintah mengusir semua administrasi dari pemerintahan Legitimis pendukung yang menolak untuk berjanji setia kepada rezim baru, menyebabkan sebagian besar personel militer kembali ke urusan politik Kekaisaran Pertama, yang telah diusir sendiri selama Restorasi Kedua. Pembaruan staf politik dan administrasi ini diilustrasikan dengan lucu oleh vaudeville dari Jean-François Bayard.[5] Menteri Dalam Negeri, Guizot, ditunjuk kembali seluruh administrasi prefektoral dan walikota kota-kota besar. Menteri Kehakiman, Dupont de l'Eure, dibantu oleh sekretaris jenderalnya, Mérilhou, memecat sebagian besar jaksa penuntut umum. Di Ketentaraan, General de Bourmont, seorang pengikut Charles X yang memimpin invasi Aljazair, digantikan oleh Bertrand Clauzel. Jenderal, duta besar, menteri yang berkuasa penuh dan setengah dari Conseil d'État diganti. Dalam Kamar Deputi, seperempat kursi (119) diajukan ke pemilihan baru pada bulan Oktober, yang menyebabkan kekalahan kaum Legitimis.
Namun, dalam istilah sosiologis, pembaruan tokoh politik ini tidak menandai perubahan besar elit. Para pemilik tanah tua, pegawai negeri, dan profesi liberal terus mendominasi keadaan, memimpin sejarawan David H. Pinkney untuk menolak klaim apa pun tentang "rezim baru a grande bourgeoisie".[6]
"Perlawanan " dan"Gerakan"
Meskipun beberapa suara mulai mendorong penutupan klub-klub Republik, yang memicu agitasi revolusioner, Menteri Kehakiman, Dupont de l'Eure, dan jaksa penuntut umum Paris, Bernard, keduanya Republikan, menolak untuk menuntut asosiasi revolusioner (undang-undang Prancis melarang pertemuan lebih dari 20 orang).
Namun, pada 25 September 1830, Menteri Dalam Negeri Guizot menanggapi pertanyaan seorang deputi tentang masalah tersebut dengan menstigmatisasi "negara revolusioner", yang dia gabungkan dengan kekacauan, yang dia lawan dengan" Revolusi Agung " di Inggris pada tahun 1688.[7]
Dua arus politik setelah itu muncul, dan akan menyusun kehidupan politik di bawah Monarki Juli: Partai Gerakan dan Partai Perlawanan . Yang pertama adalah reformis dan mendukung dukungan kepada kaum nasionalis yang mencoba, di seluruh Eropa, untuk menggoyahkan cengkeraman berbagai Kerajaan untuk menciptakan negara-bangsa . Corongnya adalah Le National . Yang kedua konservatif dan mendukung perdamaian dengan raja-raja Eropa, dan memiliki juru bicara Le Journal des débats .
Persidangan para menteri Charles X, ditangkap pada Agustus 1830 saat mereka melarikan diri, menjadi isu politik utama. The kiri menuntut kepala mereka, tetapi ini ditentang oleh Louis-Philippe, yang takut akan spiral kekerasan dan pembaruan teror revolusioner. Maka, pada tanggal 27 September 1830 Kamar Deputi mengeluarkan resolusi yang menuntut mantan menteri, tetapi pada saat yang sama, dalam pidato kepada raja Louis-Philippe pada 8 Oktober, mengundangnya untuk mempresentasikan rancangan undang-undang yang mencabut hukuman mati, setidaknya untuk kejahatan politik. Hal ini pada gilirannya memicu ketidakpuasan rakyat pada tanggal 17 dan 18 Oktober, dengan massa berbaris di Benteng Vincennes di mana para menteri ditahan.
Menyusul kerusuhan tersebut, Menteri Dalam Negeri Guizot meminta pengunduran diri prefek Seine, Odilon Barrot, yang telah mengkritik pidato anggota parlemen kepada raja. Didukung oleh Victor de Broglie, Guizot menilai bahwa seorang pegawai negeri sipil yang penting tidak dapat mengkritik suatu undang-undang Kamar Deputi, terutama jika telah disetujui oleh Raja dan pemerintahannya. Dupont de l'Eure mengambil Barrotmengancam akan mengundurkan diri jika Raja mengingkarinya. The banker Laffitte, salah satu tokoh utama dari Parti du mouvement, kemudian mengajukan dirinya untuk mengoordinasi para menteri dengan gelar "Presiden Dewan". Hal ini segera menyebabkan Broglie dan Guizot, dari Parti de l'Ordre, untuk mengundurkan diri, diikuti oleh Casimir Perier, André Dupin, yang Hitung molé dan Joseph-Dominique Louis. Dihadapkan pada Parti de l'Ordrekekalahan, Louis-Philippe memutuskan untuk menempatkan Laffitte diadili, berharap pelaksanaan kekuasaan akan mendiskreditkannya. Dia kemudian memanggilnya untuk membentuk pemerintahan baru pada tanggal 2 November 1830.
Pemerintahan Laffitte (2 November 1830 - 13 Maret 1831)
Meskipun Louis-Philippe sangat tidak setuju dengan bankir tersebut Laffitte dan diam-diam berjanji kepada adipati Broglie bahwa dia tidak akan mendukungnya sama sekali, Presiden Dewan yang baru ditipu untuk mempercayai rajanya.
Persidangan mantan menteri Charles X berlangsung dari tanggal 15 hingga 21 Desember 1830 sebelum Kamar Teman Sebaya, dikelilingi oleh para perusuh yang menuntut kematian mereka. Mereka akhirnya dijatuhi hukuman penahanan seumur hidup, didampingi oleh kematian sipil untuk Polignac. La FayetteGarda Nasional menjaga ketertiban umum di Paris, menegaskan dirinya sebagai pengawas borjuis dari rezim baru, sementara Menteri Dalam Negeri yang baru, Camille de Montalivet, menjaga keamanan para menteri dengan menahan mereka di benteng Vincennes.
Tapi dengan menunjukkan pentingnya Garda Nasional, La Fayette telah membuat posisinya rapuh, dan dia dengan cepat dipaksa untuk mengundurkan diri. Hal ini menyebabkan Menteri Kehakiman Dupont de l'Eure pengunduran diri. Untuk menghindari ketergantungan eksklusif pada Garda Nasional, "Raja Warga" menugaskan Marshal Soult , Menteri Perang yang baru, dengan reorganisasi Angkatan Darat . Pada bulan Februari 1831, Soult mempresentasikan proyeknya, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas militer. Di antara reformasi lainnya, proyek tersebut termasuk undang-undang 9 Maret 1831 yang menciptakan Legiun Asing .
Sementara itu, pemerintah memberlakukan berbagai reformasi yang dituntut oleh Parti du Mouvement, yang telah ditetapkan dalam Piagam (pasal 69). Undang-undang tanggal 21 Maret 1831 tentang dewan kota menegakkan kembali prinsip pemilu dan memperbesar elektorat (didirikan di atas hak pilih sensus) yang dengan demikian meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan dengan pemilihan legislatif (sekitar 2 hingga 3 juta pemilih dari total populasi 32,6 juta). Undang-undang 22 Maret 1831 mengatur kembali Garda Nasional; undang-undang 19 April 1831, memberikan suara setelah dua bulan perdebatan di Parlemen dan diundangkan setelah Laffittekejatuhannya, menurunkan tingkat pendapatan pemilu dari 300 menjadi 200 franc dan tingkat kelayakan dari 1.000 menjadi 500 franc. Dengan demikian, jumlah pemilih meningkat dari kurang dari 100.000 menjadi 166.000: satu orang Prancis pada tahun 170 memiliki hak untuk memilih, dan jumlah daerah pemilihan meningkat dari 430 menjadi 459.
Terlepas dari reformasi ini, yang menargetkan kaum borjuis daripada rakyat, Paris sekali lagi diguncang oleh kerusuhan pada tanggal 14 dan 15 Februari 1831, yang menyebabkan LaffitteKejatuhan. Penyebab langsung kerusuhan tersebut adalah upacara pemakaman yang diselenggarakan oleh Legitimis di [[Saint-Germain l'Auxerrois|Saint-Germains l'Auxerrois Gereja]] untuk mengenang ultra-royalisadipati Berry, dibunuh pada tahun 1820. Peringatan tersebut berubah menjadi demonstrasi politik yang berpihak pada comte Chambord, Penipu legitimis naik takhta. Melihat dalam perayaan ini sebuah provokasi yang tak tertahankan, para perusuh Republik menggeledah gereja selama dua hari berturut-turut, sebelum menyerang gereja-gereja lain. Gerakan revolusioner menyebar ke kota-kota lain.
Dihadapkan dengan kerusuhan baru, pemerintah abstain dari represi yang kuat. Prefek Seine Odilon Barrot, yang prefek polisiJean-Jacques Baude, dan komandan baru Garda Nasional, Jenderal Georges Mouton, tetap pasif, memicu Guizotkemarahan rakyat, serta Partai Republik Armand CarrelKritik terhadap demagogi pemerintah. Jauh dari menekan massa, pemerintah memiliki Uskup Agung Paris Mgr de Quélen ditangkap, serta menuntut biarawan itu Saint-Germain-l'Auxerrois dan para pendeta lainnya, bersama dengan beberapa monarkis lainnya, telah memprovokasi massa.
Dalam sikap menenangkan, Laffitte, didukung oleh Pangeran Kerajaan Ferdinand-Philippe, adipati Orléans, mengusulkan kepada raja agar dia menghapus fleur-de-lys, simbol dari Ancien Régime, dari segel negara. Dengan ketidaksenangan yang jelas, Louis-Philippe akhirnya ditandatangani ordonansi 16 Februari 1831 yang menggantikan lambang House of Orlans sebuah perisai dengan sebuah buku terbuka, yang dapat dibaca "Charte de 1830". The fleur-de-lys, juga dipindahkan dari gedung-gedung umum, dll. Kekalahan baru raja ini disegel LaffitteTakdir.
Pada tanggal 19 Februari 1831, Guizot diserang secara verbal Laffitte di Kamar Deputi, menantangnya untuk membubarkan Kamar dan menampilkan dirinya di hadapan para pemilih. Laffitte diterima, tetapi raja, yang merupakan satu-satunya yang berhak membubarkan Kamar, lebih memilih menunggu beberapa hari lagi. Sementara itu, prefek Seine Odilon Barrot digantikan oleh Taillepied de Bondy di Montalivetpermintaan, dan prefek polisi Jean-Jacques Baude oleh Vivien de Goubert. Lebih buruk lagi, dalam iklim pemberontakan ini, situasi ekonomi cukup buruk.
Louis-Philippe akhirnya menipu Laffitte agar mengundurkan diri dengan meminta Menteri Luar Negerinya, Horace SéBastiani, memberinya sebuah catatan yang ditulis oleh duta besar Prancis untuk Wina, Marsekal Maison, dan yang telah tiba di Paris pada tanggal 4 Maret 1831, yang mengumumkan intervensi Austria yang akan segera terjadi di Italia. Mengetahui catatan ini di Le Moniteur tanggal 8 Maret, Laffitte meminta penjelasan langsung dari Sé Bastiani, yang menjawab bahwa dia telah mengikuti perintah kerajaan. Setelah pertemuan dengan raja, Laffitte mengajukan program perang kepada Dewan Menteri, dan kemudian ditolak, memaksanya untuk mengundurkan diri. Sebagian besar menterinya telah merundingkan posisi mereka dalam pemerintahan yang akan datang.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan
^Ronald Aminzade (1993). Ballots and barricades: class formation and republican politics in France, 1830–1871.
^La Foire aux places, comédie-vaudeville in one act of Jean-François Bayard, played at the théâtre du Vaudeville on 25 September 1830, showed the solicitors, gathered in the antechamber of a minister: « Qu'on nous place / Et que justice se fasse. / Qu'on nous place / Tous en masse. / Que les placés / Soient chassés ! »
.svg)
_by_Winterhalter.jpg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
_08_116_1_Der_Sitzungssaal_der_Deputirtenkammer_in_Paris.PNG)
