Misi Hardi

Misi Hardi, atau Misi Hardi 1959, adalah sebuah tugas yang diberikan kepada Wakil Perdana Menteri Hardi untuk mendamaikan Aceh dan menyelesaikan pemberontakan DII/TII di Aceh.[1]

Hardi adalah ketua Misi Pemerintah Republik Indonesia dalam dialog perdamaian dengan Dewan Revolusi Aceh selaku wakil DII/TII Aceh.[2]

Latar Belakang

Pemberontakan DII/TII di Aceh telah menjadi sorotan dan pembahasan di tingkat pusat. Melalui sebuah sidang istimewa pada bulan Mei 1959, Ali Hasymi (Gubernur Aceh) dan Kolonel Syamaun Gaharu, Panglima Kodam Aceh/Iskandar Muda memberikan penjelasan mengenai hal tersebut kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, Kabinet Karya memutuskan untuk mengirimkan sebuah misi perdamaian untuk mengatasi pemberontakan DII/TII di Aceh di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri Hardi.[1]

Misi ini kemudian melakukan pertemuan dengan Dewan Revolusi DII/TII di Aceh pada tanggal 24-26 Mei 1959.[3]

Komposisi Tim Pemerintah Indonesia

Pemerintah mengutus 30 orang yang tergabung di dalam Misi Hardi yang terdiri dari pejabat sipil dan militer, antara lain adalah:[3]

  1. Ketua tim: Wakil Perdana Menteri I, Mr. Hardi
  2. Anggota:

Komposisi Tim Dewan Revolusi DI/TII Aceh

Dewan Revolusi DI/TII Aceh mengirimkan tim perunding dengan yang terdiri dari 29 orang tokoh, diantaranya adalah:[3]

  1. Ketua: Ayah Gani Usman
  2. Anggota:

Hasil Yang Dicapai

Salah satu hasil keputusan dari Misi Hardi adalah Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959 yang memberikan status “Daerah Istimewa” kepada Provinsi Aceh.[4] Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. Status ini dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.[5]

Referensi

  1. ^ a b Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia, 1953-1964. Lhokseumawe: Unimal Press Lhokseumawe NAD. 2008. ISBN 978-979-1372-29-9. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  2. ^ Aceh 03, Tim Jurnal. "Misi Hardi 1959, Kisah di Balik Hadirnya Keistimewaan Aceh". Jurnal Aceh. Diakses tanggal 2025-07-14. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
  3. ^ a b c Hardi (1993). Daerah Istimewa Aceh, latar belakang politik dan masa depannya (Edisi Cet. 1). Jakarta: Cita Panca Serangkai. ISBN 978-979-8532-00-9.
  4. ^ "Output Besar dari Misi Hardi 1959 di Aceh". kumparan. Diakses tanggal 2025-07-14.
  5. ^ "Kilas Balik Yogyakarta dan Aceh Jadi Daerah Istimewa serta Daerah Khusus Jakarta". Tempo. 2025-04-27. Diakses tanggal 2025-07-14.

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.