Konferensi Tingkat Tinggi Nonblok

Konferensi Tingkat Tinggi Nonblok adalah konferensi tingkat tinggi yang dilakukan oleh negara-negara yang menganut prinsip politik tidak terikat oleh salah satu blok tertentu (nonblok).^[1]

Kata Nonblok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka.^[2] Gerakan Nonblok bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955.^[2] Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur.^[2] Pendiri gerakan ini adalah lima pemimpin dunia yang terdiri dari Josip Broz Tito presiden Yugoslavia, Soekarno presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru perdana menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana.^[2]

Pertemuan pertama berlangsung tahun 1961 di Beograd guna mencetuskan prinsip politik bersama.^[1] Pengertian politik itu berbunyi “politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas blok, tidak menjadi anggota persekutuan militer dan bercita cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya”.^[1] Konferensi pertama negara nonblok September 1961 di Beograd dianggap kelanjutan Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.^[1] Sebanyak 25 negara ikut ambil bagian (8 dari Asia, 9 Afrika, 1 Eropa (Yugoslavia), 1 Amerika Latin (Kuba) dan 6 Arab.^[1] Tenaga pendorong konferensi ini adalah Presiden Tito yang semakin bergeser ke Dunia Ketiga karena ingin lepas dari isolasi kedua blok.^[1] Bertiga dengan Nehru dan Nasser, Tito memerankan kelompok vokal pertemuan.^[1] Konferensi membahas diskriminasi ras, bantuan untuk kemajuan dan perkembangan serta pelucutan senjata.^[1]

Bulan Oktober 1964 berlangsung konferensi kedua di Kairo yang diikuti utusan 48 negara dan sepuluh negara berstatus pengamat resmi (kebanyakan dari Amerika Latin).^[1] Pada kedua konferensi sudah tampak adanya pertentangan antara kelompok ngara moderat pimpinan Nehru dan kelompok radikal pimpinan Soekarno serta Kwame Nkrumah.^[1]

Bulan September 1970 Konferensi Non Blok ketiga diadaan di Lusaka, ibu kota Zambia.^[1] Jumlah peserta bertambah menjadi 54 negara, 9 negara mengirimkan pengamat.^[1] Tema pokok konferensi yang dipimpin Presiden Zambia Kenneth Kaunda mempermasalahkan rezim rasialis minoritas kulit putih di Afrika Selatan.^[1] Prinsip nonblok dinyatakan tidak berkurang kekuatannya seperti yang telah dirumuskan dalam resolusi Kairo dan Beogard.^[1]

Konferensi tingkat tinggi keempat berlangsung September 1973 dan diikuti 75 negara di Aljazair.^[1] Kamboja diwakili pangeran Sihanouk untuk pemerintahan kerajaan.^[1] Para pengamat terdiri dari organisasi gerakan kemerdekaan dan pembebasan Afrika Selatan dan Amerika Latin.^[1] Tema pokok konferensi yang dipimpin Presiden Aljazair Boumedienne adalah masalah negara-negara melarat. Dalam resolusi penutup dirumuskan hak menasionalisasi perusahaan asing.^[1]

Konferensi kelima berlangsung Agustus 1976 di Colombo, ibu kota Sri Lanka.^[1] Dalam konferensi ini, selain dipertegas kepentingan negara-negara nonblok yang dirugikan tata ekonomi dunia yang tidak adil yang bisa mengancam perdamaian dunia juga dirumuskan perjuangan bersama negara-negara nonblok dalam lapangan perdagangan, industri, teknologi termasuk memperkuat media informasi negara-negara nonblok.^[1] Konferensi berhasil merumuskan program aksi bersama yang disebut deklarasi perjuangan.^[1]

Konferensi nonblok keenam berlangsung September 1979 di Havana, ibu kota Kuba.^[1] Jumlah peserta menjadi 94 negara, peninjau dari 20 negara dan 18 organisasi dan negara yang berstatus tamu.^[1] Meskipun suasana konferensi diliputi pertentangan antara kelompok moderat dan kelompok radikal, konferensi berhasil merumuskan resolusi untuk memperkuat prinsip-prinsip nonblok yang dirumuskan dalam deklarasi politik.^[1] Selain itu, deklarasi ekonomi yang mempertegas sikap negara-negara nonblok terhadap apa yang mereka nyatakan sebagai dominasi ekonomi asing yang merugikan kekayaan negara-negara sedang berkembang berhasil pula dirumuskan.^[1]

Keanggotaan Kamboja tidak berhasil diselesaikan sehingga baik pemerintahan Heng Samrin maupun rezim Pol Pot hanya berstatus peninjau, Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok yang sedianya diadakan bulan September 1982 di Baghdad ibu kota Irak batal karena perang antara Irak dan Iran belum berhasil diselesaikan.^[1] Lalu, Delhi ibu kota India menjadi pengganti tempat berlangsungnya Konferensi Non Blok ketujuh.^[1]