Jurist Tan adalah seorang buronan yang merupakan mantan petinggi Gojek dan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia era Nadiem Makarim.^[1][2] Ia dikenal karena latar belakang pendidikan internasional serta karier di sektor publik maupun swasta, termasuk di Gojek dan Kantor Staf Presiden. Pada Juli 2025, Jurist Tan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.^[3]

Jurist Tan menempuh pendidikan menengah di SMAK 1 Penabur Jakarta, tempat ia aktif dalam kompetisi debat. Ia pernah menjadi delegasi Indonesia pada ajang World Schools Debating Championship (WSDC) di Lima, Peru tahun 2003.^[4]

Ia kemudian meraih gelar sarjana (Bachelor of Arts) dari Yale University dan melanjutkan studi di Harvard Kennedy School dengan program Master of Public Administration/International Development (MPA/ID) pada 2015.^{[3] [4]}

Jurist Tan pernah bekerja di berbagai lembaga dan organisasi, di antaranya sebagai staf awal di Gojek (2010–2014), tenaga ahli di Kantor Staf Presiden (2015–2019), serta berkiprah di J-PAL dan AusAID.^[3]

Pada Oktober 2019, setelah Nadiem Makarim dilantik sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jurist diangkat menjadi staf khusus bidang pemerintahan.^[4] Dalam kapasitas ini ia mendampingi menteri dalam sejumlah agenda kebijakan dan rapat kerja di Komisi X DPR.^[3]

Pada Juli 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Jurist Tan sebagai salah satu dari empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chrome OS untuk program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, dengan nilai proyek hampir Rp10 triliun.^[5]

Jurist diduga berperan sejak tahap perencanaan bersama pihak internal Kemendikbudristek dan rekanan, termasuk menjalin komunikasi dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) serta pihak Google.^[4] Menurut penyidik, meskipun posisinya tidak berwenang dalam pengadaan barang/jasa, ia aktif memimpin rapat-rapat daring yang mengarahkan agar sistem operasi yang digunakan adalah Chrome OS.^[3]

Seiring proses hukum, Jurist tiga kali mangkir dari panggilan penyidik dan diketahui berada di luar negeri dengan alasan pekerjaan mengajar.^[4] Informasi publik menyebutkan ia berada di Australia.^[6] Kejaksaan Agung menyatakan kemungkinan mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) dan red notice melalui interpol jika ia terus mengabaikan panggilan resmi.^[6]

Kasus ini memicu kritik terhadap transparansi pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia. Pengadaan Chromebook dinilai tidak sesuai dengan kondisi akses internet di banyak daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap program digitalisasi pendidikan.^[5]

• Nadiem Makarim