Hadi Poernomo

Hadi Poernomo
Hadi Poernomo
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ke-13
	Masa jabatan; 26 Oktober 2009 – 21 April 2014
	Pendahulu; Anwar Nasution Pengganti; Rizal Djalil
Direktur Jenderal Pajak
	Masa jabatan; 2001–2006
	Pendahulu; Machfud Sidik Pengganti; Darmin Nasution
Informasi pribadi
Lahir	21 April 1947 (umur 77); Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia
Suami/istri	Melita Setyawati
Anak	3
Almamater	Institut Ilmu Keuangan Jurusan Akuntansi Departemen Keuangan; Akademi Ajun Akuntan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (STAN) ; Institut Teknologi Bandung; Universitas Pelita Harapan
	Sunting kotak info • L • B

Dr. Drs. Hadi Poernomo, S.H., Ak., C.A., M.B.A. (lahir 21 April 1947) adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 2009 sampai 2014. Ia juga merupakan mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dari tahun 2001 hingga 2006. Pangkat terakhirnya Pembina Utama (IV/e) Eselon 1.A, setingkat Komisaris Jenderal Polisi di Polri, Letnan Jenderal di TNI, dan Jaksa Agung Muda di Kejaksaan.^[1]

Pendidikan:

SMA Negeri I Kediri, 1965
Pendidikan Bond A, 1966
Pendidikan Bond B, 1967
Akademi Ajun Akuntan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, 1969
Institut Ilmu Keuangan (IIK), Jurusan Akuntansi, Departemen Keuangan, 1973, Akuntan Register Negara No. D786
Sarjana Hukum, Universitas Krisnadwipayana, 2022
Master of Bussiness Administration
Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2022
Spama 1996
Spamen 1999

Karier

Hadi Poernomo mengawali kariernya sebagai pegawai negeri sipil golongan II/a di Kementerian Keuangan Indonesia pada 1965 ketika ia berusia 18 tahun.^[2] Ia lebih banyak menghabiskan kariernya di Ditjen Pajak, Hadi pernah menjadi auditor di Kantor Pajak Perusahaan Swasta Jakarta tahun 1969, auditor Bidang Pemeriksaan Kantor Wilayah Pajak Jakarta tahun 1973, dan auditor di Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengendalian Wilayah Kantor Pusat Ditjen Pajak tahun 1980. Pada tahun 1996 ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Kantor Wilayah Pajak Manado, dua tahun berikutnya ia menjadi Kepala Subdit Penyidikan Pajak Kantor Pusat Ditjen Pajak, hingga akhirnya ia menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Ditjen Pajak pada tahun 2000.^[3]

Ia mencapai puncak kariernya di Kementerian Keuangan sebagai Dirjen Pajak periode 2001–2006. Lepas dari jabatan Dirjen Pajak pada 2006, Hadi sempat menjadi Kepala Bidang Ekonomi Dewan Analisis Strategis di Badan Intelijen Negara (BIN) sebelum akhirnya dilantik sebagai Ketua BPK. Hadi dilantik menjadi Ketua BPK pada 26 Oktober 2009 menggantikan Anwar Nasution.^[2]

Kasus

Pada hari terakhirnya menjabat sebagai Ketua BPK yang juga hari ulang tahunnya ke-67, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia. Hadi dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, Hadi disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.^[4]

Pada 26 Mei 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.^[5] Hakim tunggal yang memimpin sidang, Haswandi, mengatakan perkara Hadi Poernomo tidak termasuk tindak pidana korupsi dan penetapan tersangka Hadi Poernomo oleh KPK dianggap tidak sah.^[5]

Kemudian KPK mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan praperadilan PN Jaksel tersebut, namun Mahkamah Agung (MA) menolaknya karena permohonan PK tidak boleh diajukan oleh jaksa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengacu pula pada Surat Edaran MA (SEMA) yang menyebut bahwa pihak yang kalah dalam gugatan praperadilan tak boleh mengajukan PK.^[6]