Barda Nawawi Arief

Barda Nawawi Arief
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Petahana
Mulai menjabat 1 Juli 1993
Ketua Tim Buku I Panitia Terpadu Penyusunan RUU tentang KUHP
Informasi pribadi
Lahir	(1943-01-23)23 Januari 1943 Cirebon, Jawa Barat
Kebangsaan	Indonesia
Almamater	Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro
Profesi	Dosen
Dikenal karena	Tim Panitia Terpadu Penyusunan RUU tentang KUHP Panitia Fasilitasi dan Evaluasi Materi RUU tentang KUHP
Sunting kotak info • L • B

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. (lahir 23 Januari 1943) adalah seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.^[1] Ia dikenal sebagai pakar Hukum Pidana. Selain mengajar ia merupakan aktivis penyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Di mana KUHP) yang saat ini berlaku di Indonesia masih merupakan warisan kolonial Belanda dan sudah saatnya diperbaharui dengan KUHP) yang ber-Pancasila dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang modern.

• Dengan memanfaatkan pendekatan keilmuan (pemikiran hukum) yang integral antara pendekatan juridis (hukum) - ilmiah (keilmuan) - religius (keagamaan), pendekatan juridis - kontekstual, pendekatan juridis (hukum) - kultural (budaya), dan pendekatan juridis berwawasan global/komparatif, diharapkan penegakan hukum (law enforcement) juga dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya pembaharuan dan pembangunan hukum (law reform and development) yang berkualitas di Indonesia;
• Seperti halnya perhatian/pandangan abad 19 yang telah beralih dari “perbuatan” ke “orang”, yaitu dari “kejahatan” ke sipembuatnya yaitu “penjahat”, maka seharusnya kita melangkah lebih lanjut dan memusatkan perhatian kita, tidak pada penjahat tetapi kepada sipembuatnya yaitu “masyarakat”;
• Pemberlakuan Wetboek van Straftrecht (WvS)/KUHP Hindia Belanda berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana kolonial. Sudah saatnya Sistem Hukum Nasional (Termasuk Sistem Hukum Pidana di Indonesia) merupakan sistem Hukum Pancasila yang menjabarkan sila - sila Pancasila secara keseluruhan;

• Sarjana (S1): tamat 1968, di Universitas Diponegoro, Semarang
• Doktor (S3): tamat 1986, di Universitas Padjadjaran Bandung

• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1992-1998
• Ketua Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Diponegoro
• Tim Pengkajian dan Tim Rancangan Undang-undang Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Tim Pakar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Tim Pakar Kementerian Pertahanan
• Anggota Tim Reformasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Panitia Fasilitasi dan Evaluasi Materi Rancangan Undang-undang tentang KUHP (Sebagai Ketua Penyelesaian Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
• Tim Panitia Terpadu Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang KUHP (Sebagai Ketua Tim Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana)^[2]

• Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (CV CITRA ADITYA BAKTI, Bandung)
• Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (CV CITRA ADITYA BAKTI, Bandung)
• Perbandingan Hukum Pidana (CV RAJAWALI, Jakarta)
• Teori dan Kebijakan Pidana (ditulis bersama Muladi, penerbit ALUMNI, Bandung)
• Bunga Rampai Hukum Pidana (ditulis bersama Muladi, penerbit ALUMNI, Bandung)
• Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (PT Citra Aditya Bakti, Bandung)
• Kapita Selekta Hukum Pidana (CV Citra Aditya Bakti, Bandung).
• Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan (CV Citra Aditya Bakti, Bandung)
• Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, PT RajaGrafindo, Jakarta
• Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, Pustaka Magister Semarang

• 1988: Peserta “The Xth International Congress on Criminology” di Hamburg, Jerman;
• 1993: Peserta “Second Regional Symposium On Economic Crime”, di Kuala Lumpur, Malaysia;
• 1995: Anggota Utusan Indonesia pada “The IXth United Nations Congress On The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”, di Kairo, Mesir.